Unjuk Rasa Lagi, PMII Segel Kantor DPRD Kota Magelang

SEGEL. PMII menyegel pintu DPRD Kota Magelang dan melakukan aksi diam dengan menutup mulut dengan lakban, 
SEGEL. PMII menyegel pintu DPRD Kota Magelang dan melakukan aksi diam dengan menutup mulut dengan lakban, 

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG  – Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir di Kota Magelang. Kamis (15/10) giliran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Magelang menyegel gerbang Kantor DPRD Kota Magelang, sebagai ungkapan mosi tidak percaya dengan DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Sebelum menyampaikan aspirasi, mahasiswa terlebih dahulu menabur bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Dharmoloyo. Upaya ini untuk menghormati para pahlawan yang telah tiada.

Massa yang berjumlah sekitar 30 mahasiswa itu juga melakukan berdoa bersama untuk para pahlawan. Baru kemudian mereka bergerak menuju Kantor DPRD Kota Magelang di Jalan Sarwo Edhie Wibowo.

Meski unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini termasuk yang paling sedikit pesertanya dibandingkan dengan dua aksi sebelumnya, namun tak menyurutkan semangat mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.

Aksi mereka ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Magelang Kota, TNI, dan Satpol PP. Kompleks Kantor Walikota Magelang dan DPRD menjadi fokus utama pengamanan.

Para mahasiswa tidak diperkenankan untuk memasuki halaman gedung dewan. Mereka hanya berada di luar gerbang untuk berorasi.

Aksi di depan Kantor DPRD ini hanya berlangsung selama 10 menit. Selanjutnya massa membubarkan diri dengan tertib.

Baca juga
Ribuan Orang Terjaring Razia Masker di Temanggung

“Kita melakukan aksi diam sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap Eksekutif maupun Legislatif,” kata Tabah Riyadi, salah satu pengunjuk rasa.

Ia memilih menggelar aksi diam dan tabur bunga di Makam Pahlawan karena dirasa DPRD Kota Magelang tak mampu mewujudkan keinginan mereka.

“Kita memilih TMP karena pemerintah dan DPR sudah tidak lagi kami percaya. Kita mengadu ke pahlawan untuk menyampaikan bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja,” imbuh Tabah.

Ia menambahkan, PMII melakukan aksi ini, sebagai bentuk penolakan tentang UU Cipta Kerja Omnibusl Law yang digulirkan pemerintah dan DPR RI. Di dalam produk hukum itu, PMII mencermati banyak termuat pasal-pasal kontroversi dan tidak memperhatikan kepentingan buruh maupun rakyat Indonesia.

“Kami melihat salah satu pasal dalam UU tersebut yakni pasal 65 yang menyatakan, pendidikan akan dikomersilkan. Ini merupakan ketidakadilan di dunia pendidikan, karena negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya. (wid)