Mayoritas Usulan Warga kepada Wakil Rakyat Melalui Pokir Direalisasikan Tahun 2022

Di tengah pandemi Covid-19 DPRD Kota Magelang tetap mengutamakan pembahasan kegiatan legislasi demi terciptanya penyelenggaraan daerah yang baik, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. (foto : dok DPRD Kota Magelang)
PEMBAHASAN. Di tengah pandemi Covid-19 DPRD Kota Magelang tetap mengutamakan pembahasan kegiatan legislasi demi terciptanya penyelenggaraan daerah yang baik, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. (foto : dok DPRD Kota Magelang)

PARLEMENTARIA

KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang terus menjalin koordinasi dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2022 sebelum diketok palu. Pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang merupakan fasilitas anggota dewan untuk andil mengusulkan program kemajuan daerah pun nyaris rampung.

Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno mengatakan, Pokir ialah aspirasi masyarakat dari sudut pandang dewan. Karenanya, dalam pengusulan dan evaluasinya harus seimbang posisinya dengan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang difasilitasi Pemkot Magelang.

“Antara Pokir dan Musren itu seimbang. Bedanya kalau Pokir itu perannya adalah dari komisi karena sebagai mitra organisasi perangkat daerah (OPD). Di dalam Pokir juga tidak terpaku pada wilayah atau daerah pemilihan (Dapil),” katanya, belum lama ini.

Sama halnya dengan Musrenbang, usulan dari wakil rakyat pun harus dievaluasi bersama. Hal ini guna menghindari ketidaksesuaian aturan perundang-undangan.

“Fokusnya pada komunikasi. Dewan mengusulkan (Pokir) nanti bersama-sama kita bedah, mana yang urgen, mana yang menengah, dan mana yang tidak sesuai kalau dijalankan,” ungkapnya.

Pria yang karib disapa Udi ini menjelaskan, Pokir menjadi salah satu fasilitas rencana anggaran dari sudut pandang Anggota DPRD sebelum penyusunan APBD. Setiap anggota berhak menjaring aspirasi masyarakat.

“Masing-masing anggota memang harus mengusulkan. Ini bisa didapat ketika reses, atau bahkan ada aspirasi langsung dari warga. Nah tugas dewan menyampaikannya dengan komisi-nya,” jelasnya.

Menurut dia, Pokir dan Musren sama-sama memiliki urgensi masing-masing. Pemilihan skala prioritas bukan atas kehendak pejabat pemerintah, melainkan dinilai dari asas kemanfaatan masyarakat.

Anggota DPRD Kota Magelang lainnya, HIR Jatmiko mengaku telah menyampaikan usulan Pokir. Sebagian usulannya itu mendasari kegiatan reses belum lama ini.

Artikel Menarik Lainnya :  Sukses Sulap Sampah Jadi Rupiah, Potret Bank Sampah Bougenville Jurangombo Utara

“Waktu reses, masyarakat usul supaya ada penciptaan wirausahawan baru yang kebanyakan usia muda, generasi milenial, dan usia produktif. Kami usulkan agar pelatihan, pendampingan, dan pemberian modal bisa dilakukan Pemkot Magelang secara kontinyu,” ucapnya.

Marjinugroho, Anggota DPRD Kota Magelang mengusulkan supaya perhatian UMKM sebagai penggerak roda perekonomian rakyat digencarkan di tahun 2022. Sebab, UMKM menjadi sektor yang mampu berdiri tegak meski dihajar pandemi selama hampir dua tahun ini.

“Harus ada perhatian serius mengenai eksistensi UMKM, karena sektor ini sedang berada di atas angin, tergantung bagaimana pemerintah memolesnya,” tuturnya.

Muh Haryadi, anggota DPRD dari Komisi C juga meminta Pemkot Magelang mengakomodasi keluhan para perajin tahu di Tidar Selatan dan Tidar Utara. Pasalnya, adanya pandemi membuat mereka kian merugi.

“Pokir yang saya inginkan adalah mengakomodasi pengusaha kecil dan perajin tahu. Meskipun infrastruktur juga penting, tapi pemberdayaan masyarakat pasca-pandemi saya kira lebih relevan,” paparnya.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang Handini Rahayu mengaku telah menerima 501 usulan dari DPRD. Dari jumlah itu telah dievaluasi bersama dan mengerucut.

“Hasil komunikasi aktif antara Pemkot dan DPRD sejauh ini disepakati ada 137 usulan yang akan direalisasikan pada tahun 2022,” ujarnya.

Menurutnya, antara Musrenbang dan Pokir adalah dua jalur pengusulan dari masyarakat yang memang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perencanaan daerah. Diharapkan melalui upaya itu akan tercipta kekompakan antara DPRD dengan Pemkot Magelang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara kontinyu. (adv)