MAGELANGEKSPRES.COM, MAGELANG – Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno meminta adanya keterbukaan data kasus Covid-19. Sebab, menutup-nutupi kasus sama halnya dengan menghalang-halangi kinerja penanganan Satgas Covid-19 Kota Magelang.
“Dasar penanganan Satgas Covid-19 adalah 3T yaitu tracing, test, dan treatment. Tanpa ada keterbukaan dari semua pihak, akan sangat sulit upaya itu terwujud,” kata Udi sapaan akrab Budi Prayitno, usai mengikuti aksi donor darah DPC PDI Perjuangan Kota Magelang, kemarin.
Ia berharap adanya kerja sama dari semua instansi, lembaga, dan masyarakat secara umum, untuk sama-sama menanggulangi pandemi Covid-19 yang sudah lebih dari satu tahun melanda. Menurutnya, komitmen kerja sama tersebut dapat dipraktikkan dengan membuka data kepada Satgas Covid-19.
“Saya sangat heran, karena sudah lebih dari setahun pandemi terjadi, tapi masih banyak yang menganggap bahwa kena Covid-19 ini adalah aib. Padahal, kalau ada yang menutup-nutupi, tentu akan menyulitkan Satgas melakukan penanganan dan tindak lanjutnya,” ujarnya.
Udi mendorong, Pemkot Magelang tak malu membuka data bila terjadi lonjakan kasus. Di samping itu, ia berharap agar testing kepada warga kembali dimasifkan lagi.
“Jangan menyembunyikan kondisi wilayah dengan alasan apapun itu. Karena kalau sudah parah akan sangat menyulitkan tindakan antisipasi dan mitigasi,” tuturnya.
Pemkot Magelang, kata dia, harus bisa belajar dari kasus yang terjadi di Kudus. Di wilayah itu kini menjadi sukar dikendalikan karena mitigasi yang kurang optimal.
“Saat ini di Kudus dan daerah Pantura lainnya terjadi lonjakan kasus. Tidak menutup kemungkinan jika tidak diantisipasi dari awal, Kota Magelang ada lonjakan. Untuk itu, harapan saya, mari sama-sama melakukan mitigasi. Sederhananya, bisa dimulai dari keterbukaan data terlebih dahulu,” ucapnya.
Ia mencontohkan di lingkungan perkantoran Pemkot Magelang misalnya, bila terjadi kasus penularan, maka kepala organisasi perangkat daerah (OPD)-nya harus membuat kebijakan agar segera menutup kantor sementara. Bila instansi yang bersangkutan merupakan layanan masyarakat, maka agar menyajikan pelayanan lewat daring.
“Jangan terus dipaksakan. Sudah ada yang tertular tapi masih membuka layanan. Pemimpin lama negeri ini sudah mencetuskan Pancasila sebagai acuan dan patokan bahwa urusan kemanusiaan itu harus diutamakan,” tandasnya.
Menurutnya, Kota Magelang sudah berkali-kali menerima penghargaan terkait dengan inovasi pelayanan publik. Salah satunya memanfaatkan informasi dan teknologi (IT) untuk memangkas prosedural birokrasi.
“Berbagai penghargaan sudah didapat soal pemanfaatan IT. Percuma kalau tidak dipraktikkan. Jadi saya harap, OPD jangan takut menutup layanan sementara kalau situasinya memang mengkhawatirkan. Yang dibutuhkan dalam bekerja itu kan ketenangan, bukan paksaan,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengimbau, semua warga untuk mengetatkan lagi disiplin 5M. Sebab dengan itu, maka penularan Covid-19 bisa ditekan.
“Kuncinya adalah disiplin, komitmen semua pihak, dan kerja sama. Apalagi sudah ada informasi kalau corona baru delta sudah masuk di Jawa Tengah. Saya kira saatnya kita membunyikan alarm darurat,” tandasnya.
Dirinya juga mendukung, langkah Pemkot Magelang yang kembali menyediakan isolasi terpusat di hotel. Kebijakan ini sudah pernah dilakukan di Kota Magelang pada akhir 2020 lalu.
“Jadi sekarang tinggal melanjutkannya saja. Isolasi terpusat lebih baik, karena ada kontrol dari tenaga kesehatan, asupan pasiennya juga terkoordinasi dengan baik, sehingga akan mempercepat penyembuhan. Dari pada isolasi mandiri, yang tidak menjamin 100 persen kalau yang bersangkutan pasti tidak berkontak dengan orang lain selama masa karantina,” pungkasnya. (wid)