Tangkap Orangnya, Sita Uangnya…Polri Gandeng PPATK Usut Rekening Jumbo 120 T Milik Sindikat Narkoba

Bareskrim Polri saat rilis barang bukti dan tersangka peredaran narkotika beberapa waktu lalu. Foto: ISTIMEWA (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Bareskrim Polri saat rilis barang bukti dan tersangka peredaran narkotika beberapa waktu lalu. Foto: ISTIMEWA (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Temuan rekening gendut sebesar Rp120 triliun milik sindikat narkoba menunjukkan bandar narkoba punya kekayaan yang fantastis.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, upaya pemberantasan narkoba ini harus diikuti dengan memiskinkan para bandar.

Alasannya, jika pemberantasan narkoba hanya sebatas pemidanaan para pelaku dan tidak menyasar uang milik bandar, maka industri narkoba akan tetap tumbuh.“Upaya untuk mengejar penjahat narkoba harus disertai dengan mengejar uangnya penjahat narkoba. Kalau misalnya penjahatnya hanya dimasukkan ke penjara, tetapi uangnya tetap ada, bahkan dikendalikan, sangat mungkin (bandar) ini masih berpengaruh,” kata Dian Ediana, Rabu (6/10).

Seluruh pihak aparat penegak hukum, pengadilan, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus bekerja sama memberantas narkoba sampai tuntas.

Dian Ediana Rae menerangkan bisnis narkoba kerap menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan uangnya dari pantauan otoritas terkait. Praktik-praktik pencucian uang yang dilakukan oleh sindikat narkoba pun dinamis atau terus berubah dan berkembang tiap waktunya, kata Dian.“Misalnya, mereka memanfaatkan rekening-rekening orang yang tidak terlibat narkoba. Mereka hanya memberi uang kemudian mereka pakai,” ujar Kepala PPATK itu pula.

Di samping itu, sindikat narkoba juga kerap melakukan pencucian uang dengan modus perdagangan, misalnya lewat pemakaian invoice palsu.“Ini termasuk canggih, termasuk menggunakan money changer,” kata dia lagi.

Demi mengantisipasi berbagai transaksi mencurigakan, PPATK menggunakan berbagai cara. Di antaranya bekerja sama dengan negara-negara lain untuk melakukan pertukaran data.

Jika ada transaksi mencurigakan, misalnya ada pemindahan dana yang tidak seimbang, maka otoritas yang mengawasi itu akan langsung memberi tanda dan memberi tahu otoritas negara lain yang menjadi tujuan transfer.

Artikel Menarik Lainnya :  Bupati Probolinggo dan Suaminya jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU, Ini Alasan KPK...

Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri segera melakukan pertemuan dengan Pusat Pelaporan Anlisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menindaklanjuti informasi terkait dengan rekening jumbo Rp120 triliun milik sindikat narkoba.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Krisno H. Siregar mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pertemuan dengan PPATK pekan depan.

“Rencana silaturahmi dahulu minggu depan ke PPATK,” ujar Krisno saat dikonfirmasi, Kamis (7/10).

Sebelumnya, dia mengatakan bahwa pihaknya akan secara aktif meminta informasi terkait dengan laporan PPATK tentang rekening jumbo Rp120 triliun terkait dengan dugaan transaksi jaringan narkoba.

Hal ini, kata Krisno, sesuai dengan perintah dari Kabareskrim yang meminta pihaknya untuk secara aktif meminta informasi dari PPATK tersebut.

Saat ditanyakan apakah pihaknya sudah menerima laporan dari PPATK terkait dengan dugaan transaksi rekening jumbo sindikat narkoba tersebut, mengingat Kepala PPATK Dian Ediana Rae pada wawacara di Podcast edisi khusus menjawab “120 T” yang diunggah di kanal YouTube milik PPATK pada hari Rabu (6/10) menyampaikan bahwa sebelum menyampaikan persoalan rekening Rp120 triliun tersebut di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, pihaknya telah memberikan informasi terkait dengan itu kepada lembaga terkait.

Dian juga mengatakan informasi rekening jumbo Rp120 triliun tersebut merupakan angka konservatif yang ditotalkan dari transaksi selama periode 2016 sampai dengan 2020.

Menurut dia, kasus aliran dana Rp120 triliun itu melibatkan sejumlah orang dan sejumlah korporasi.

Ia menyebutkan jumlah keseluruhan ada 1.339 individu dan korporasi yang PPATK periksa dan catat sebagai aliran transaksi keuangan yang mencurigakan yang datang dari tindak pidana narkoba.

Terkait dengan informasi tersebut sudah dikirimkan PPATK kepada lembaga terkait, Krisno menjawab belum menerima informasi hasil analisi (IHA) dari PPATK yang dimaksudkan.

Artikel Menarik Lainnya :  Azis Syamsuddin Pilih Bungkam saat Ditanya Delapan "Orang Dalam" di KPK

“Ditipidnarkoba Bareskrim Polri belum pernah menerima IHA dari PPATK,” ujar Krisno.

Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan PPATK, terutama dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara narkoba.

Salah satu perkara TPPU yang saat ini sedang didalami oleh Ditipid Narkoba Bareskrim Polri, yakni kasus pengungkapan penggerebekan pabrik obat keras ilegal yang terdapat di Yogyakarta.

“Dapat kami pastikan, kami mengarah ke TPPU. Tim sudah saya bentuk, tim pidana awal dan TPPU sedang bekerja menuntaskan,” kata Krisno. (riz/fin)