Minim, Bina Marga hanya Punya Anggaran Rp 40 T untuk Perawatan Jalan Sepanjang 47.017 Km

JAKARTA, MAGELANGEKSPRES.COM – Pagu anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR untuk preservasi jalan nasional setiap tahunnya sangat terbatas.

Contohnya pada tahun 2021 lalu, dimana pagu anggaran yang tersedia sebanyak Rp40 triliun. Sedangkan panjang jalan nasional yang harus dirawat sepanjang 47.017 kilometer.

Jumlah anggaran yang sangat terbatas itulah yang menjadi tantangan Ditjen Bina Marga untuk dicarikan solusinya.

Koordinator Monitoring dan Evaluasi Sistem Strategi Jalan dan Jembatan, Dirjen Bina Marga Fathurrahman mengungkapkan, dari total panjang jalan nasional saat ini 47.017 kilometer, kondisi kemantapan tercapai 91,2 persen.

Fathurrahman mengakui, jalan Indonesia saat ini masih belum bisa bersaing di kancah global. Pasalnya, berdasarkan daya saing secara global, kualitas jaringan jalan Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga.

Salah satu penyebabnya adalah sistem jaringan jalan di Indonesia yang dianggap belum efisien oleh World Economic Forum (WEF).

“Setiap tahunnya kita ada backlog, maka perlu strategi untuk penanganan,” ujar Fathur, dikutip Minggu 27 Maret 2022.

“Memang anggaran Dirjen Bina Marga secara umum sangat besar, tetapi tidak sebanding dengan kebutuhan dan panjang jalan. Belum lagi harus ditambah dengan pekerjaan diskresi maupun direktif. Maka harus ada strategi dan penentuan skala prioritas,” ungkapnya.

Pada 2022, Dirjen Bina Marga memberikan perhatian lebih pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun melalui sistem Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

Sementara terkait pembangunan baru hanya untuk infrastruktur yang dapat selesai atau beroperasi tahun 2023/2024.

Kemudian, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, tugas Dirjen Bina Marga adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Untuk pelayanan dasar, diwujudkan dengan pengimplementasian jalan yang berkeselamatan.

Sementara terkait mendukung pengembangan ekonomi, dilakukan pembangunan jalan untuk konektivitas multimoda.

Dukungan itu antara lain yaitu pembangunan jalan strategis, pembangunan jalan tol, hingga pembangunan jalan untuk mendukung kawasan prioritas.

Kawasan prioritas yang dimaksud seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus KEK), hingga Kawasan Strategis Pariwisat Nasional (KSPN).

“Biasanya kalau pekerjaan kawasan oleh Kementerian PUPR, tidak dikerjakan oleh masing-masing unit teknis. Ini pekerjaan dengan sistem kolaborasi semua unit teknis yang ada di Kementerian PUPR,” pungkasnya. (fin)