Kampus Swasta Minta Diperhatikan

Kampus Swasta Minta Diperhatikan
Kampus Swasta Minta Diperhatikan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL- Dikti) Wilayah III DKI Jakarta meminta, pemerintah membantu mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kecil yang terdampak langsung akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Pasalnya, dapat diprediksikan jika wabah covid-19 terus berlangsung hingga tiga bulan ke depan, mayoritas PTS akan mengalami kesulitan pembiayaan.

Kepala LLDIkti Wilayah III DKI Jakarta, Agus Setyo Budi mengatakan, pemerintah juga harus memerhatikan PTS. Sebab, mahasiswanya sebagai sumber utama pendanaan PTS diperkirakan akan mengalami kesulitan membayar SPP.

“Sejauh ini mayoritas atau 80% PTS kecil sampai detik ini masih bisa bertahan. Seandainya situasi ini berkepanjangan hingga 2-3 bulan ke depan saya tidak bisa memprediksi,” kata Selasa (28/4).

Agus mengatakan, pihaknya tengah membuat survei yang mencakup 613 responden dan rata-rata dari kalangan mahasiswa. Kendala yang dihadapi 47 persen tentang bantuan internet dan 21 persen mengenai pembiayaan kuliah.

“Berada dalam situsi yang tidak pasti seperti ini membuat kita menjadi sulit untuk memprediksi keadaan dua sampai tiga bulan ke depan. Misalnya saja dalam hal operasional perguruan tinggi,” terangnya.

Kendati demikian, Agus juga mengakui, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga sudah menyediakan bantuan untuk mahasiswa yang terancam tidak bisa membayar perkuliahan. Program yang disediakan Kemendikbud yakni KIP Kuliah dan juga beasiswa bidikmisi yang sudah berjalan.

“Bantuan tersebut diharapkan bisa membantu mahasiswa yang bermasalah secara finansial untuk tetap kuliah,” uajrnya.

Agus menturkan, di DKI Jakarta, terdapat 311 perguruan tinggi swasta (PTS) sebagai mintra LLDIKTI Wilayah III. Sesuai data klasterisasi tahun 2019, 80 persen adalah perguruan tinggi berskala kecil, 17 persen berskala menengah, dan 3 persen berskala besar.

“80 perguruan tinggi telah mengikuti monitoring dan evaluasi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III selama Covid-19. Pekan depan, adalah giliran klaster 3-5 yang akan memberikan laporan,” ttuturnya.

Sementara terkait hal teknis, lanjut Agus, merupakan kewenangan pimpinan perguruan tinggi. “Teknis belajar dan mengajar diberikan otoritas yang luas kepada para pimpinan perguruan tinggi untuk mengambil langkah terbaik yang ditentukan dengan masing-masing kondisi perguruan tinggi,” imbuhnya.

Saat ditanya langkah LLDikti serta PTS mengatasi kondisi ini, Agus mengatakan masih melakukan pembahasan. “Masih dijaring, kami terus lakukan rapat daring setiap harinya dengan 20 PTS dari 300 lebih PTS anggota LLDikti wilayah III,” ucapnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, pada masa darurat saat ini pemerintah harus menyiapkan kebijakan di luar kebiasannya.

“Komisi X DPR telah memberi saran agar pemerintah dapat memberikan keringanan pajak untuk perguruan tinggi. Sehingga, dana yang ada dapat digunakan lebih banyak untuk operasional seperti gaji dosen, biaya operasional yang dihemat akibat pembelajaran daring, juga listrik, air, kebersihan, dapat dialihkan untuk hal itu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI) Budi Djatmiko memperkirakan, bakal banyak mahasiswa yang putus kuliah karena terdampak pandemi Covid-19.

“Akan semakin banyak mahasiswa yang putus kuliah. Saya menerima laporan itu hampir setiap hari. Khususnya, mahasiswa yang terdampak terutama di perguruan tinggi swasta kategori kecil. Alasannya, kebanyakan mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu, yang terganggu perekonomiannya karena pandemi Covid-19,” katanya.

Budi menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterima, PTS yang terdampak paling banyak di Pulau Jawa. Yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Secara umum, Pulau Jawa memiliki masalah besar. Karena di wilayah itu paling banyak kasus positif Covid-19, sehingga pemerintah daerahnya sangat protektif, masyarakatnya tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan,” ungkapnya.

Untuk itu, Budi mengaku sudah meminta rektor PTS untuk memberikan kemudahan pada mahasiswa yang berasal dari golongan tidak mampu. Apalagi saat ini, mahasiswa sedang menghadapi ujian akhir semester.

“Saya sudah meminta rektor-rektor untuk memperbolehkan mahasiswanya yang kesulitan keuangan, untuk tetap mengikuti ujian secara daring,” pungkasnya. (der/fin)