JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai pro dan kontra keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat dan melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), seharusnya tidak perlu terjadi.
Basarah mengatakan, untuk bisa memahami pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, harus melihat kembali konstruksi hukum. “Yakni UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinasiptek) dan Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021 tentang BRIN.” terangnya.
Dia menjelaskan, dalam UU Sinasiptek, Pancasila merupakan rambu filosofis dan normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi.
Menurut Basarah, kebebasan akademik dalam pelaksanaan riset dan inovasi tidak berada dalam ruang hampa. Namun perlu dimaknai sebagai pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila dalam fungsinya sebagai sumber ilmu pengetahuan.
Upaya ini penting dilakukan untuk mencegah riset-riset yang tidak selaras dan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, riset-riset tentang hak asasi manusia yang mengembangkan tentang legalisasi pernikahan sejenis seperti diberlakukan beberapa negara barat, penguatan kebebasan manusia untuk tidak bertuhan.
Selain itu menurut dia, ada riset-riset yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti riset dukungan pada liberalisasi politik, misalnya, saja sistem pemilu “free fight liberalism” yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, dan riset liberalisasi ekonomi yang mendukung negara sebatas hanya sebagai penjaga malam yang mengancam ekonomi kerakyatan.
Basarah menjelaskan, selain UU Sinasiptek, aturan lain yang juga perlu dipahami adalah ketentuan Pasal 6 Perpres No.78 Tahun 2021.
Karena itu dia menilai, pengangkatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN bukan secara pribadi tetapi mewakili lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Selain itu menurut dia, sudah sesuai dengan konstruksi hukum yang ada yaitu Mega saat ini sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP yang berperan sentral menjaga dan mengarahkan agar Pancasila tetap menjadi sumber dan pedoman riset dan inovasi nasional.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI itu juga menyinggung pentingnya perpaduan antara keahlian teknokratis dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional.
“Tampak kolaborasi yang memadukan nilai-nilai Pancasila dan kemampuan teknokratis untuk saling menunjang dan melengkapi satu sama lain. Di sini perpaduan keduanya semakin relevan. Bung Karno sendiri di Pidato HUT RI 17 Agustus 1966 telah memberikan contoh bagaimana upaya membangun bangsa,” tutur dia, Jumat (15/10).
Karena itu menurut dia, Megawati juga didampingi sembilan tokoh lain masuk Dewan Pengarah BRIN yang akan memastikan BRIN berjalan sesuai amanat peraturan yang memayunginya. (khf/fin)
