Fraksi Gerindra DPRD Temanggung Soroti Bansos Masyarakat Kurang Mampu. Harga Barang di E-Warung Lebih Tinggi

BANTUAN. Sejumlah warga sedang mengantre untuk mencairkan bantuan dari pemerintah di Kantor Pos Temanggung, beberpaa waktu lalu.(foto:setyo wuwuh/temanggung ekspres)
BANTUAN. Sejumlah warga sedang mengantre untuk mencairkan bantuan dari pemerintah di Kantor Pos Temanggung, beberpaa waktu lalu.(foto:setyo wuwuh/temanggung ekspres)

TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Temanggung menyoroti bantuan-bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Penyaluran bantuan dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Temanggung Chakiem Harmoko HCK mengatakan, bantuan sembako melalui e-warung, yang terjadi di lapangan adalah semua barang yang dijual di e-warung harganya di atas harga eceran tertinggi (HET).

Hal ini lanjut Chakiem, terkesan masyarakat kurang mampu malah membeli sembako dengan harga tinggi. Padahal tujuan dari bantuan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan sembako dengan harga normal.

“Di lapangan yang terjadi justru berbeda, e-warung yang ditunjuk untuk melayani penerima bantuan menjual barang mereka di atas HET, ini sebenarnya sudah menyalahi aturan,” katanya, kemarin.

Tidak hanya itu, pada Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (PBPNT), ditemukan adanya kewajiban penerima dana Rp600 ribu itu untuk dibelanjakan di warung tertentu dengan paksaan oleh beberapa oknum.

“Ada beberapa aduan dari masyarakat penerima bantuan, bahwa mereka harus membelanjakan uang bantuan tersebut di warung-warung tertentu di setiap daerahnya,” jelasnya.

Padahal katanya, seharusnya bantuan tersebut dapat menjadi hak penerima untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mengacu pada peraturan penerimaan bantuan tersebut.

“Ini adalah salah satu bukti bahwa pemerintah atau dinas sosial tidak hadir dan cenderung melakukan pembiaran,” tukasnya.

Menurutnya, permasalahan ini sebenarnya sudah lama terjadi di lapangan, hanya saja sampai saat ini tidak ada penindakan apapun. Sehingga praktik-praktik yang merugikan penerima bantuan masih sering kali terjadi.

Bahkan tambahnya, ada Surat Edaran (SE) dari Sekda Temanggung yang berisi bahwa penyaluran beras harus melalui uji sertifikasi. Pemerintah harus bisa memberikan dasar dari diberlakukannya SE ini.

“Apakah kualitas beras juga sebaik harganya yaitu seharga 11.000 per kilo? Kami menemukan kualitas beras tidak bagus dan rata-rata seharga maksimal 9.000 rupiah per kilo,” tandasnya.(set)