SIPD Dianggap Belum Efektif Digunakan Saat Ini

MUSRENBANG. Bupati dan Wabup didampingi Ketua DPRD dan Sekda menggelar pembukaan masa musrenbang tahun 2022 secara virtual.

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO – Pemerintah membuka partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan atau masukan untuk perencanaan pembangunan tahun 2022. Masyarakat bisa usulkan melalui SIPD (SIstem Informasi Pemerintah Daerah) dengan mendaftarkan terlebih dahulu di link yang sudah ditentukan. Namun cara itu dianggap masih belum efektif, sebab Pemkab Wonosobo akan susah mengkategorikan pengusul.

“Saya melihat ini belum efektif, mungkin perencanaan tahun 2023 baru bisa dijalankan, lihat saja nanti. Apalagi masih harus membuat akun terlebih dahulu,” ucap anggota DPRD Wonosobo, Ika Sulistya Putra DW dari Fraksi Demokrat-PAN.

Menurutnya, hingga saat ini wakil rakyat belum diberikan arahan atau memiliki akun untuk memberikan masukan dalam musrenbang. Meskipun diakui posisi wakil rakyat dalam kontek pemberian usulan menjadi sama.

“Dengan menggunakan SIPD ini berati semua pihak bisa mengajukan. Jadi posisinya sama dalam mengajukan usulan. Justru ini akan memberikan kesulitan untuk memetakan pengusulan. Kita lihat saja nanti berapa orang yang akan mengusulkan dengan pola itu,” katanya.

Baca Juga
Pasutri di Temanggung jadi Korban Pembacokan Saat Salat di Musala

Politisi asal Beran Kepil itu menambahkan, mestinya pemerintah dalam menerima masukan dari masyarakat bisa memetakan berdasarkan kluster-kluster. Misalnya kluster kepala desa, kluster organisasi massa, dan kluster komunitas.

“Kalau bisa berdasarkan kluster-klaster itu akan lebih memudahkan,” ucapnya.

Sementara itu, Sekda Wonosobo, One Andang Wardoyo, dalam pembukaan masa mustrenbang mengemukakan bahwa pembukaan masa musrenbang dan konsultasi publik yang digelar secara daring untuk meminta masukan dari masyarakat untuk perbaikan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD 2022.

“Forum ini merupakan penyampaian prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun 2022,” katanya.

Musrenbang tersebut mengintegrasikan perencanaan top down planning yang berasal dari pemerintah pusat, gubernur dan bupati dan bottom up planning yang berasal dari lapisan masyarakat. Tahapan yang akan dilalui diantaranya pra musrenbang, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah dan terakhir musrenbang kabupaten.

Artikel Menarik Lainnya :  BPS dan Diskominfo Wonosobo Gagas Layanan Data Terpadu Online

Sedangkan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengemukakan pertumbuhan ekonomi Wonosobo pada tahun 2020 yang mengalami minus, karena dampak pandemi covid 19. Kabupaten di pegunungan ini minus sebesar-1,66 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo sebesar 5,37. Sementara tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan yang cukup baik 17,36.

“Pada tahun 2022 nanti, kita targetkan pertumbuhan ekonomi Wonosobo sebesar 3-4 persen,” ucapnya.

Menurutnya, sumber daya manusia sebagai faktor penggerak pembangunan masih di bawah rata-rata, bahwa IPM Wonosobo berada pada posisi 68,22 pada tahun 2020. Sedangkan angka harapan hidup masih paling rendah dibanding kabupaten atau kota di wilayah eks Karesidenan Kedu dan Jateng.

“Angka harapan hidup masih di angka 71,82. Padahal rata-rata di Jawa Tengah pada angka 74,37,” ujarnya.

Berkaitan dengan strategi penanganan covid 19 di Kabupaten Wonosobo, mantan ketua DPRD Wonosobo itu menyebutkan, empat hal pokok yang akan ditempuh, diantaranya refocusing anggaran APBD untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat Wonosobo. Program pemulihan ekonomi (PEN), PPKM dan gerakan Wonosobo di rumah saja, memperkuat gerakan jogo tonggo, inovasi dan pemanfaatan teknologi. (gus)