Penting Bung! Ini Tips dari Polri Agar Terhindar Pinjol Ilegal

Tips dari Polri Agar Terhindar Pinjol Ilegal
Kabagpenum Kombes Ahmad ramadhan bersama Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Dittipideksus) Brigjen Pol Helmy Santika memberikan keterangan pers terkait pengungkapan jaringan sindikat pinjaman online ilegal di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (15/10).(Issak Ramdhani / fin.co.id)

AFPI Dukung Polri Berantas Pinjol Ilegal

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendukung langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memberantas Pinjaman Online (Pinjol) ilegal. Hal itu sebagai tindak lanjut dari permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam pembukaan acara OJK Innovation Day 2021 lalu.

Presiden sendiri memberikan perhatian khusus soal kemunculan pinjaman online atau pinjol yang merugikan masyarakat. Polri pun bergerak cepat untuk menindak tegas pinjol ilegal yang telah merugikan masyarakat tersebut. Perintah Kapolri, kemudian dilaksanakan oleh jajarannya dan alhasil, sejumlah lokasi di berbagai wilayah yang menjadi kantor pinjol digerebek pihak kepolisian dalam kurun waktu seminggu terakhir ini.

Ketua Umum AFPI, Adrian Gunadi mengatakan, pihaknya mengapresiasi setinggi-tingginya atas langkah penindakan terhadap pinjol ilegal baru baru ini oleh Kepolisian Republik Indonesia.

“Langkah ini diharapkan akan menciptakan rasa tenang bagi masyarakat, yang selama ini mengalami pengalaman bunga tinggi, penagihan kasar dan tidak beretika serta diakses dan disalahgunakan data pribadinya oleh para pinjol illegal,” ujar Adrian di Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Selanjutnya, sebagai wujud komitmen dan dukungan asosiasi dalam pemberantasan pinjol ilegal, serta terkait dalam rangkaian penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, per tanggal 15 Oktober 2021 kemarin, AFPI telah memberhentikan keanggotaan PT. Indo Tekno Nusantara sebagai anggota pendukung (member associate) kategori agen penagihan, dikarenakan perusahaan tersebut melayani penagihan pinjol ilegal.

Menurut Adrian, jumlah anggota yang saat ini berada di bawah naungan AFPI terdiri dari 106 perusahaan penyelenggara Fintech Pendanaan Bersama dan 43 anggota pendukung ekosistem Fintech, diantaranya juga termasuk perusahaan penyedia jasa penagihan. Salah satu tugas AFPI adalah memastikan semua anggota bekerja sesuai dengan pedoman perilaku yang ditetapkan asosiasi serta dipastikan terdaftar dan mendapat izin dari OJK.

Artikel Menarik Lainnya :  Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar Digugat ke Pengadilan

“Dalam hal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, AFPI akan mengambil langkah tegas dengan mengenakan sanksi yang berlaku. Dengan ditemukannya kasus pada PT Indo Tekno Nusantara tersebut, AFPI akan lebih intens meninjau kembali rekanan para anggotanya terutama yang memiliki afiliasi dengan pinjol illegal,” tegasnya.

Menurut data AFPI sepanjang tahun 2021 ini, ditemukan 3.747 pengaduan masyarakat atas pinjol illegal, dimana sebagian besar jenis pengaduan adalah kasus penagihan yang tidak beretika. AFPI menilai masih maraknya pinjol illegal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kemudahan dalam membuat Aplikasi/Situs/Web; literasi yang rendah dari masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, yang antara lain minim melakukan pengecekan legalitas, mudah tergiur pinjaman cepat dan bernilai besar, masih adanya nasabah nakal yang sengaja tidak membayar/ berpenghasilan tidak cukup dan lain-lain; dan adanya financing gap.

“AFPI, sebagai wadah bagi para pelaku usaha fintech P2P (Peer to Peer) Lending atau fintech pendanaan bersama legal, menghimbau masyarakat untuk menghindar dari jeratan pinjaman illegal, dengan mengetahui ciri-cirinya, antara lain, tidak terdaftar di OJK, penawaran bunga dan jangka waktu pinjaman yang tidak jelas, website informasi perusahaan pinjol yang tidak kredibel, dan meminta akses data pribadi yang berlebihan.” pungkas Adrian.

Sementara itu, Polri memberi tips agar masyarakat terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) ilegal. Langkah ini dilakukan Polri karena belakangan laporan masyarakat yang menjadi korban penipuan pinjol illegal begitu masif.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helmy Santika menyebutkan dua aspek yang perlu diperhatikan dalam melihat pinjol yakni aspek legalitas dan aspek logis.

Perhatikan Aspek Legalitas

“Kepada masyarakat agar hati-hati dalam menerima tawaran dari penyedia jasa pinjaman online. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan yakni aspek legalitas dan aspek logis. Aspek legalitas apabila penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar di website OJK, segera tinggalkan,” ungkapnya, dikutip tribratanews, Minggu (17/10).

Artikel Menarik Lainnya :  Utamakan Bantuan Kesehatan dan Logistik! Inilah Perintah Jokowi Tangani Korban Erupsi Semeru

Perhatikan Aspek Logis & Cek ke Website OJK

“Kemudian dari aspek logis, ketika ditawarkan bunga rendah itu tidak logis, saya pastikan pinjaman online itu bunganya lebih tinggi, jadi kalau ada penawaran dengan bunga sangat rendah bisa dipastikan itu illegal. lebih akurat lagi kembali cek di website OJK,” lanjutnya.

Abaikan Tawaran Pinjol Lewat SMS

Selain itu, dia juga mengingatkan agar masyarakat mengabaikan tawaran pinjol yang tersebar di sms.

“Apabila ada tawaran melalui SMS abaikan saja, sehingga lakukan transaksi hanya dengan jasa pinjaman online yang terdaftar di OJK. Selain itu, Polri juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu-ragu apabila mengetahui adanya pinjaman online ilegal agar melapor kepada aparat Kepolisian, OJK, ataupun Website Kementerian Komunikasi dan Informatika,” katanya.(gw)