Rektor Unimma Dukung Mahasiswa Turun ke Jalan Tolak UU Omnibus Law

LEPAS. Rektor Unimma Dr Suliswiyadi MAg melepas keberangkatan mahasiswanya sesaat sebelum turun aksi menolak UU Omnibus Law di Kampus 2 Unimma,
LEPAS. Rektor Unimma Dr Suliswiyadi MAg melepas keberangkatan mahasiswanya sesaat sebelum turun aksi menolak UU Omnibus Law di Kampus 2 Unimma,

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG  – Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) Dr Suliswiyadi MAg punya cara tersendiri untuk mengobarkan semangat mahasiswanya turun ke jalan menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Kota Magelang, Selasa (13/10). Ia melepas ratusan mahasiswanya untuk menggelar aksi dari Kampus 2 Unimma, di Jalan Mayjend Bambang Soegeng, Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

”Kalian bisa menggunakan hak kalian, tapi ingat jangan sampai melampaui batas juga jangan anarkis,” kata Sulis.

Rektor juga berpesan agar mahasiswa dapat menjaga diri dan almamater dengan baik. Sebab, apa yang dilakukan mahasiswa adalah gerakan murni menyuarakan aspirasi, bukan menghasut.

”Civitas akademika mempunyai hak untuk menyalurkan aspirasi dan mempunyai kebebasan dalam mimbar akademiknya,” imbuhnya.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, hadir pula Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Teater Fajar yang berdandan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap keputusan wakil rakyat.  Aksi teatrikal dilakukan mengiringi long march mahasiswa menuju Kantor DPRD Kota Magelang.

Mahasiswa menggelar aksi penolakan UU Omnibus Law. Termasuk menyampaikan 8 kritik kepada DPR dan pemerintah. Sebut saja tentang kawasan ekonomi khusus, penanaman modal, lembaga pengelola investasi, pekerja asing yang bisa bebas pajak, turunnya pesangon karyawan yang di-PHK, asing bisa mempunyai rumah susun, kemungkinan kontrak pekerja seumur hidup, dan potensi mudahnya PHK.

”Saya harap mahasiswa paham dengan apa yang disuarakan,” tandasnya.

Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unimma, Anjas Setyawan mengatakan jika mahasiswa yang turun ke jalan semata-mata untuk menyampaikan aspirasinya.

”Kami sampaikan keberatan kita tentang Omnibus Law kepada DPRD Kota Magelang dan akan ada penandatanganan penolakan Omnibus Law oleh DPRD yang nantinya disampaikan ke Senayan,” tutur Anjas. (wid)