LBH Pengayom Temanggung Terima Aduan Terkait Pungli PTSL

LBH Pengayom Temanggung Terima Aduan Terkait Pungli PTSL
Ketua dan anggota LBH Pengayom Temanggung saat menerima aduan dari warga Desa Kerokan, Kecamatan Tlogomulyo berikut beserta bukti yang dibawa terkait adanya pungutan di luar ketentuan aturan pada program PTSL. Foto: rizal ifan chanaris.

MAGELANGEKSPRES.COM, TEMANGGUNG – Polemik terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terjadi di Desa Kerokan, Desa Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung terus bergulir.

Kali ini, perwakilan dari para warga yang merasa dirugikan atas terjadinya perseden pungutan biaya tambahan di luar ketentuan dan aturan yang berlaku oleh pihak Pemerintah Desa setempat secara resmi melayangkan aduan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayom Temanggung, Selasa (24/05/2022).

Aduan perwakilan para warga sendiri dilayangkan kepada LBH dimaksudkan untuk “mengurai benang kusut” atas permasalahan yang mereka alami.

“Kami selaku perwakilan warga yang keberatan atas adanya pungutan biaya tambahan di luar ketentuan yang sah pada program PTSL di desa kami ini datang ke LBH Pengayom dengan maksud untuk memperjuangkan ditegakkannya kebenaran dan keadilan. Berikut dengan beberapa bukti yang kami bawa. Selanjutnya, kami percayakan sepenuhnya proses advokasi tersebut,” ungkap Syamsul Ma’arif (32), salah seorang perwakilan warga.

Menanggapi adanya aduan yang masuk tersebut, Ketua LBH Pengayom, Totok Cahyo Nugroho mengaku cukup prihatin dengan adanya dugaan pungli atas program PTSL di Desa Kerokan itu.

“Sangat prihatin. Masih ada saja aduan terkait praktik-praktik berupa dugaan pungli atas program pemerintah di tingkat desa,” sesalnya.

Melihat keterangan dan bukti-bukti yang dibawa oleh perwakilan warga berupa surat kesanggupan Kades untuk mengembalikan uang yang telah dipungut atas program PTSL, kuitansi penerimaan biaya tambahan, hingga dokumen foto sosialisasi program PTSL di desa bersangkutan, pihaknya sangat yakin bahwa hal itu secara asas hukum adalah sebuah pelanggaran.

“Pungutan dalam bentuk apapun tanpa payung hukum yang jelas artinya adalah perbuatan ilegal dan melawan hukum,” tegasnya.

Berdasarkan pertimbangan yang ada, pihaknya mengaku akan terus mengakomodir sekaligus mengawal aduan yang masuk dari perwakilan warga Desa Kerokan itu.

Terlebih, terdapat keterangan yang menyebut bahwa ternyata permasalahan itu telah dilaporkan kepada pihak berwenang namun sampai sejauh ini belum ada respon yang pasti.

“Akan kami koordinasikan problem ini kepada pihak-pihak berwenang terkait guna mengawal prosesnya agar terang benderang. Ini kan kemungkinan adalah kasus pidana korupsi, jadi kami akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Kalau perlu hingga jajaran yang lebih tinggi, yakni tingkat Polda dan Kejati Jateng,” bebernya.

Langkah tersebut, lanjut Totok, ditempuh semata-mata sebagai bentuk dedikasi mereka guna memberikan layanan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.

Bahkan ia mengultimatum agar selama proses hukum berjalan, tidak ada intimidasi, intervensi, tekanan, bahkan ancaman oleh pihak manapun karena hal tersebut justru akan menambah permasalahan hukum baru.

“Jangan sampai ada campur tangan dari pihak manapun yang mencoba berusaha mengintervensi masalah ini. Hargai hak masing-masing warga negara. Jika merasa haknya terganggu, silahkan melapor dan biar proses hukum yang berjalan. Kami berharap permasalahan ini dapat menjadi pembelajaran bagi desa-desa lain mengingat setiap program pemerintah dipastikan memiliki aturan main dan payung hukum yang jelas. Apalagi urusan biaya seperti pada PTSL,” pintanya. (riz)