KPK Apresiasi Hakim Tambah Hukuman Edhy Prabowo Jadi 9 Tahun

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

MAGELANGEKSPRES.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menolak permohonan banding eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Majelis hakim disebut memiliki keyakinan serupa dengan tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menilai Edhy Prabowo terbukti bersalah terlibat dalam kasus suap tersebut.

“Jika kita melihat putusan banding yang memperberat hukuman terdakwa, artinya majelis hakim punya keyakinan dan pandangan yang sama dengan tim jaksa KPK bahwa terdakwa secara meyakinkan terbukti bersalah menerima suap dalam pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benur,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (12/11).

Lembaga antirasuah juga mengapresiasi pidana pengganti yang diberikan ke Edhy. Hukuman di tahap banding itu diyakini sudah setimpal dengan perbuatan Edhy.

“Kami juga mengapresiasi putusan pidana uang pengganti senilai Rp9,6 miliar dan USD77 ribu. Hal tersebut penting sebagai bagian dari asset recovery yang menyokong penerimaan negara melalui upaya pemberantasan korupsi,” ujar Ali.

Hingga kini KPK masih belum menentukan sikap dari putusan banding itu. Pasalnya, KPK belum menerima salinan resminya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan tim kuasa hukum mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Atas ditolaknya banding tersebut, Pengadilan Tinggi DKI memperberat vonis Edhy dari semula lima tahun di tingkat pertama menjadi sembilan tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” demikian bunyi amar putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI, dikutip Kamis (11/11).

Artikel Menarik Lainnya :  Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Berencana dengan Racun Sianida oleh Dukun Pengganda Uang, Digelar Sebanyak 47 Adegan

Hakim juga mewajibkan Edhy membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.447.219 dan USD77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Edhy Prabowo.

Uang itu harus dibayar Edhy dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa unuk menutupi kekurangan uang pengganti.

Jika harta bendanya tak cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak Edhy selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Majelis hakim menyatakan Edhy Prabowo bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama,” ujar Hakim Ketua Albertus Usada di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/7).

Selain pidana penjara dan denda, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.447.219 dan USD77 ribu dikurangi dengan uang yang sudah dikembalikan. (riz/fin)