Pansus VI DPRD Kota Magelang Dorong Penyempurnaan Raperda Pengelolaan Limbah Domestik

Pansus VI DPRD Kota Magelang Dorong Penyempurnaan Raperda Pengelolaan Limbah Domestik
Pansus VI DPRD Kota Magelang menggelar kunjungan kerja ke IPLT Kota Magelang, Selasa (2/8). foto : dok/magelang ekspres

KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.COM – Lemahnya kesadaran warga untuk turut mengelola limbah tinja berakibat tercemarnya sumber air bersih. Meskipun Kota Magelang telah memiliki bangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kampung Dumpoh, Kelurahan Potrobangsan, Magelang Utara, namun angka partisipasi masyarakat memanfaatkan fasilitas itu tidak lebih dari 2,5 persen saja.

Hal ini yang mendorong Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Kota Magelang, untuk mempercepat penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Limbah Domestik yang telah diusulkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Salah satu usaha yang dilakukan para wakil rakyat adalah meninjau langsung fasilitas IPLT, Selasa (2/8).

Ketua Pansus VI DPRD Kota Magelang, Tyas Anggraeni Bekti Prasetyo mengatakan, banyak faktor yang membuat tingkat partisipasi pengelolaan limbah domestik masyarakat Kota Magelang cukup rendah. Salah satunya, karena masyarakat masih menggunakan struktur bangunan septic tank yang tidak kedap air.

”Dengan adanya Perda Pengelolaan Limbah Domestik, maka kita cantumkan aturan bahwa setiap bangunan, perumahan, perusahaan, dan lain sebagainya, itu wajib memiliki septic tank kedap air. Lalu secara rutin, limbah ini disedot dan dikirim ke IPLT,” kata Tyas, di sela kunjungannya ke IPLT Kota Magelang.

Ia menjelaskan, pembuatan septic tank kedap air mampu mengatasi pencemaran Escherichia coli (E-coli) atau koli tinja pada air baku untuk air bersih warga Kota Magelang. Namun upaya itu tidaklah mudah. Dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah.

”Karenanya kami di Pansus VI mengebut pembahasan Raperda Limbah Domestik, supaya masalah sanitasi segera teratasi. Kita tahu juga bahwa tidak hanya masalah limbah domestik yang jadi PR, tetapi masalah buang air besar sembarangan (BABS) juga harus segera dientaskan,” ungkapnya.

Ia menyebut, saat ini ada 1.471 kepala keluarga (KK), perkantoran, sekolah, dan perusahaan di Kota Magelang yang sudah menerapkan septic tank higienis dan disedot secara rutin. Ia berharap, adanya Perda dapat menambah partisipasi masyarakat memanfaatkan IPLT menjadi 50 persen.

”Apalagi sebenarnya biaya sediot WC yang disediakan Pemkot Magelang relatif murah. Bahkan lebih terjangkau jika dibandingkan dengan iklan-iklan sedot WC yang biasa terpampang di pohon peneduh dan tempat-tempat lainnya. Rp170 ribu setiap kali penyedotan,” ucapnya.

Saat kunjungan, Tyas didampingi beberapa anggota Pansus VI lainnya antara lain Adi Chandra Pamungkas, Irina, dan Ventje Jehezkiel. Mereka disambut Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) IPLT DPUPR Kota Magelang, Budiyono.

Adi Chandra menuturkan, septic tank yang tidak kedap air, kebanyakan adalah bangunan zaman dulu. Hal ini tidak bisa disalahkan karena asumsi masyarakat saat itu, septic tank konvensional adalah septic tank yang dapat menyerap air.

”Asumsi masyarakat dulu, kalau membuat septic tank yang meresap. Mulai tahun-tahun ini saja, septic tank yang dibuat harus yang kedap air. Nah, kita butuh Perda untuk ini. Jadi, kita meminta jadwal sistematis, agar nantinya bisa menyedot secara bergiliran ke semua limbah rumah tangga di Kota Magelang,” jelasnya.

Teknis pengolahan tinja di IPLT Kota Magelang sendiri melalui beberapa tahap. Setelah limbah tersedot lalu dimasukkan ke kolam terbuka agar terkena sinar matahari.

”Setelah melalui penyaringan, limbah yang kering ini kemudian dipindahkan. Dan kabar baiknya, limbah kering ini bisa dimanfaatkan warga secara cuma-cuma. Misal untuk pupuk tanaman dan pohon,” imbuh anggota Pansus VI lainnya, Irina.

Sementara itu, Ventje Jehezkiel berharap, adanya Perda tentang pengelolaan limbah domestik, mampu mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). ”Ini juga selaras dengan program Pemkot Magelang, salah satunya mewujudkan masyarakat yang sehat. Untuk mendapatkan kesehatan maka perilaku kita juga harus PHBS,” tuturnya. (Wid)