Gelar Hajatan Wajib Izin Walikota Magelang, Sekda Sosialisasikan Perwal  No 30/2020

SOSIALISASI. Sekda Joko Budiyono memberikan sosialisasi penerapan Perwal No 30 tahun 2020 di Aula Adipura Kencana, kompleks Kantor Walikota Magelang, 
SOSIALISASI. Sekda Joko Budiyono memberikan sosialisasi penerapan Perwal No 30 tahun 2020 di Aula Adipura Kencana, kompleks Kantor Walikota Magelang, 

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG – Pemkot Magelang mulai menerapkan sanksi berjenjang bagi para pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Selain perorangan, sanksi tersebut juga mengarah kepada instansi, perusahaan swasta, tempat hiburan, fasilitas publik, dan sebagainya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Joko Budiyono mengatakan Peraturan Walikota (Perwal) No 30 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Covid-19 bagi masyarakat Kota Magelang telah diundangkan. Di dalamnya tersemat sejumlah aturan, larangan, hingga sanksi kepada para pelanggarnya. ”Perwal ini dibuat untuk memberikan perlindungan, pencegahan Covid-19 di masyarakat sekaligus payung hukum penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Kota Magelang,” katanya saat memberikan sosialisasi Perwal No. 30 tahun 2020 di aula Adipura Kencana, kompleks Kantor Walikota Magelang, Kamis (27/8).

Ia melanjutkan, sebelum menerapkan sanksi-sanksi, pemerintah bersama TNI/Polri akan terlebih dahulu menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

”Seperti yang kita lakukan sekarang, masyarakat kita undang untuk mengikuti sosialisasi, sehingga mereka paham dan meneruskan informasinya kepada khalayak,” ujarnya.

Baca Juga
Bung ToMo Serap Aspirasi Nelayan Purworejo

Joko menjelaskan, hampir semua aspek turut diatur dalam perwal tersebut. Dari mulai pendidikan, pembukaan mall, tempat hiburan, hingga hajatan pribadi yang wajib menyertakan izin Walikota Magelang.

”Sanksi yang diterapkan berjenjang. Misalnya tempat perkantoran, mall, dan lain sebagainya tidak pakai masker, maka berdasarkan pasal 11 ayat (2) huruf a, dan pasal 29 ayat (1), petugas tidak memperbolehkan yang bersangkutan masuk ke area,” ungkapnya.

Selain itu, instansi, orang hajatan, dan lainnya juga diwajibkan membentuk satgas penanganan Covid-19 secara internal. Demikian halnya dengan penataan perkantoran maupun fasilitas publik lainnya, harus mengedepankan jaga jarak minimal 1 meter.

Artikel Menarik Lainnya :  Gara-Gara Konten Radikal, ASN Gagal Naik Eselon

”Sebelum masuk harus dicek suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan harus jaga jarak. Kalau tidak patuh ditegur, disuruh pulang,” ucapnya.

Joko menuturkan, untuk kunjungan di pusat perbelanjaan, minimarket, pasar tradisional, dan lain sebagainya wajib memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Ia menjelaskan, aturan itu menyangkut pemakaian masker, memastikan dalam kondisi sehat, menjaga jarak, dan pembatasan jumlah kerumunan.

”Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari biasanya. Termasuk tempat ibadah, fasilitas umum, angkutan umum, perkantoran, dan lain-lain,” tuturnya.

Masyarakat, kata dia, bila mendesak menggelar pertemuan, diperbolehkan asalkan mendapatkan izin dari Walikota Magelang, melalui aparat kecamatan dan kelurahan masing-masing.

”Termasuk acara hajatan juga harus seizin atau persetujuan Walikota melalui kecamatan. Kemudian jumlah pengunjung yang hadir dalam satu waktu, tidak boleh melebihi 30 persen dari efektivitas lokasi penerapan jaga jarak,” ungkapnya.

Jika tidak diindahkan, lanjut dia, Satpol PP Kota Magelang, dibantu aparat kecamatan maupun kelurahan boleh berhak menghentikan aktivitas masyarakat itu dengan cara mencabut izin penyelenggaraan. ”Ada tiga tahapan sanksi administratif ini antara lain, teguran, penghentian sementara, hingga pencabutan izin sementara. Ketentuan ini sudah menjadi produk hukum sehingga kami harapkan, masyarakat lebih taat dan patuh lagi terhadap protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 bisa kita putus,” tandasnya. (wid)