Kerjasama Dengan Pemda, KPK Klaim Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp22 Trilyun

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (foto: IST, Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (foto: IST, Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JAKARTA, MAGELANGEKSPRES.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan pihaknya bersama dengan pemerintah daerah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp22 Triliun kurun semester I 2021.

“Melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup), KPK bersama-sama pemerintah daerah telah menyelamatkan potensi kerugian negara senilai total Rp22.270.390.872.363 dalam satu semester 2021,” ujar Alex dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/8).

Alex meperinci, penyelamatan potensi kerugian negara antara lain dari penagihan piutang pajak daerah senilai total Rp3,8 triliun, penyelamatan aset daerah dengan sertifikasi bidang tanah pemda dengan perkiraan nilai aset mencapai total Rp9,5 triliun.

“Lalu penyelamatan aset daerah dengan dilakukannya pemulihan dan penertiban aset bermasalah senilai total Rp1,7 triliun, dan penyelamatan aset prasarana, sarana dan utilitas (PSU) atau fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos/Fasum) senilai total Rp7,1 triliun,” kata Alex.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, pihaknya mendorong agar dilakukan inovasi dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan pajak daerah.

Seperti implementasi tax clearance, pemutakhiran database, hingga penggunaan teknologi untuk meningkatkan penerimaan pajak seperti melakukan koneksi host-to-host.

“Selain itu, KPK juga mendorong pemda untuk melakukan penagihan tunggakan pajak. Di antaranya, KPK memfasilitasi kerja sama daerah dengan Kejaksaan dalam fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penagihan piutang pajak,” jelas Karyoto.

Sementara itu, dalam program perbaikan tata kelola khususnya area intervensi manajemen aset daerah, KPK mendorong pemda untuk melakukan pengamanan terhadap aset-aset daerah.

Langkah pertama yang didorong adalah dengan melakukan sertifikasi terhadap seluruh aset milik daerah untuk menghindari beralihnya kepemilikan aset yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah.

Artikel Menarik Lainnya :  Prihatin! Ketua KPK Sebut Jawa Barat Penyumbang Terbanyak Kasus Korupsi

Hingga semester I-2021, telah bertambah sebanyak 12.310 sertifikat atas bidang tanah milik pemda.

Upaya lainnya adalah dengan melakukan penertiban atas aset-aset bermasalah, baik yang dikuasai oleh pihak ketiga maupun aset-aset yang tidak optimal pemanfaatannya.

Selain itu, juga terhadap aset-aset daerah pemekaran dan serah terima aset Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D).

“Dalam hal ini, KPK turut memfasilitasi kerja sama antara pemda dengan Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan, terkait aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasos dan Fasum, KPK mendorong

pemda untuk melakukan penagihan kewajiban pengembang untuk menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah,” ungkap Karyoto.

Selain penyelamatan potensi kerugian negara melalui penagihan piutang daerah dan penertiban serta pemulihan aset maupun PSU, KPK juga melakukan review atas sejumlah kontrak yang berpotensi merugikan pemda.

Salah satunya terkait perpanjangan PKS antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta terkait pengelolaan air minum di wilayah DKI Jakarta dengan rentang waktu 25 tahun sejak berakhir kontrak pada 2023.

“Metode take or pay dengan kondisi hilir yang bermasalah berpotensi merugikan PAM Jaya karena kewajiban membayar 100 persen produksi air dari mitra swasta. Padahal, berdasarkan evaluasi penyaluran air efektif hanya 57,46 persen,” pungkasnya.

KPK melakukan total 77 penyelidikan, 35 penyidikan, 53 penuntutan, dan 35 eksekusi kasus tindak pidana korupsi (tipikor) selama semester I 2021.

Berdasarkan puluhan penyidikan itu, KPK menetapkan sedikitnya 32 tersangka dari total 35 surat perintah penyidikan (sprindik).

“Selama semester I-2021, KPK telah melakukan 77 penyelidikan, 35 penyidikan, 53 penuntutan, dan 35 eksekusi. Dari perkara di penyidikan tersebut, KPK menetapkan 32 orang sebagai tersangka dari total 35 Surat Perintah Penyidikan yang kami terbitkan,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/8).

Artikel Menarik Lainnya :  95 Persen LHKPN Tidak Akurat, KPK Sebut 239 Anggota DPR Belum Serahkan LHKPN

 

Lebih lanjut, Karyoto menjelaskan, capaian perkara tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebanyak 50 perkara.

Sementara, perkara yang hingga saat ini masih berjalan sebanyak 160 dengan perincian 125 kasus berjalan berasal dari kepemimpinan sebelumnya, dan 35 kasus dengan sprindik yang diterbitkan pada 2021.

“Pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka yang dipanggil dalam semua penanganan perkara pada semester I-2021 adalah sebanyak 2.761 saksi dan 50 tersangka,” ucapnya.

Adapun selama semester I-2021, dijabarkan Karyoto, pihaknya telah melakukan 45 penggeledahan dan 198 penyitaan dalam rangka penyidikan perkara

Sedangkan, lanjutnya, KPK telah menangkap empat dan menahan 33 tersangka selama semester I-2021.

KPK juga membantu aparat penegak hukum lain menangkap dua daftar pencarian orang (DPO) perkara tindak pidana korupsi (tipikor) sepanjang semester I 2021.

Kedua DPO berasal dari perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Hingga akhir Juni 2021, KPK telah membantu pencarian dua DPO,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (24/8).

Adapun kedua DPO masing-masing H. Khoironi F. Cadda, terpidana perkara tipikor terkait penyalahgunaan dan penyimpangan APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007.

APBD yang menjadi bancakan itu diperuntukkan sebagai Dana Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Morowali untuk pengadaan kapal dengan kerugian negara Rp4,5 miliar.

Sementara, satu DPO lainnya yakni berinisial CAP, tersangka perkara tipikor terkait pekerjaan penggantian Jembatan Torate CS dengan anggaran sebesar Rp14,9 miliar.

Karyoto mengatakan, selain membantu pencarian DPO pada tahap penyidikan maupun penuntutan, KPK juga memfasilitasi perbantuan lainnya kepada aparat penegak hukum dalam pelaksanaan supervisi perkara.

Artikel Menarik Lainnya :  Tunda Vaksinasi? Resikonya Bisa Tertular Covid-19

Perbantuan itu di antaranya pemeriksaan fisik di tahap penyidikan, pelacakan aset di tahap penyidikan, keterangan ahli pada tahap penyidikan maupun penuntutan, dan fasilitasi lainnya yang dibutuhkan. (riz/fin)