Hari ini, Andika Perkasa Jalani Fit and Proper Test, Inillah Pesan Moeldoko!

Jenderal TNI Andika Perkasa

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Proses verifikasi berkas calon Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa dinyatakan lengkap. Komisi I DPR RI akan menggelar fit and proper test pada Sabtu (6/11) pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, dilakukan kunjungan ke kediaman.

“Rencananya besok fit and proper test di Komisi I DPR pukul 10.00 WIB. Setelah semua prosenya rampung, kami akan melakukan pemeriksaan faktual ke rumah calon Panglima TNI pada Hari Minggu (7/11),” kata Anggota Komisi I DPR fraksi PPP, Syaifullah Tamliha di Jakarta, Jumat (5/11).

Dia mengatakan verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan apa yang tertulis dalam berkas yang dikirimkan ke Komisi I DPR. Selain itu, kunjungan ke kediaman agar Andika Perkasa bisa lebih familier dengan Komisi I DPR.”Kami imgin lihat rumahnya bagaimana. Apa sesuai dengan laporan kekayaan yang disampaikan. Selain itu, supaya lebih familiar dengan Komisi I,” imbuhnya.

Fit and proper test terhadap Andika Perkasa akan dilaksanakan secara semi terbuka. “Komisi I DPR ingin merubah suasana fit and proper test kondisi tertutup menjadi semi terbuka. Artinya dalam sampaikan visi-misi dan program, akan bersifat terbuka rapatnya. Begitu masuki pendalaman materi, karena banyak hal masuk rahasia negara, maka dinyatakan tertutup,” bebernya.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menambahkan Pimpinan Komisi I dan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) telah melakukan verifikasi dokumen terhadap calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Komisi I menyatakan dokumen tersebut telah lengkap. Dokumen yang diperiksa yaitu data riwayat hidup, NPWP, KTP, kartu keluarga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan surat keterangan bersih diri/sehat (SKBD).

Jenderal Andika Perkasa diketahui memiliki satu istri dan dua anak. Selain itu, Andika Perkasa dinyatakan berbadan sehat jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan keterangan dokter dengan hasil tes PCR negatif.”Telah melaporkan LHKPN pada Juni 2021. Telah melaporkan pajak terakhir 20 Juni 2021. Dengan demikian, lengkap verifikasi administrasi,” kata Meutya.

Artikel Menarik Lainnya :  Menko Airlangga Apresiasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi Industri Hasil Tembakau

Seperti diketahui, Jenderal TNI Andika Perkasa diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI sebagai calon Panglima TNI. Andika akan menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada 8 November 2021 mendatang.

Sebagai Panglima TNI, Andika Perkasa diperkirakan hanya punya waktu sekitar satu tahun untuk menjabat. Andika diketahui akan pensiun dari dinas militer pada Desember 2022 mendatang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyatakan, yang terpenting dalam sebuah jabatan bukan persoalan satu, dua, tiga atau empat tahun masa jabatan. Melainkan bagaimana seseorang yang diberikan mandat bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya.

Mantan Panglima TNI itu menilai ada beberapa hal yang semestinya sudah disiapkan Andika Perkasa. Di antaranya melakukan regenerasi di tubuh TNI.

“Karena pada akhir masa jabatan Pak Jokowi akan meninggalkan sebuah legacy. Yakni sebuah tatanan reorganisasi yang semakin matang ke depan,” jelas Moeldoko.

Selain itu, lanjutnya, Andika juga dapat melakukan evaluasi terhadap reorganisasi. Sehingga ada berbagai umpan balik yang diperoleh di lapangani. “Ada beberapa reorganisasi, ada Kogabwilhan, ada yang lain-lain dan seterusnya, pasti ada feedback. Nah, itu yang akan dievaluasi,” paparnya.

Hal penting lainnya yang harus Andika Perkasa persiapkan adalah upaya meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan prajurit. Baik TNI AD, AL dan AU. Ketiga matra tersebut memiliki ranah melakukan pembinaan kemampuan prajurit. Seperti kemampuan intelijen, operasi, logistik, personel, teritorial, dan lainnya.

“Sedangkan ranah Panglima TNI, yakni membina kekuatan yang telah disiapkan para kepala staf angkatan. Tujuannya agar pada posisi yang selalu siap. Jadi Panglima TNI menggunakan semua kekuatan untuk kepentingan operasi. Berkaitan dengan interoperabilitas matra, bagaimana antara darat, laut, dan udara semakin matang dalam menjalankan doktrin. Saya kira itu yang cukup mendesak,” pungkasnya. (rh/fin)

Artikel Menarik Lainnya :  Undang-Undang Cipta kerja dan Aturan Sepenuhnya Tetap Berlaku, MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Merevisi