Wonosobo Pasang Target Masuk Kategori Badan Publik Informatif

OPD. Rakor PPID bersama 8 organisasi perangkat daerah (OPD) di aula Diskominfo, Rabu (15/9).
OPD. Rakor PPID bersama 8 organisasi perangkat daerah (OPD) di aula Diskominfo, Rabu (15/9).

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.COM – Jelang bergulirnya ajang evaluasi keterbukaan informasi badan publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Wonosobo mulai menggerakkan sejumlah perangkat daerah untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Eko Suryantoro mengaku memasang target, Pemkab Wonosobo mampu masuk pada kategori Badan Publik informatif. Target sebagai badan publik informatif kami tetapkan karena hasil evaluasi pada ajang serupa tahun 2020 lalu Pemkab Wonosobo masih masuk pada kategori menuju informatif.

“Kita targetkan Wonosobo mendapatkan predikat atau kategori kategori Badan Publik informatif, ” terangnya  saat ditemui seusai memimpin rakor PPID bersama 8 organisasi perangkat daerah (OPD) di aula Diskominfo, Rabu (15/9).

Menurutnya, perjuangan menuju kategori Badan Publik Informatif, diakui Eko tidak mudah mengingat banyak indikator yang mesti dipenuhi, sehingga diperlukan kerjasama sinergis dengan banyak OPD terkait.

Untuk Tahun 2021, evaluasi keterbukaan informasi disebut Eko masih mengangkat tema utama penanganan pandemi covid-19, sehingga 8 OPD yang diajak untuk turut menyelesaikan self assessment questionnaire (SAQ) dari Komisi Informasi Provinsi Jateng merupakan perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pandemi.

“Kami mengundang Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PMD, BPPKAD, BPBD, Satpol PP, Dinas Perdagangan Koperasi UMKM, serta Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda untuk pengisian SAQ yang ditargetkan rampung pada 20 September mendatang,” tandasnya.

Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Bidang IKP Diskominfo, Wahid Hasyim mengemukakan bahwa ajang evaluasi keterbukaan informasi publik, merupakan event tahunan dari bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

“Evaluasi dilakukan mengingat badan publik memiliki kewajiban untuk mampu memberikan layanan informasi secara maksimal kepada publik, khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran negara agar lebih transparan,” jelasnya.

Artikel Menarik Lainnya :  Wonosobo Dapat Jatah DBHCHT Sebesar Rp12 Miliar, 50 % untuk Kesejahteraan Rakyat

Mengingat banyak anggaran daerah yang direfocusing untuk penanganan covid-19, pihaknya menyebut untuk tahun 2021, setiap badan publik terkait juga dituntut untuk dapat menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat berkaitan dengan pandemi.

“Sebagai contoh, apakah Dinas Sosial PMD yang mengelola anggaran untuk penanganan pandemi berupa Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Pangan, bantuan pendidikan dan lain-lain mesti dapat menyajikan informasi terkait hal-hal itu di website resmi mereka,” bebernya.

Apabila SAQ terkait informasi publik berkaitan dengan penanganan dampak Sosial dan Ekonomi dapat dipenuhi DInsos PMD, Wahid menyebut ada poin yang akan diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi sesuai ketentuan yang ditetapkan. (gus)