Forum MWC NU Wonosobo Ingatkan Elit NU Tak Terlibat Politik Praktis

SIKAP. Forum Majlis Wakil Cabang NU membacakan pernyataan sikap  dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020 ini.
SIKAP. Forum Majlis Wakil Cabang NU membacakan pernyataan sikap  dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020 ini.

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO- Forum Majelis Wakil Cabang NU ingatkan elit NU Wonosobo tidak terlibat dalam permainan politik praktis dalam Pilkada Serentak tahun 2020 ini. Apalagi sampai bersikap partisan bagi pihak yang berkepentingan dalam perebutan kekuasaan politik.

Sikap agar tidak terlibat dalam politik praktis tersebut merupakan kesepakatan yang mengemuka usai  Forum Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) se-Kabupaten Wonosobo menggelar pertemuan bersama, Jumat (28/8), petang.

Pertemuan tersebut diikuti 12 MWC NU dari 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Namun tiga MWC tidak hadir, meliputi MWC NU Kecamatan Kepil, Kaliwiro dan Mojotengah.

Forum MWC NU meminta dalam menghadapi pilkada, hendaknya pimpinan NU mengedepankan keteladanan dengan membangun etika dan akhlak politik yang menjamin terwujudnya kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

NU sebagai ormas keagamaan menurut mereka, merupakan jamiyyah diniyyah ijtimaiyyah. Organisasi masyarakat keagamaan, yang sejak awal didirikan Kiai NU mengemban tugas besar menjaga, merawat dan mengembangkan ajaran Islam ala ahlisunnah wal jamaah.

Baca juga
PKB dan Nasdem Serahkan Rekomandasi ke Afif-Albar

Forum MWC NU mengajak masyarakat menjadikan Pilkada sebagai ajang demokrasi untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan pilihan politik  jangan sampai menjadi sumber perpecahan. Tapi sebagai rahmat yang menopang harmoni kehidupan.

Ketua Tanfidz MWC NU  Kecamatan Kertek, Ahmad Hakim  mengatakan, bahwa NU secara tegas dan teguh memegang komitmen terhadap khittah NU dengan mengedepankan gerakan perjuangan kemaslahatan umat. Ada sembilan pedoman politik bagi warga NU.

“Jadi dalam berpolitik warga NU harus berpegang pada sembilan pedoman politik itu. Yakni terlibat dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45. Juga politik yang berwawasan kerakyatan dan kebangsaan,” tegasnya.

Artikel Menarik Lainnya :  RSUD Setjonegoro Deteksi Dini Kesehatan Nakes

Sikap saling menghormati harus dikedepankan, berpolitik bagi NU, dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan antar warga NU. Perbedaan pandangan politik harus dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain.

“Berpolitik bagi warga NU  juga harus dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama. Konstitusional dan adil. Memperhatikan moral, etika dan budaya yang Berketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila,”  tandasnya.

Pihaknya menilai warga NU sudah cukup cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Karena itu, kaum nahdliyin tidak bisa digiring ke arah kepentingan politik personal atau kelompok tertentu.

“Biarkan warga NU menentukan pilihan politik sendiri. Mereka sudah lebih paham dalam memilih figur yang jelas telah terbukti berjuang untuk kepentingan NU. Urusan politik praktis itu ada di partai bukan di NU yang seharusnya lebih mengurusi jamiyyah dan jamaah NU,” pungkasnya (gus)