Pandemi, APBD Kota Magelang Berkurang Rp200 M

Walikota Magelang dr HM Nur Aziz memberi sambutan di sela penyempurnaan RKPD tahun 2022 di Pendopo Pengabdian
RKPD. Walikota Magelang dr HM Nur Aziz memberi sambutan di sela penyempurnaan RKPD tahun 2022 di Pendopo Pengabdian,

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG TENGAH – Dampak pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah pusat untuk memperlebar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu juga berdampak di Kota Magelang yang terjadi penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga Rp200 miliar di tahun 2022.
Meski demikian, Walikota Magelang dr Muchamad Nur Aziz meminta jajarannya tak patah arang. Menurutnya, APBD Kota Magelang yang hampir Rp800 miliar itu tetap dapat dioptimalkan.
“Yang terpenting kerja itu dengan hati. Kita akan efisiensi dan optimalkan dengan anggaran segitu, saya yakin sektor pembangunan dan perekonomian tetap berjalan lebih baik,” kata dr Aziz di sela Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2022 di Pendopo Pengabdian, Senin (29/3).
Turut hadir pada kesempatan itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi perguruan tinggi, pelajar, mahasiswa, dan pelaku usaha di Kota Magelang. Kemudian, turut mengikuti secara virtual antara lain lurah, camat dan anggota DPRD Kota Magelang.
Ia menilai, Kota Magelang punya modal besar yaitu 97,3 persen telah Universal Health Coverage (UHC). Hal tersebut menjadi sisi positif dalam rangka penanganan kesehatan masyarakat.
“Saya lihat di Pemalang UHC-nya belum seperti Kota Magelang, masih di bawahnya. Di Kota Magelang ini kesehatan kita optimalkan. Sekarang kalau ada warga sakit, lapor, langsung jadi kartunya. Tidak harus nunggu waktu lama,” jelasnya.
Aziz bersyukur lantaran aduan warga yang diterimanya sampai sekarang terus menurun. Di pekan pertama dan kedua ia menjabat, aduan bisa 10 warga per hari.
“Sekarang sudah tidak ada aduan, karena begitu ada aduan, OPD langsung menindaklanjutinya,” ucapnya.
Dokter spesialis penyakit dalam tersebut mengaku merasa penting sebagai orang nomor satu, untuk tetap belajar dari daerah lain sekitarnya. Karenanya ia menjalankan kunjungan kerja di kawasan sekitar Kota Magelang, dengan mengajak serta pejabatnya.
“Kita bisa seperti Kota Salatiga. Itu alasannya kemarin kita datangi daerah sekitar Kota Magelang seperti Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Temanggung, dan Kota Salatiga. Karena daerah-daerah itu menjadi penyangga Kota Magelang yang kecil ini,” ujarnya.
Aziz juga meminta jajaran OPD Pemkot Magelang untuk tidak malu menjadi marketing yang selalu mempromosikan kotanya. Terlebih Kota Magelang adalah kota tertua, sehingga sudah sangat mengenal peradaban zaman.
“Kita IPM-nya masih di bawah Salatiga. Sebabnya kota kita belum terjual saja. Di sini tiga kecamatan, sana (Salatiga) empat kecamatan. Saya harap, OPD tidak malu jadi marketing Kota Magelang,” paparnya.
Ia berharap adanya Musrenbang ini adalah wujud nyata penerapan kebijakan pemerintah secara bottom up (dari bawah ke atas). Dengan begitu, pembangunan bisa langsung dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Handini Rahayu menjelaskan, meski IPM masih tertinggal dibanding daerah lain, namun Kota Jasa menjadi yang tertinggi dalam indeks daya saing daerah.

Artikel Menarik Lainnya :  Bus Maju Makmur Terbakar di Garasi, Beruntung Tak Ada Penumpang

Baca Juga
Kampung Pemulung Punya MCK

“Sejak tahun 2018 daya saing daerah kita selalu yang nomor satu di Jawa Tengah. Ini adalah modal awal, untuk kita semakin berkembang dengan perencanaan yang mendorong kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, perencanaan harus disinkronkan melalui rencana teknokratis, rencana jangka panjang daerah (RJPD) 2005-2025, dan RPJMD 2021-2026. Kebijakan ini pula yang menjadi dasar penyusunan RKPD tahun 2022.

“Penyusunan ini harus memperhatikan isu global secara internasional. Karena kebijakan internasional akan mempengaruhi nasional. Sedangkan dari pusat kita harus patuh terhadap 5 arahan Presiden, 7 isu di Jawa Tengah, kesesuaian dengan RPJPD 2005-2025, dan RPJMD,” jelasnya.

Isu yang populer, kata Handini, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Menurut dia, kemiskinan adalah persoalan yang mustahil dihilangkan di kota atau negara manapun.

“Kemiskinan akan selalu ada dan ada. Namun, kita bisa untuk menurunkannya dengan sarana, prasarana, fasilitas, SDM, daya saing ekonomi, daya saing informasi, dan lain sebagainya,” pungkasnya. (wid)