Emir Moeis, Eks Napi Korupsi Yang Enam Bulan Jadi Komisaris BUMN

Emir Moeis, Eks Napi Korupsi Yang Enam Bulan Jadi Komisaris BUMN (Foto: IST, kompas.com)
Emir Moeis, Eks Napi Korupsi Yang Enam Bulan Jadi Komisaris BUMN (Foto: IST, kompas.com)

JAKARTA, MAGELANGEKSPRES.COM – Diangkat sebagai Komisaris BUMN PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sejak 18 Februari 2021, eks narapidan korupsi Emir Moeis hingga kini belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data KPK, mantan terpidana kasus suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, itu terahir kali menyerahkan laporan hartanya pada 26 Januari 2010 atau 11 tahun lalu saat masih menjabat sebagai anggota DPR.

“Benar. Berdasarkan data pada aplikasi eLHKPN tercatat laporan kekayaan yang disampaikan kepada kami terakhir adalah pada 26 Januari 2010 dalam kapasitas sebagai Anggota DPR RI periode 2009 – 2014,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati saat dikonfirmasi, Jumat (6/8).

Untuk itu, KPK mengingatkan Emir untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Hal ini mengingat posisi Emir Moeis sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan jabatan publik.

Ipi mengatakan, dengan posisinya sebagai komisaris yang merupakan jabatan publik terikat dengan kewajiban LHKPN. Apalagi, PT Pupuk Indonesia sebagai induk perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda mewajibkan setiap pejabat, termasuk di anak usaha untuk melaporkan hartanya.

“Setelah diangkat dalam jabatan publik, maka terikat kewajiban untuk menyampaikan kembali LHKPN-nya kepada KPK. Hal ini juga diperkuat dalam aturan internal PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mewajibkan para pejabat di lingkungannya beserta anak perusahaannya untuk melaporkan harta kekayaan. Kami mengimbau agar memenuhi kewajiban tersebut,” kata Ipi.

Bagi KPK, kata Ipi, pejabat publik, termasuk komisaris di perusahaan negara sepatutnya menjadi teladan.

Dengan demikian, figur-figur yang mengisi jabatan publik seharusnya merupakan figur yang antikorupsi dan memiliki track record yang baik. Sehingga, selain aspek kompetensi, integritas merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap pejabat publik.

Artikel Menarik Lainnya :  Terima Surat Pengosongan Kantor, Walikota Magelang Minta ASN Tetap Tenang

“Tidak hanya persoalan etis dan kepantasan, tapi saya kira ini juga sejalan dengan semangat bangsa ini untuk memerangi korupsi,” kata Ipi. (riz/fin)