Merasa Dijegal, 3 Bakal Calon Kades Asal Beran Kepil Geruduk DPRD Wonosobo

UJIAN. Tidak terima hasil nilai ujian seleksi tambahan atau passing grade, sebanyak 3 orang bakal calon kades, Desa Beran Kepil, geruduk gedung DPRD Wonosobo.
UJIAN. Tidak terima hasil nilai ujian seleksi tambahan atau passing grade, sebanyak 3 orang bakal calon kades, Desa Beran Kepil, geruduk gedung DPRD Wonosobo.

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.COM – Tidak terima hasil nilai ujian seleksi tambahan atau passing grade, sebanyak 3 orang bakal calon kades, Desa Beran Kepil, geruduk gedung DPRD Wonosobo. Mereka merasa diperlakukan diskriminasi terkait aturan tersebut.

Mereka diterima Komisi A DPRD Wonosobo, Kadinsos PMD, camat Kepil, kades Beran dan panitia pilkades.

Desa Beran merupakan salah satu desa di Kabupaten Wonosobo yang akan ikut pilkades serentak 30 desa. Namun saat membuka pendaftaran, jumlah pendaftar dan lolos syarat administrasi melebih batas maksimal yang ditentukan, yaitu 11 orang. Padahal perda berbunyi maksimal hanya 5 orang. Maka kemudian panitia gelar ujian seleksi tambahan untuk menyisakan 5 orang.

Bakal Calon Kades Kepil, Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan aturan perda, dimana hanya mengistimewakan pendaftar balon kades yang berijazah tinggi.

“Kami merasa aturan ini tidak adil, karena hanya mengutamakan ijazah dan mengesampingkan peran peran yang lain,” katanya.

Bakal calon kades lainnya, Wintoro menuding adanya penjegalan terhadap pendaftar yang memiliki ijazah rendah. Dan hal tersebut dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD.

“Kami mendengar, bahwa ada tiga orang yang tidak mungkin lolos maju ke tahapan pemilihan, karena ijazah, perangkat tidak mau dipimpin oleh kades yang ijazahnya rendah,” ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Kades Beran, Wagiman menegaskan, tidak ada niatan sama sekali melakukan penjegalan terhadap warga yang akan maju nyalon kades.

“Semua sesuai aturan, tidak ada upaya menghalangi, semua diperlakukan sama, ” tandasnya.

Ketua Komisi A DPRD Wonosobo,  Suwondo Yudhistira mengatakan, proses pilkades serentak harus berjalan damai dan demokratis, jika ada hal yang belum sempurna dari sisi aturan maka kedepan akan dilakukan pembahasan.

“Tata cara penyelenggaraan pilkades mengacu pada perda dan di detailkan melalui surat edaran tahapan,” katanya.

Menurutnya jika ditemukan pelanggaran dalam proses dalam pelaksanaan, misalnya ada larangan calon saat mendaftarkan serta mendapatkan perlakuan diskriminasi bisa laporkan ke Dinsos PMD.

“Kami membuat perda soal pilkades memiliki dasar aturan yang jelas,” tandasnya.

Berkaitan dengan audiensi yang dilakukan oleh sejumlah warga Beran yang keberatan dengan aturan perda soal pilkades, pihaknya mengaku untuk perubahan skoring bakal pertimbangkan, akan tetapi untuk perbaikan ke depan, tetapi pelaksanaan pilkades saat ini tetap mengacu pada perda dan perbup yang ada, dan tahapan pilkades tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Komisi A akan terus mengawal proses pilkades sampai tuntas dan akan terus memantau desa-desa yang dinamika politiknya menjelang pilkades cukup tinggi. Kami berharap pilkades akan berjalan dengan lancar dan aman serta dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin desa yang baik dan mampu membawa kemajuan untuk desa,” katanya.

Adapun berbagai masukan yang sempat muncul dalam Rapat Dengar Pendapat tadi akan dijadikan bahan pertimbangan mengevaluasi perda atau peraturan bupati, terutama yang mengatur tentang skoring bagi bakal calon yang bakal calonnya lebih dari 5 orang agar lebih mencerminkan rasa keadilan.

Sedangkan Kadinsos PMD, Dra Harti MM mengatakan, sesuai dengan aturan bahwa pilkades diikuti minimal 2 orang dan maksimal 5.

“Jika lebih dari 5 maka dilakukan ujian seleksi tambahan, dengan pola skoring meliputi pengalaman kerja di desa atau organisasi di desa, pendidikan dan usia,” katanya.

Dalam pilkades serentak 30 desa tahun 2020, ada 3 desa yang bakal calon kades lebih dari 5 orang. Diantaranya Desa Beran Kepil sebanyak 11 orang, Jalantara Sapuran 10 orang dan Gumawang Kidul Watumalang 7 orang. (gus)