Novel Baswedan CS Yakin Presiden Jokowi Bakal Membela Mereka

Presiden Joko Widodo ( foto: ISTIMEWA )
Presiden Joko Widodo ( foto: ISTIMEWA )

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) nonaktif Yudi Purnomo masih meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap akan memperjuangkan nasib 57 pegawai KPK tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Yudi bersama penyidik senior nonaktif KPK Novel Baswedan termasuk dalam daftar 57 pegawai KPK yang akan diberhentikan secara hormat pada 30 September 2021. Ia meyatakan, saat ini belum memikirkan langkah setelah dinyatakan akan dipecat dari KPK.

“Saya belum memikirkan langkah pasca 30 September karena kami masih yakin bahwa presiden akan menyelamatkan nasib pemberantasan korupsi,” kata Yudi kepada wartawan, Senin (20/9).

Yudi tak mempermasalahkan respons Jokowi terkait pemecatan 57 pegawai KPK beberapa waktu lalu. Jokowi sebelumnya menyatakan, tidak semua urusan negara harus dibawa kepada dirinya.

Menurut Yudi, Jokowi akan memberikan keterangan resmi dalam menyikapi pemecatan pegawai KPK. Terlebih, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi terkait sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.

“Saya pikir pernyataan resmi presiden akan dilakukan sama seperti saat menyatakan 75 orang tidak boleh diberhentikan. Langsung pidato kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Yudi.

Diberitakan, sebanyak 56 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) bakal diberhentikan secara hormat pada 30 September 2021 mendatang. Sementara satu orang lainnya purnatugas atau pensiun.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan menyayangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat KPK terhadap para pegawai KPK. Ia mengatakan, pemeriksaan pegawai seharusnya dilakukan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Jika mereka dipanggil untuk diperiksa, inspektorat nggak ada kerjaan itu, tak bisa memposisikan diri dan tak punya marwah. UU kan sebut urusan etik itu ada di Dewas bukan di inspektorat, KPK itu unik, dengan UU 19/2019 ini dengan Dewas nggak perlu itu pemeriksaan dihadiri,” ujar Hotman, Senin (20/9).

Artikel Menarik Lainnya :  Azis Syamsuddin Pilih Bungkam saat Ditanya Delapan "Orang Dalam" di KPK

Para pegawai tersebut diperiksa lantaran mendukung 57 pegawai nonaktif KPK yang bakal diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021 mendatang. Mereka menginginkan agar Pimpinan KPK bisa menjalankan rekomendasi dari Ombudsman RI dan Komnas HAM untuk menyelesaikan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

Hotman mengungkapkan, dukungan dari para pegawai KPK tersebut merupakan aksi solidaritas.

“Solidaritas itu kan ada kali yaitu sebelum dilantik jadi ASN (mereka kirim surat ke Pimpinan agar pelantikan ditunda). Kemudian, setelah keluar putusan ORI dan Komnas HAM (mereka kirim surat ke Pimpinan agar melaksanakan rekomendasi ORI dan Komnas HAM),” kata Hotman.

Bahkan sejak Jumat (17/9), sejumlah pegawai KPK melakukan aksi solidaritas dengan mengunggah gambar pita hitam di akun WhatsApp masing-masing. Aksi ini dikakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap 57 pegawai yang akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.

“Aksi spontan, tidak direncanakan dilakukan oleh pegawai KPK sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap kondisi pegawai 57 dan kondisi lembaga KPK saat ini,” ucap sumber internal KPK yang enggan identitasnya.

Sumber internal KPK ini pun mengakui, aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap 57 pegawai KPK. Hal ini juga sekaligus memberi sinyal sebagai kecintaan terhadap lembaga KPK yang sedang krisis kepercayaan publik.

Bahkan, sumber internal ini pun meminta agar Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri meninjau ulang pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. Terlebih bisa menjalankan rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM terkait temuan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dinilai malaadminitrasi dan melanggar HAM.

“Pemecatan ditinjau ulang, penuhi hak rekan 57 (termasuk pelantikan sebagai ASN), dan pimpinan KPK melaksanakan rekomendasi presiden, ombudsman, MK, komnas HAM, dan MK. Pegawai juga berharap agar pimpinan yang terbukti melakukan pelanggaran etik dapat segera diganti,” harap pegawai KPK tersebut.

Artikel Menarik Lainnya :  Gerak Cepat, Kemensos Aktivasi Tagana dan Kiriman Bantuan untuk Penyintas Gempa di Bali

Meski demikian, Pimpinan KPK tetap akan memberhentikan 57 pegawai KPK pada 30 September 2021. Pemecatan terhadap 57 pegawai KPK disebut dilakukan karena asesmen TWK telah dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26 Tahun 2021 dinyatakan tidak diskriminatif dan konstitusional.

Selain itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Alih Pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 34 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Perkom tersebut konstitusional dan sah. (riz/fin)