Soal Sengketa Lahan Kantor Walikota Magelang, Ganjar Sudah Komunikasi dengan Presiden

TAK GANGGU. Pemasangan lambang TNI di Gedung A Kantor Walikota Magelang dipastikan tak mengganggu layanan pemerintah kepada masyarakat. (foto : wiwid arif/magelang ekspres)
TAK GANGGU. Pemasangan lambang TNI di Gedung A Kantor Walikota Magelang dipastikan tak mengganggu layanan pemerintah kepada masyarakat. (foto : wiwid arif/magelang ekspres)

MAGELANG SELATAN – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung sepenuhnya upaya Pemkot Magelang untuk tetap mengedepankan pelayanan, meski gedung Kantor Walikota Magelang sudah dipasangi logo TNI. Pemasangan patok dan lambang tersebut tidak akan mengganggu layanan masyarakat.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu bahkan mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden RI Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto.“Belum ada keputusan. Biar dirapatkan dulu di tingkat nasional. Kita cari yang terbaik,” kata Ganjar di sela peninjauan vaksinasi lintas agama di Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma), Rabu (8/9).

Sambil menunggu arahan pusat, ia meminta Pemkot tetap memberi pelayanan dengan baik. Tidak perlu terlalu memikirkan soal pemasangan logo TNI itu.“Sementara (gedung Kantor Walikota Magelang) itu dipakai dulu saja. Toh, nggak ada upaya diambil alih mau segera dipakai kan. Itu dipasangi (logo TNI) nggak apa-apa. Tapi yang penting, operasional dan pelayanan,” ujarnya.

Walikota Magelang dr Muchamad Nur Aziz turut mendampingi Ganjar selama meninjau vaksinasi. Ia juga mengutarakan terkait persoalan yang sedang dihadapi Pemkot Magelang.“Hari ini kita juga mengirim tim ke Jakarta untuk membahas semua kemungkinan yang ada,” tuturnya.

Pihaknya akan mempersiapkan diri, apapun keputusan nanti. Misalnya harus pindah, kata dia, akan banyak pertimbangan yang matang. Begitu juga jika dibolehkan memakai aset tersebut.“Kita mempersiapkan apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah pusat ke depan,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, Sekda Provinsi Jateng dan Sekda Kota Magelang akan membicarakan hal-hal teknis. Termasuk mendalami soal isi perjanjian-perjanjian yang menjadi kesepakatan dimulainya pemakaian aset Akademi TNI untuk kantor pemerintahan.“Kita diberi pesan provinsi, yang penting sabar, tidak gegabah,” tuturnya.

Ia menuturkan, kejadian terbaru berupa pemasangan logo TNI secara tidak langsung merupakan sinyal desakan agar Kantor Walikota Magelang segera dipindahkan. Namun demikian, Aziz mengakui soal pemindahan kantor, dibutuhkan persiapan panjang dan tahap-tahap yang harus dilakukan.”Kalau mau pindah terus mekanismenya, tahap-tahapnya seperti apa, nah ini nanti yang akan diupayakan. Nanti dari Pemerintah Pusat seperti apa,” tuturnya.

Artikel Menarik Lainnya :  Avanza Tabrak Tiga Motor, Tujuh Luka

Aziz pun berkomitmen, masalah aset Kantor Walikota Magelang bisa tuntas di era kepemimpinannya sekarang. Oleh karena itu, dia berjanji untuk mempercepat segala prosesnya, dan pada tahun 2023 mendatang, Kota Magelang sudah memiliki kantor pemerintahan yang baru.”Kalau di lahan sekarang ini ada 11 gedung di Kantor Walikota. Ya nanti harus dijadikan satu, misalnya satu gedung vertikal, itu bisa juga,” imbuhnya.

Di satu sisi, masih ada celah dan harapan jika Kantor Walikota Magelang sekarang ini tetap dipertahankan. Namun keputusan itu bergantung dari Pemerintah Pusat.”Bangun kantor baru itu kan biayanya tinggi, terus sekarang sedang pandemi Covid-19, otomatis Pemerintah Pusat juga pasti akan berpikir ulang. Tapi sambil mengkaji kita akan siapkan alternatif-alternatif mulai tahun 2022 nanti. Saya ingin menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak menjadi beban pemerintahan selanjutnya,” jelasnya. (wid)