Mahar Menteri Rp500 Miliar Bikin Geger

Mahar Menteri Rp500 Miliar Bikin Geger
Mahar Menteri Rp500 Miliar Bikin Geger

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Pernyataan Ketua PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat yang disampaikan dalam diskusi yang mengusung tema ”Evaluasi Pilkada” di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Minggu (24/11), menjadi viral. Reaksi pun berdatangan dari komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga orang dalam istana negara.

Humphrey menyebut ada calon menteri yang diwajibkan partai politik untuk menyetor uang Rp 500 miliar setelah duduk di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Sayangnya, Humphrey enggan menyebutkan partai mana yang dimaksud. “Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tertentu, dia tidak harus kasih uang untuk itu. Tapi harus ada komitmen selama dia jadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp500 miliar,” kata Humphrey.

Nah, klaim itu pun mendapat tanggapan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menurutnya, tidak mungkin ada menteri punya Rp500 miliar dari pendapatannya selama satu periode di pemerintahan. “Rasanya enggak mungkin. Dan untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya sekedar jadi menteri. Jelas secara logika tidak masuk akal,” ucap Pramono di kantornya, Istana Keperesidenan, Jakarta, kemarin (25/11).

Baca Juga
Sambangi 3 Sekolah, KPP Magelang Tanamkan Sadar Pajak Sejak Dini

Pramono pun menyebut, gaji menteri tidak sampai Rp100 juta. Lalu bagaimana bisa seorang menteri mengumpulkan uang sebanyak itu dan rela mengeluarkan. ”Proses rekrutmen calon menteri dilakukan secara teliti dan hati-hati langsung oleh Presiden Jokowi. Benar ada representasi parpol jadi menteri, namun tak serta merta diterima Jokowi. Perlu dicatat itu hak prerogatif presiden,” terangnya.

Bahkan, lanjut dia, beberapa nama-nama yang cukup baik dan kredibel, dan juga nama besar, presiden tidak dimasukan dalam jajaran kabinet. Sehingga bisa dipastikan isu tersebut isu murahan yang tidak bisa dipertangungjawabkan.

”Uang Rp500 miliar sangat besar, sudah pasti mudah sekali dilacak oleh PPATK jika ada transfer dari menteri dimaksud kepada parpol. Sekarang ini uang di atas Rp100 juta saja sudah sangat gampang dilacak baik oleh PPATK, oleh KPK, oleh kejakasaan, oleh kepolisian,” timpal Pram—sapaan akrabnya.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga memberikan pernyataan terkait apa yang disampaikan Humphrey Djemat, soal calon menteri harus setor Rp500 miliar ke partai politik setelah duduk di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.”Kalau saja tudingan itu terbukti benar, maka akan berpengaruh pada ketidaksamaan visi antara menteri tersebut dengan Jokowi. Anda bisa dibayangkan apabila itu benar tentu hitung dagang bisa terjadi, kepentingan melebar di luar visi presidennya dan seterusnya, dan seterusnya,” kata Saut, kemarin (25/11).

Terlepas dari itu, Saut mengingatkan, dalam pembentukan kabinet, pentingnya nilai integritas yang disematkan di dalamnya. Hal ini berguna agar tak muncul framing-framing melenceng terkait dengan kinerja para menteri setelah dilantik. “Melalui proses-proses rekrutmen, kaderisasi, menuju jenjang karier, proses kode etik, atau code of conduct yang prudent sehingga framing yang tidak perlu tidak muncul,” sambung dia.

Ia pun mengajak kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama mengawal kinerja para menteri pilihan Jokowi. Sebab, kata dia, apabila pernyataan Humphrey benar, maka akan berpotensi menimbulkan korupsi dan berpengaruh buruk pada target-target Pemerintah.

“Itu sebabnya perlu dipahami adalah kewajiban kita bersama untuk mengawal rombongan kabinet kali ini, sekecil dan sebesar apapun kompetensi kita masing-masing, agar negeri ini cepat sejahtera dan memiliki daya saing karena sesungguhnya korupsi melemahkan daya saing dan menunda kesejahteraan. Itu moral obligation kita semua, kalau ada informasi dan perlu bantuan agar call KPK di nomor 198,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, jika hal tersebut mungkin saja terjadi. Menurutnya, tidak ada asap jika tidak ada api. Sehingga isu itu muncul tentu ada sebab musababnya. Hanya saja, Ujang menilai perlu ada pembuktian lebih lanjut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini melanjutkan, analogi yang digunakan oleh Humphrey adalah transaksional yang biasa dilakukan dalam Pilkada. Sehingga tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi pada jajaran menteri. “Sekarang beggini, parpol pasti bilang tidak ada mahar saat proses seleksi Pilkada. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Mereka hanya menutup-nutupi jika tidak ada mahar,” kata dosen ilmu politik di Universitas Islam Al Azhar ini kepada FIN di Jakarta, Senin (25/11).

Dia menambahkan, jika dikalkulasi, biaya Rp500 miliar tersebut akan sulit dicerna oleh akal sehat. Sama seperti biaya politik yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Jika dikalkulasi seluruh pendapatan, akan rugi atau tidak akan mencapai biaya yang dikeluarkan saat kampanye. “Tapi kan ada yang membuat beda. Menteri memiliki kewenangan, punya prestis tersendiri. Sama dengan kepala daerah yang jika dihitung tidak akan sampai,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Suharso Monoarfa, Achmad Baidowi menilai isu tersebut ngawur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baidowi menantang Humphrey menyebut sosok dan partai politik yang dimaksud. “Sebut siapa orangnya. Sehingga tidak menjadi fitnah politik. Apalagi dia harus memahami bahwa penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Lagian menghitung Rp 500 miliar dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan. Makin tidak ketemu rumus pengembaliannya,” jelas Baidowi.

Hal senada disampaikan politikus PDIP Hendrawan Supratikno. “Info Pak Humphrey Djemat harus diperjelas. Tujuannya agar menjadi terang benderang dan kita dapat pembelajaran sekaligus kearifan bila memang info tersebut benar. Kalau sekadar kabar burung, di panggung politik terlalu banyak kabar burung,” jelas Hendrawan. (khf/fin/rh)