Pemerintah Harus Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Sejumlah murid mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka tahap dua di SD Negeri Pondok Kelapa 05 Jakarta, Rabu (9/6). Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba pembelajaran tatap muka tahap dua di 226 sekolah dari jenjang SD hingga SMA mulai 9-26 Juni 2021 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. (Issak Ramdhani / fin.co.id)
Sejumlah murid mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka tahap dua di SD Negeri Pondok Kelapa 05 Jakarta, Rabu (9/6). Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba pembelajaran tatap muka tahap dua di 226 sekolah dari jenjang SD hingga SMA mulai 9-26 Juni 2021 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. (Issak Ramdhani / fin.co.id)

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Kasus penularan COVID-19 masih tinggi di Indonesia. Karenanya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) harus menunda pembelajaran tatap muka.

Koalisi warga untuk Lapor COVID-19 mendesak Kemendikbud Ristek menunda pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka hingga penularan COVID-19 terkendali. Angka positivity rate yang tinggi memunculkan kekhawatiran pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19.

“Dari Januari hingga Juli 2021, total laporan dari masyarakat yang melaporkan kegiatan belajar tatap muka ada 95 laporan di saat angka positivity rate mencapai 40 persen,” kata Relawan Lapor COVID-19 Diah Dwi Putri dalam siaran persnya, Minggu (1/8).

Dijelaskannya, berdasarkan laporan yang masuk, masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran secara tatap muka pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4.

Laporan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka paling banyak masuk pada Juli 2021, di awal tahun ajaran 2021/2022. Ada 29 laporan yang masuk selama kurun itu.

“Ada laporan selama empat pekan berturut-turut dan di pekan keempat Juli laporannya paling banyak karena bertepatan dengan tahun ajaran baru yang bertepatan dengan PPKM skala 4 dan 3,” katanya.

Dari total 95 laporan yang masuk, ia menjelaskan, 17 persen di antaranya melaporkan bahwa sekolah penyelenggara kegiatan belajar tatap muka telah berstatus sebagai klaster penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Selain itu, ia melanjutkan, 52 persen sekolah dilaporkan tidak menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona, seperti tidak menerapkan ketentuan menjaga jarak, tidak melakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan tidak mewajibkan pemakaian masker dalam kegiatan di sekolah.

“Sisanya mereka lapor terkait kekhawatiran terhadap siswa yang belajar di sekolah tersebut,” katanya.

Artikel Menarik Lainnya :  Harapan Warga PPKM Turun Level, Gelora Sanden Segera Dibuka Kembali

Berdasarkan kondisi tersebut, Lapor COVID-19 merekomendasikan pemerintah menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka sampai penularan virus corona terkendali.

“Pembelajaran dilakukan secara daring di daerah dengan tingkat penularan tinggi. Menurut WHO, positivity rates yang terkendali berada pada angka di bawah 5 persen dalam beberapa pekan,” katanya.

Selain itu, Lapor COVID-19 mendorong pemerintah memperbaiki sistem penyelenggaraan pembelajaran dari jarak jauh via daring, termasuk menyiapkan pedoman pelaksanaan pembelajaran via daring yang efektif.

“Upgrade (tingkatkan) kemampuan guru dalam menggunakan teknologi yang mendukung kegiatan belajar mengajar daring,” katanya.

Menurut dia, pemerintah daerah juga mesti memantau dan mengawasi kegiatan sekolah-sekolah di wilayahnya serta mengenakan sanksi tegas pada sekolah dan aparatur yang melanggar aturan.

“Bukan hanya sebatas memberikan peringatan tanpa monitoring reguler,” katanya.

Ditambahkannya, pemerintah pusat dan daerah juga hendaknya menyampaikan informasi akurat mengenai kondisi penularan COVID-19 dan risiko penularan penyakit tersebut pada anak-anak agar orang tua murid bisa menjadikannya sebagai masukan dapat mengambil keputusan untuk membolehkan anak masuk sekolah.(gw/fin)