KIP Tolak Gugatan Informasi Hasil TWK Pegawai KPK

KIP Tolak Gugatan Informasi Hasil TWK Pegawai KPK

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) menolak gugatan keterbukaan informasi mengenai hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan Freedom of Information Network Indonesia (FOINI).

KIP menyatakan dokumen seputar soal tes tertulis hingga panduan wawancara TWK yang menjadi sengketa bukan dalam penguasaan KPK selaku termohon.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan informasi dalam sengketa a quo tidak dalam penguasaan termohon,” ujar ketua majelis Gede Narayana saat membacakan amar putusan pada Senin (1/11).

Duduk sebagai ketua majelis adalah Gede Narayana dengan anggota masing-masing M Syahyan dan Romanus Ndau.

Majelis mengatakan alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan mandat dari UU 19/2019 tentang KPK, PP 41/2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, dan Perkom 1/2021 tentang tata cara pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Mengutip Pasal 5 ayat 4 Perkom 1/2021, Gede berujar selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana ayat 3, untuk memenuhi syarat ayat 2 huruf b dilaksanakan asesmen TWK oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Gede menyatakan KPK menyerahkan sepenuhnya kepada BKN untuk mengatur teknis pelaksanaan, sumber daya pelaksana, maupun metode evaluasi asesmen TWK.

“Sesuai dengan fakta yang diperoleh di dalam persidangan tertutup dan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa termohon dalam pelaksanaan asesmen TWK hanya menerima hasil asesmen TWK yang kemudian dipergunakan sebagai proses peralihan pegawai KPK jadi ASN sehingga informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa a quo tidak dalam penguasaan termohon,” tutur Gede.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menolak gugatan keterbukaan informasi menyangkut Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawainya.

Artikel Menarik Lainnya :  Jadi Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi, KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara

“KPK mengapresiasi putusan mejelis komisioner KIP yang telah secara objektif mempertimbangkan berbagai keterangan, data, dan informasi terkait penyelesaian sengketa informasi ini,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (2/11).

Ia menyatakan, putusan KIP tersebut kembali menegaskan asesmen TWK sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Dalam pelaksanaan TWK, kata dia, kedudukan KPK sebagai objek. Sehingga hanya berkewajiban menyediakan data pegawai yang akan mengikuti asesmen.

Terkait penyusunan dokumen soal dan panduan wawancara sebagaimana diminta oleh pemohon, lanjutnya, merupakan kewenangan BKN.

“Hal tersebut tentu agar tidak menimbulkan konflik kepentingan bagi pegawai KPK yang mengikuti TWK,” kata Ali.

Menurut dia, KPK hanya menerima hasil asesmen TWK yang digunakan sebagai tindak lanjut proses peralihan pegawai menjadi ASN.

BKN pun, jelasnya, telah menginformasikan dokumen soal dan panduan wawancara bersifat rahasia. Sehingga dokumen tersebut juga tidak diberikan kepada KPK.

“Maka KPK memang tidak menyimpan maupun memegang dokumen yang diminta pemohon tersebut,” ucap Ali.

Diketahui, Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) menolak gugatan keterbukaan informasi mengenai hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan Freedom of Information Network Indonesia (FOINI).

KIP menyatakan dokumen seputar soal tes tertulis hingga panduan wawancara TWK yang menjadi sengketa bukan dalam penguasaan KPK selaku termohon. (riz/fin)