MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO – Kunjungan kerja dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional, Marsekal Muda (Marsda) TNI Achmad Sajili, di kawasan pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo, Rabu (31/3). Jenderal bintang dua tersebut menyoroti sejumlah hal penting dalam pelaksanaan proyek strategis nasional Bendungan Bener. Salah satunya yakni pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kerugian dan membahayan masyarakat, seperti halnya blasting (penggunaan alat peledak).
“(Aktivitas pekerjaan) blasting itu perlu diperhatikan. Menjadi evaluasi kita karena ini (aktivitas blasting yang merugikan masyarakat, red) berulang. Kalau sekali lagi (terjadi) akan kami berikan tindakan. Tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan Polres Purworejo, diharapkan dari Waskita harus bisa merubah, keamanan kerja menjadi nomor satu,” kata Marsda Achmad Sajili usai meninjau lokasi.
Menurutnya, Menkopolhukam telah menerima laporan-laporan dari masyarakat terkait aktivitas pembangunan Bendungan Bener yang dimungkinkan mengganggu atau merugikan masyarakat. Pihaknya akan mengkoordinasikan seluruh permasalahan itu untuk mencapai solusi bersama.
Selebihnya, hasil dari peninjauan ini nantinya akan dibuat menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri dan beberapa pihak terkait. Kedepan dirinya berharap, berbagai permasalah yang dihadapi dapat dikoordinasikan kepada Forkopimda agar segera dicari solusinya.
“Harapan ke depan, target pembangunan selesai tahun 2023 dapat ditepati. Saya berharap permasalahan pembebasan lahan yang belum selesai dapat segera tuntas. Mari kita terus berkarya, kita membangun negara ini,” tegasnya.
Kedatangan Marsda TNI Achmad Sajili disambut Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM, Dandim 0708/Purworejo Letkol Infanteri Lukman Hakim SSos MSi, Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito SIK SH MSi, perwakilan Forkopimda, pejabat BBWS, dan sejumlah pejabat OPD terkait.
Sebelum melakukan kunjungan lapangan, dilakukan paparan di Ruang Arahiwang Setda Purworejo, guna melihat progres pembangunan bendungan terbesar kedua di Asia itu.
Bupati Agus Bastian berharap, kunjungan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ketahanan Nasional ini akan mampu mengurai beberapa permasalahan yang masih ada, serta mempercepat progres pembangunan Bendungan Bener. Menurutnya, Bendungan Bener masuk dalam Daftar Proyek Strategis Nasional. Keberadaan Bendungan Bener ini nantinya akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Purworejo dan sekitarnya. Tidak hanya dalam hal penyediaan air irigasi yang mampu mengairi 15.519 hektar maupun menyediakan kebutuhan air baku sebanyak 1.500 liter/detik.
Selain itu, Keberadaan Bendungan Bener juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata, pengembangan sumber listrik sebesar 6 megawat, untuk pengendalian banjir, serta pengembangan perikanan.
“Untuk itu, kami terus mendorong segenap masyarakat Purworejo untuk memberikan dukungan sepenuhnya pembangunan Bendungan Bener yang manfaatnya akan dapat dirasakan bersama. Wujud dukungan nyata itu antara lain seperti yang dilakukan warga yang merelakan tanahnya untuk pembangunan Bendungan Bener,” jelasnya.
Diterangkan, jumlah bidang tanah yang digunakan mencapai 1.139 bidang, dengan jumlah pihak yang berhak (PYB) sebanyak 643 orang. Progres pembayaran uang ganti kerugian dibanding target keseluruhan bidang tanah, sampai saat baru terealisasi 30,78% dari total besaran uang ganti kerugian senilai Rp244,77 miliar.
“Mudah-mudahan ke depan progres pembayaran uang kerugian akan lebih cepat terealisasi. Sehingga bisa diselesaikan sebelum batas terakhir Penetapan Lokasi berdasarkan SK Gubernur yakni pada tanggal 5 Juni 2021,” terangnya.
Mengenai beberapa sejumlah aksi demonstrasi sejumlah warga masyarakat terdampak, dirinya memaklumi hal itu. Pasalnya, mereka masih merasa memiliki ganjalan terkait pembangunan Bendungan Bener.
“Kami terus berupaya memberikan pemahaman dan pengertian. Sehingga diharapkan masyarakat terdampak bisa menerima keberadaan proyek ini, dan memberikan dukungan sepenuhnya demi kepentingan masyarakat yang lebih luas,” tandasnya. (top)