Pilkada 2024, Pemkab Magelang Siapkan Anggarkan Rp108 Miliar

PEMILU. Podcast bincang pemilu dan demokrasi secara online dari Rumah Dinas Bupati.

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG – Pemkab Magelang siapkan anggaran Rp108 Miliar untuk Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut disampaikan Bupati Magelang Zaenal Arifin saat Podcast Bincang Pemilu dan Demokrasi secara online dari Rumah Dinas Bupati, Kamis (4/3/2021).

“Kami bersama dengan DPRD mencoba memformulasikan anggaran yang dimintakan oleh KPU dan Bawaslu yang kita total masuk di sekitar Rp 108 miliar. Dan ini harus diupayakan pemerintah daerah dalam rangka ikut mensukseskan Pemilukada 2024 yang akan datang,” ucap Zaenal.

Mengenai keamanan dan ketertiban wilayah pada saat Pilkada, pemerintah akan bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri untuk membantu tugas dari Satpol PP serta Linmas yang ditugaskan melaksanakan pengamanan ketertiban wilayah. Selain itu juga akan ada antisipasi khusus bilamana situasi atau kondisi pandemi masih berlangsung hingga saat Pilkada 2024 mendatang.

Baca Juga
Jumat – Sabtu Vaksinasi Sasar Lansia di Lokasi Prioritas Wilayah Kabupaten Magelang

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Afifuddin mengatakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Adapun persiapan yang dilakukan KPU adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mempersiapkan anggaran.

Menurut Afifuddin, di Kabupaten Magelang untuk pasangan calon dari partai politik (parpol) maksimal hanya 4 paslon. Sementara estimasi untuk calon perseorangan 2 Paslon sebagaimana periode sebelumnya. Kemudian jumlah TPS yang akan disiapkan sebanyak 2839 dan sudah dilaporkan kepada KPU di tingkat Provinsi.

“Pemerintah Provinsi juga sedang mendata jumlah TPS ini karena akan berbarengan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,” terang Afifuddin.

Sementara menurut, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh ada 7 syarat sukses pilkada serentak tahun 2024 diantaranya adalah tentang kepastian hukum, peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan sebagainya.

Artikel Menarik Lainnya :  Wajib Pautuhi Prokes, 2.600 Peserta Seleksi CASN Ikuti Tes di UNY

“Kemudian penyelenggara pemilu harus berintegritas. Bawaslu bersama KPU akan memastikan penyelenggaraan pemilu baik ditingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa dan TPS berintegritas,” jelas Habib.

Habib menekankan, netralitas dari ASN, TNI, Polri serta aparat desa akan ikut menunjang keberhasilan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Biasanya apabila ada ASN yang tidak netral maka imbasnya akan sangat besar. Menurut pengalaman dari Pemilu 2019, ketika ada ASN yang tidak netral maka terjadi protes dan akan besar dampaknya sehingga akan mencederai proses Pilkada.

“Sebagai lembaga pengawas pemilu kami akan memastikan ini tidak terjadi, sehingga Pilkada bisa berjalan dengan lancar,” tandas Habib.(cha)