Pemkab Wonosobo: Stop Peredaran Rokok dan Vape Illegal!

TALKSHOW. Wabup Gus Albar bersama pimpinan Kantor Bea Cukai Magelang, Sekda dan kepala Kesbangpol menghadiri acara talkshow sosialisasi perundang-undangan cukai hasil tembakau.
TALKSHOW. Wabup Gus Albar bersama pimpinan Kantor Bea Cukai Magelang, Sekda dan kepala Kesbangpol menghadiri acara talkshow sosialisasi perundang-undangan cukai hasil tembakau.

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.COM – Menekan peredaran rokok dan cairan vape illegal, Pemkab Wonosobo gelar sosialisasi melalui lomba kreasi kampung los doll dan talkshow tentang kebijakan cukai di pendopo kabupaten kemarin.

Kantor Bea Cukai Magelang, Heru Prayitno mengemukakan, barang kena cukai berupa hasil tembakau, MMEA, etil alkohol, dan tindak pidana di bidang cukai, serta pemandu identifikasi keaslian pita cukai. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang.

“Ada 2 sanksi pada penyalahgunaan BKC yakni sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20 juta dan paling banyak Rp200 juta. Sedangkan untuk sanksi pidana, penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun atau denda minimal 2 kali maksimal 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar,” katanya.

Menurutnya, cukai sangat penting bagi negara, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Rokok harus diawasi karena rokok merupakan penerimaan tertinggi di Negara. Termasuk dengan cairan liquid pada vape juga harus memiliki cukai.

Sementara itu, Wakil Bupati Muhammad Albar mengemukakan masyarakat Wonosobo yang merokok harus dengan rokok resmi yang sudah ada cukainya. Tentunya rokok yang sudah terjamin karena ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara.

“Bagi yang merokok yang silahkan memakai yang resmi karena hal ini juga akan berpengaruh terhadap pendapatan negara kita,” katanya.

Menurutnya, implikasi dari hasil cukai tembakau yang diterima oleh pemerintah pusat dari industri tembakau inilah yang sebagian akan dikembalikan kepada daerah penghasil tembakau dan cukai tembakau untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani tembakau.

Dalam rangka mengatur dana yang akan dikembalikan ke daerah tersebut, maka melalui Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, daerah penghasil tembakau mendapatkan dana bagi hasil cukai tembakau sebesar 2 persen dari semua penerimaan pajak yang didapatkan oleh sektor ini.(gus)

Artikel Menarik Lainnya :  Wonosobo Pasang Target Masuk Kategori Badan Publik Informatif