Mahfud MD Bela Luhut dan Erick Soal Bisnis Tes PCR

Mahfud MD Bela Luhut dan Erick Soal Bisnis Tes PCR

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Dugaan keterlibatan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis tes PCR, hingga kini masih ramai diperbincangkan. Menkopolhukam Mahfud MD menbela keduanya. Masyarakat pun diberi kesempatan untuk ikut mengawal dan mengkritisinya.

“Pengadaan tes PCR sejatinya muncul saat Indonesia sedang panik menangani virus COVID-19. Kontroversi penanganan COVID-19 di Indonesia muncul sejak pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 tahun 2020. Menurut hukum keuangan, pemerintah bisa dianggap melanggar UU jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi COVID-19 diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen. Sehingga untuk melakukan tindakan cepat, pemerintah membuat perppu,” ujar Mahfud dalam diskusi virtual di Jakarta, Minggu (14/11).

Selanjutnya, DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi (MK) juga memperkuat frasa di Pasal 27 ayat (2) ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3).

“DPR menyetujui perppu tersebut menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Setelah diuji UU tersebut dibenarkan oleh MK. Malah, MK memperkuat frasa yang ada di Pasal 27 ayat (2) bahwa pejabat dianggap tidak melanggar hukum jika menggunakan anggaran dengan besaran apa pun selama dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh MK, frasa tersebut dikuatkan ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagai ‘conditionally constitutional’,” jelasnya.

Pada 2020, lanjut Mahfud, Presiden Joko Widodo mengajak peran serta masyarakat untuk ikut menanggulangi COVID-19. Saat itu masyarakat panik terkena teror COVID-19 sampai-sampai alat kesehatan langka.

“Pemerintah berebutan dengan negara-negara besar yang juga panik, untuk membeli APD dan obat-obatan. Kontroversi antar-dokter, antar-ahli agama, antar-sosiolog juga semakin membuat masyarakat panik,” jelasnya.

Artikel Menarik Lainnya :  Hukuman nya Ditambah Jadi 9 Tahun, ini Yang di Lakukan Edhy Prabowo

Seruan Presiden Jokowi kepada masyarakat itu ditanggapi cepat. Hal tersebut dibuktikan, dengan munculnya penelitian membuat vaksin, obat hingga alat pelindung diri (APD).

“Atas seruan presiden itu, muncullah kegiatan industri masker di berbagai daerah, muncul obat-obatan tradisional. Seperti minuman pokak dari Jawa Timur, ramuan telur-jahe, obat sedot antivirus, dan sebagainya,” imbuhnya.

Selain itu, berkembang penelitian kreatif dari berbagai kampus di Indonesia. Dari UGM, kata melahirkan tes GeNose untuk mendeteksi ada tidaknya virus Corona yang masuk ke tubuh manusia. “Dari Universitas Airlangga (Unair) lahir lima racikan obat untuk mengobati COVID-19 sesuai dengan tingkat komplikasinya,” urai Mahfud.

Dari situlah, Luhut dan Erick Thohir ikut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (SGI) untuk merespons seruan dari DPR. Pengadaan PCR yang didistribusikan oleh yayasan tersebut ada yang berbayar dan ada yang gratis.

“Semula LBP, Erick Thohir dan kawan-kawan membentuk sebuah yayasan untuk membantu masyarakat dalam pengadaan obat dan alat tes COVID. Yayasan tersebut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang, antara lain, melakukan pengadaan PCR yang distribusinya ada yang berbayar dan ada pula yang digratiskan,” tukasnya.

Dia mengaku tidak bermaksud membela Luhut dan Erick Thohir. Mahfud menyebut dirinya hanya menjelaskan konteks kebutuhan masyarakat kala itu yang diteror oleh Corona. Mahfud menegaskan masyarakat berhak mengkritisi. “Silakan terus diteliti, dihitung, dan diaudit. Masyarakat juga punya hak untuk mengkritisi. Nanti akan terlihat kebenarannya,” ucap Mahfud.

Seperti diketahui, kabar sejumlah menteri bermain di PCR ini diungkap mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto. Para menteri ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia.

Keterkaitan para menteri diduga melalui pemegang saham GSI. PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtrea sebagai salah satu pemegang saham GSI. PT ini disebut memiliki keterkaitan dengan Luhut. Sementara, Erick diduga memiliki keterkaitan dengan GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan ini di bawah PT Adaro Energy Tbk di mana kakak Erick, Garibaldi Thohir merupakan presiden direkturnya. (rh/fin)

Artikel Menarik Lainnya :  Jokowi Warning Kepala Daerah, APBD Rp226 Triliun Parkir di Bank