PKL dan UMKM Paling Terdampak PPKM

PKL. Sejumlah pedagang sedang akan memasukan barang dagangannya ke Pasar Kliwon Temanggung. (Foto:setyo wuwuh/temanggung ekspres)
PKL. Sejumlah pedagang sedang akan memasukan barang dagangannya ke Pasar Kliwon Temanggung. (Foto:setyo wuwuh/temanggung ekspres)

TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.COMPemerintah Kabupaten Temanggung diminta, untuk bertindak nyata terhadap pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terpukul akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Wakil Ketua DPRD Temanggung Gerindra Daniel Indra Hartoko mengatakan, selama PPKM Daruat hingga PPKM level 4 diterapkan di Kabupaten Temanggung, sektor ekonomi masyarakat sangat terkena dampaknya, terutama para PKL dan pelaku UMKM.

Selama kurang lebih satu bulan pelaksanaan PPKM  banyak PKL dan UMKM mengeluh pendapatannya berkurang akibat ada pembatasan dalam pergerakan orang dan pembatasan jam buka lapak bagi PKL. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung diminta bersikap bijaksana dalam hal ini.

“Kami menyoroti dampak PPKM yang telah menjadi pro dan kontra di masyarakat, apalagi PPKM ini berseri berjilid, seperti PPKM Darurat, PPKM Mikro, PPKM Level 4. Satu yang terdampak pasti UMKM, PKL, ini tentu harus disikapi dengan kebijakan dari pemerintah daerah,” katanya, Senin (9/8).

Artinya, harus ada pengimbang kebijakan pemerintah daerah, meski Fraksi Gerindra sepakat dengan pembatasan ini. Akan tetapi pemerintah daerah harus bijak menyikapi kegiatan PPKM itu sendiri dan harus ada upaya riil dalam membantu PKL atau pelaku UMKM yang terdampak.

“Saran untuk Pemkab Temanggung terkait dampak PPKM ini. Pertama, kuatkan UMKM karena ini menjadi sektor yang paling terdampak termasuk PKL. Kedua dorong pergerakan sektor mikro yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Mereka kan yang terdampak langsung, ganti uang mereka ketika harus tutup di jam 20.00, jadi semacam kompensasi, gunakan itu tidak apa-apa sebab ini harus menjadi prioritas,” pintanya.

Kedua Pemkab Temanggung bisa mengambil langkah menggerakkan sektor mikro. Bahkan anggaran-anggaran dari APBD untuk belanja pembangunan bisa digunakan sebagai pemantik, atau pengungkit sektor mikro, misalnya melalui padat karya.

Artikel Menarik Lainnya :  Ratusan Pelaku Seni Budaya Sudah Divaksin, Bupati Temanggung : Hajatan dan Kesenian Bisa Kembali Digelar

“Jadi mereka orang Temanggung punya belanja pembangunan di tingkat desa misalnya, atau di Kabupaten Temanggung akan membangun apa. Maka jadikanlah ini pengungkit atau stimulus padat karya, sing nyambet gawe entuk bayarannya buat belanja di warung tetangga maka dengan ini sektor mikro akan berputar,” terangnya.

Kendati demikian, Daniel mengapresiasi telah ada imbauan dari Bupati Temanggung HM Al Khadziq yang meminta agar seluruh ASN di jajarannya ikut belanja “ngalirisi” dagangan PKL di Temanggung. Langkah itu juga merupakan salah satu solusi, meski belum bisa 100 persen menyelesaikan masalah sebagai dampak dari pandemi global ini.

“Langkah yang diambil oleh Bupati Temanggung ini memang sudah cukup bagus, hanya saja dampaknya masih belum dirasakan mayoritas pelaku UMKM dan PKL,” katanya. (set)