Tata Kelola Pemkot Magelang Baik, Raih Penghargaan Anugrah Pandu Negeri 2019

Anugerah Pandu
ANUGERAH. Pemkot Magelang yang diwakili Sekda Kota Magelang, Joko Budiyono menerima penghargaan Anugerah Pandu Negeri, di kompleks Kantor Walikota,

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG – Pemkot Magelang memperoleh penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 kategori silver. Penghargaan ini dibeirkan Indonesia Institute for Public Governance (IIPG) terhadap pemerintah daerah yang dianggap punya komitmen kuat dalam mengelola tata pemerintah yang baik.

Penghargaan diserahkan dari IIPG kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Joko Budiyono di kompleks Kantor Walikota Magelang, Kamis (28/11).

Pemkot Magelang, kata Joko, dinilai pada para ahli telah masuk dalam salah satu kota dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dia berharap, penghargaan tersebut akan makin memotivasi ASN di jajaran birokrasinya untuk makin meningkatkan pelayanan yang lebih baik.

Baca Juga
Pemkab Magelang Dapat Penghargaan Opini WTP dari Kanwil DJPK Jawa Tengah

“Banyak hal fundamental yang dilakukan Pemkot Magelang dan dinilai berhasil, sehingga layak mendapatkan penghargaan ini. Antara lain, meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, penetapan APBD yang selalu tepat waktu, terbebas dari korupsi, indeks pembangunan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun,” kata Joko.

Menurutnya, raihan penghargaan ini harus menjadi penyemangat bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Magelang untuk terus meningkatkan kinerja serta pengabdiannya kepada masyarakat.

“Ke depan tentu kita ingin adanya penghargaan ini bisa memacu semangat pemerintah dan ASN supaya terus berkinerja sebaik mungkin. Kalau tahun ini kita dapat meraih silver, ke depan kita upayakan dapat meraih gold,” ucapnya.

Baca Juga
Rem Blong, Truk Angkut Teh Botol Terjungkir di Jalur Tengkorak Kertek-Wonosobo

Joko menjelaskan bahwa IIPG merupakan lembaga nirlaba dan penyelenggaran ini pun tidak meminta sponsor, khususnya dari pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi dalam penilaian.

“Tadi dikatakan jika tujuannya untuk mengangkat tata kelola pemerintah di daerah se-Indonesia semakin baik. Dari 548 kabupaten/kota dipilih 62 pemerintah daerah yang mendapat anugerah ini atau sekitar 11 persen. Padahal target idealnya adalah 20 persennya,” imbuhnya.

Kriteria penilaian kata dia, dalam hal aspek performance 60 persen, meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, hasil terobosan penting dan aspek governance 40 persen, meliputi tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, anti korupsi. (wid)