SEMARANG,MAGELANGEKSPRES.COM – Pemandangan unik terlihat saat peringatan upacara HUT ke 77 RI di Lapangan Pancasila Semarang, Rabu (17/8/2022).
Tak hanya mengajak 22 eks narapidana teroris, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga mengajak buruh migran untuk mengikuti upacara bendera bersama peserta yang lain. Usai upacara buruh migran yang memberikan bendera merah putih ukuran besar kepada Ganjar Pranowo.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang bertindak sebagai inspektur upacara secara khusus menyematkan hasduk merah putih di kepala Joko Priyono, salah seorang eks napiter sesaat sebelum upacara dimulai.
Keterlibatan eks napiter dalam upacara tersebut membuktikan bahwa Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo memiliki toleransi yang tinggi. Selain itu, memiliki kepedulian terhadap pemberantasan tindak intoleransi dan radikalisme.
“Ya, Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan eks naipter yang lain, dan dengan seluruh elemen masyarakat di sini. Jadi, ketika kita di sini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Tengah memiliki toleransi tinggi. Kita bisa diterima dari kalangan manapun,” ujar Joko Priyono usai upacara.
Joko yang pernah divonis empat tahun penjara karena terlibat jaringan Jamaah Islamiyah (JI) tersebut sangat mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang telah mengundang para eks napiter untuk ikut memberi hormat bendera merah putih di hari kemerdekaan.“Jadi saya apresiasi Pak Gubernur Ganjar yang telah memberi kesempatan eks napiter dalam upacara 17 Agustus ini,” lanjutnya.
Bukan hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memberikan perhatian lebih terhadap para eks napiter. Misalnya, dengan memberikan pelatihan wirausaha, seklaigus pinjaman modal untuk usaha.
“Pemerintah Alhamdulillah baik. Setelah keliuar dari penjara ada proses mengembalikan kesejahteraan, misalnya usaha. Itu dilakukan secara nyata. Seperti memberikan pelatihan memasarkan produk. Dan, usaha bisa mengajukan proposal, Insyaallah dibantu,” ungkap Joko yang saat ini merintis usaha optik.
Joko, saat ini mengaku membentuk Neo JI bersama rekan-rekannya yang telah keluar dari JI, dengan tujuan meluruskan pemahaman terorisme menuju ahlussunah wal jamaah. Bukan hanya bersama Pemprov dan masyarakat, pembinaan anti radikalisme juga dilakukan bersama Ruangobrol Unit Idensos Densus 88 AT Satgaswil Jateng.
“JI bubar di tahun 2007, dan di tahun 2008 saya mendirikan Neo JI untuk meluruskan pemahaman. Bersama teman-teman yang lain kita mencoba mengajak kembali kepada akidah ahlussunah wal jamaah. Tolong pahami Pancasila ini lebih adil, dari proses sejarah terbentuknya, sebagai suatu kemaslahatan, dan dibuat untuk kebaikan bangsa indonesaia,” imbuhnya.
Begitu pula dengan pasangan suami-istri eks napiter yang lain, Ahmad Supriyanto dan Ika Puspita Sari juga menuturkan bahwa Jawa Tengah baik pemerintah maupun masyarakatnya sanat terbuka dan menerima dengan baik para teroris yang telah kembali menerima konsep NKRI.
“Alhamdulillah bebas Januari kemarin. Baik mereka (pemerintah dan masyarakat Jawa Tengah). Alhamdulillah mereka membantu kami termasuk proses pernikahan kami, membantu mensupport semuanya,” tuturnya.
Ia berpesan kepada generasi muda, untuk dapat mempelajari agama melalui banyak guru. Sehingga, tidak hanya bersumber dari satu guru dan satu pemahaman saja.
“Ceritanya panjang. Sebenarnya karena faktor ilmu, karena dulu kebodohan yang menyertai kami.
Dan, ketika dalam penjara datang ilmu-ilmu yang belum pernah kami pelajari sebelumnya, akhirnya kami mengakui bahwa inilah NKRI yang harus kita perjuangkan. Pesannya, belajarlah ilmu yang mana harus pada gurunya jangan satu guru saja, belajar dari banyak guru, karena satu guru hanya menyesatkan karena dia hanya taklid buta,” paparnya.
Sementara istrinya, Ika Puspita Sari mendapat undangan mengikuti upcara bendera merupakan suatu kehormatan baginya.
“Alhamdulillah ini baru pertama kali diundang dalam hal ini, yang dulu dalam kelompok kami sesuatu yang tabu. Dan karena kami sudah kembali ke NKRI lagi ini suatu kerhormatan bagi kami,” ungkap Ika.
Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa ia ingin para eks napiter untuk bisa turut serta memberikan pemahanan terhadap bahayanya intoleransi dan radikalisme.
“Saya ingin mereka bercerita kepada masyarakat, menyampaikan pendidikan baik kepada pelajar, di rumah ibadah bahwa mereka [unya pengalaman dan pernah salah dan itu diakui,” tutur Ganjar.
Nantinya, kata Ganjar, itu menjadi satu nilai kebersamaan dan nilai persatuan.
“Dan, mereka bisa memberikan testimoni bagaimana mereka berproses kembali kepangkuan Ibu Pertiwi dan kemudian mereka bisa mengedukasi dan kegiatannya banyak termasuk aktivitas sosial. Itu pesan yang ingin saya sampaikan agar anak bangsa tidak salah arah, agar semua nilai Pancasila betul membumi,” tandasnya.
Usai upacara, Ganjar menerima bendera ukuran besar dari buruh migran. Kemudian, bendera dibentangkan bersama Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Sumarno, serta para perwakilan buruh migran.
Ganjar menyampaikan apresiasinya kepada para buruh migran yang memberikan bendera merah putih ukuran besar.
“Sebenarnya ini sudah lama sekali sejak Oktober tahun lalu. Mereka luar biasa, menjahit sendiri, mereka cari donasi sendiri, patner sendiri. Sebenarnya itu ekspresi yang ingin mereka sampaikan bahwa iya kami dari buruh juga berkontribusi. Kami dari masyaraat yang mungkin termajinalkan juga bisa berkontribusi,” kata Ganjar di lokasi.
Menurutnya, para buruh itu menunjukkan kecintaaan pada bangsa dan negara. Mereka sebelumnya memang ingin menyerahkannya sejak lama, namun Ganjar menyampaikan agar diberikan saat peringatan HUT RI.
“Saya sampaikan, kamu ikut upacara saja . Kamu ikut hadir dan diserahkan di upacara. Alhamdulillah, semua tadi ikut pengibarannya sebagai satu simbol penerimaan kita,” ujarnya.
Perwakilan buruh migran, Novi Kurniasih menyampaikan, pihaknya memang sengaja memberikan bendera merah putih yang mereka jahit sendiri oleh 150 orang, selama tiga bulan. Dengan ukuran panjang bendera sekitar 22,5 meter.
“Bendara ini dari awal dijahit, akan diserahkan ke bapak gubernur dan diinisiatori oleh buruh migran Indonesia dari DPW SBMI (Dewan Perwakilan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia) Jateng dan diikuti oleh 45 organisasi,” terangnya.
Pihaknya berharap melalui komunikasi tersebut akan mempercepat diterbitkannya Perda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mengingat Jateng merupakan salah satu pengirim buruh migran terbesar nomor dua.
“Kami juga sudah koordinasi dengan Komisi E bahwa akan dibahas nanti 2023. Saya juga berharap Disnakertrans Jateng berperan aktif diterbitkannya perda,” ujarnya. (hms/riz)