Tim KPK Turun ke Purworejo, Lakukan Rakor Monev MCP dan Tematik

RAKOR. Tim KPK RI melakukan Rakor Monitoring Monev MCP dan Tematik bersama Bupati Purworejo dan jajarannya di ruang Arahiwang Setda Purworejo, kemarin. (Foto: eko)
RAKOR. Tim KPK RI melakukan Rakor Monitoring Monev MCP dan Tematik bersama Bupati Purworejo dan jajarannya di ruang Arahiwang Setda Purworejo, kemarin. (Foto: eko)

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES.COM – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia turun ke Kabupaten Purworejo untuk melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) MCP dan Tematik, Jumat (1/10). Kegiatan berlangsung di Ruang Arahiwang dihadiri Bupati RH Agus Bastian SE MM, Sekda Drs Said Romadhon, Inspektur Drs Achmad Kurniawan Kadir MPA, dan para Kepala Perangkat Daerah.

Ketua Tim Monitoring KPK RI, Uding Jaharudin, mengungkapkan bahwa MCP merupakan aplikasi yang digunakan sebagai tools dalam rangka melaksanakan Monev atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi. Pada kegiatan ini, pihaknya akan melakukan sampling untuk selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan.

“Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 sudah cukup baik karena berada di peringkat 6 tingkat Provinsi Jawa Tengah dan peringkat 38 secara nasional. Dan jika pada 2021 ini ada penurunan itu memang karena indikatornya juga turun,” ungkapnya.

Bupati Agus Bastian menyebut, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, harus sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, bangsa dan negara.

“Kami sangat mendukung aplikasi yang digagas oleh KPK RI ini, untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk perbaikan sistem, regulasi (berupa peraturan maupun produk hukumnya), serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan,” sebutnya.

Dengan adanya kegiatan ini, pihaknya berharap Tim KPK dapat memberikan saran perbaikan maupun rekomendasi untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kami selalu menekankan agar aparatur Pemerintah Kabupaten Purworejo selalu mematuhi prinsip-prinsip tersebut agar terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Kami juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi di Kabupaten Purworejo, meskipun tentu saja masih banyak yang perlu dibenahi,” ungkapnya.

Artikel Menarik Lainnya :  Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Komplotan Pembobol Rumah Kosong di Purworejo akhirnya Dibekuk Polisi

Dijelaskan bahwa capaian MCP Kabupaten Purworejo tahun 2018 yakni 93 persen dan meningkat menjadi 95 persen pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 88 persen akibat pandemi  Covid -19.

Sementara tahun 2021 hingga September sudah melakukan input indikator-indikator intervensi dan sudah mencapai 60 persen MCP. Sampai akhir tahun 2021 pihaknya optimis dapat mencapai minimal 90 persen sebagaimana yang ditetapkan oleh KPK.

“Saya tekankan kepada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan 8 area intervensi maupun tematik, agar memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Pahami apa yang dibutuhkan oleh program MCP ini, Jika ada hal yang belum dipahami agar ditanyakan, sehingga capaian MCP Kabupaten Purworejo tahun 2021 bisa lebih meningkat,” terangnya. (top)