Ganti Rugi Pengadaan Tanah BB Dimulai, DPRD Purworejo Minta Mekanisme Pembayaran Dipercepat

GANTI RUGI. Kepala BBWSO didampingi Pimpinan BRI Cabang Purworejo menyerahkan uang ganti rugi pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bener secara simbolis dalam bentuk buku rekening, 

MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO– Uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener (BB) tahap I mulai diberikan kepada warga yang bidang tanahnya terdampak pembangunan. Penyerahan uang ganti  rugi secara simbolis dilakukan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Serayu Opak dalam acara Pemberian Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener di Bumdes Laris Kecamatan Bener, Rabu (3/2).

Ikut hadir menyaksikan Anggota DPRD Purworejo Dapil 6, Badan Pertanahan Purworejo, Pimpinan BRI Cabang Purworejo, Muspika Bener, Pemdes Nglaris, dan  warga pemilik lahan terdampak.

Pembayaran ganti rugi lahan ini dilaksanakan setelah melalui berbagai tahapan musyawarah dan penilaian oleh tim appraisal. Ada sebanyak 154 bidang tanah terdampak pembangunan bendungan Bener untuk tahap pertama diberikan kepada 106 warga pemilik tanah.

“Hari kami lakukan pembayaran ganti untung pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Bener yang seharus akan diberikan kepada 1.231 bidang tanah yang telah selesai pada musyawarah kesepakatan penghitungan ganti rugi. Hari ini kami baru bayarkan kepada 154 bidang tanah milik 106 warga,” kata Kepala BBWSSO Jogjakarta, Dwi Purwantoro.

Dijelaskan, dari 154 bidang lahan yang dibayarkan, secara teknis dilakukan dalam tiga tahap. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditunjuk oleh pemerintah untuk memfasilitasi proses pembayaran ganti rugi. Warga membuka rekening BRI secara langsung.

Baca Juga
Aris Himawan Ketua AW PWI Purworejo

“Tidak ada potongan, semua dibayarkan utuh langsung ke rekening pemilik lahan, adapun bagi pemilik lahan yang belum terbayar, akan dibayarkan secara bertahap menunggu informasi pemerintah selanjutnya,” jelasnya.

BBWSO meminta kepada para pemilik lahan yang telah menerima pembayaran dapat menggunakan uang ganti rugi sebaik mungkin. Bisa untuk investasi mencari lahan baru, membangun rumah atau membuka usaha sesuai dengan keinginan warga penerima.

Artikel Menarik Lainnya :  Gelar FGD, DPRD Purworejo Siapkan Raperda FPP

“Intinya kami berharap uang bisa dipergunakan sebaik mungkin sesuai dengan keperluan atau kebutuhan. Setelah bendungan selesai dibangun, banyak kemanfaat bagi masyarakat Purworejo, baik untuk kebutuhan air pertanian, pencegahan banjir atau objek wisata unggulan di Kabupaten Purworejo,” tandasnya.

Ketua Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend), Eko Siswoyo mengungkapkan, dirinya dan ratusan warga lain yang juga memiliki lahan terdampak bendungan Bener belum dibayar, warga ikut datang untuk meminta kepastian pemerintah kapan uang ganti rugi lahan bagi mereka dibayarkan.

“Intinya kami datang kesini hanya ingin memastikan, kapan tanah kami dibayar, sebab sesuai kesepakatan pembayaran akan dilakukan paling lama dua bulan dari hasil musyawarah kesepakatan penghitungan harga tanah, dan ini sudah hampir dua bulan namun pemerintah baru memberikan kepada 154 bidang lahan, yang lain belum ada kepastian,” ungkapnya.

Sementara itu Anggota DPRD DAPIL 6, M Abdullah menambahkan, cepat atau lambatnya pembayaran terhadap pemilik lahan yang sudah selesai dimusyawarahkan bergantung dari lengkap dan tidak lengkapnya berkas dari masing-masing bidang permasalahannya. Semua berkas yang diperlukan tersebut sudah lengkap, namun kenapa kemudian tidak diselesaikan dalam pembayaran dengan alasan masih diverifikasi undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Dalam regulasi tersebut, disebutkan batas maksimal pembayaran hanya tujuh hari, namun ini sudah dua bulan belum dibayar, ketika ada pembayaran sebagian yang lain belum tahu kapan akan dibayar ini akan menimbulkan kerisauan. Ia khawatir, jika persoalan ini tidak direspon cepat akan berpotensi memunculkan kekacauan dan kerusuhan dari warga yang takut tanah mereka tidak dibayar.

“Maka kami meminta ada perbaikan dan pembenahan dalam tata cara penyelesaian penggantian ganti rugi lahan, agar lebih mudah dan cepat selesai, supaya pembangunan bendungan berjalan lancar sesuai rencana,” tegasnya. (top)

Artikel Menarik Lainnya :  69 Desa dan Kelurahan di Purworejo Mulai Krisis Air Bersih