DPRD Respon Keluhan Petani dan Paguyuban Pedagang Beras

DPRD Respon Keluhan Petani dan Paguyuban Pedagang Beras
Ilustrasi Gudang Penyimpanan Stok Beras

TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.COM – Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung mengklaim akan segera menempuh upaya koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebagai respon atas munculnya keluhan dari kalangan petani padi dan pedagang beras yang mengaku dalam beberapa tahun belakangan kesulitan menjual produk dan hasil panen mereka.

“Aspirasi yang dilontarkan para petani dan paguyuban pedagang beras terkait sulitnya menjual produk dan hasil panenan mereka tentu menjadi perhatian tersendiri antara lembaga dewan dan pemerintah daerah setempat,” ucap Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung, Daniel Indra Hartoko, Rabu (22/6/2022).

Menurutnya, sebagai salah satu penyangga utama perokonomian, sektor pertanian dan seluruh pihak yang bergantung di dalamnya sudah sewajarnya merasakan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan.

“Dari informasi yang kami himpun, pedagang beras dan petani lokal mengeluhkan anjloknya penjualan mereka sejak dua tahun belakangan, katanya mereka tidak bisa ikut menjual beras mereka di program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Oleh karena itu, kami sebenarnya ingin BPNT tidak hanya membantu masyarakat umum saja, tetapi juga petani dengan memaksimalkan serapan gabah dan beras lokal, jangan malah beras luar daerah yang infonya banyak masuk,” imbuhnya.

Lanjut Daniel, dengan terserapnya produk pertanian lokal secara maksimal, maka tujuan utama program pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos RI tersebut dapat segera tercapai. Yakni mendongkrak sektor ekonomi mikro sebuah daerah, termasuk Kabupaten Temanggung.

Pihaknya berharap agar secepatnya dapat menginventarisir secara mendalam problem yang merundung para petani dan pedagang beras lokal itu. Termasuk beragam aturan yang menjadi penyebab kendala pendistribusian serta pemasaran produk.

“Tentu kami akan evaluasi sejauh mana aturan tersebut sehingga disinyalir menjadi kendala bagi petani dan pedagang beras lokal dalam upaya memasarkan produk mereka,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengultimatum agar jangan ada pihak manapun yang mencoba “bermain-main” dengan program bantuan bagi masyarakat kurang mampu tersebut.

“Saya sangat tidak mentolelir pihak manapun yang dengan sengaja berusaha memonopoli bantuan untuk kepentingan segelintir pihak saja. Saya tegaskan lagi, jangan bermain-main dengan yang namanya bantuan sosial,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, berdalih ingin mengadukan kejelasan nasib mereka, belasan anggota Paguyuban Beras dan Penggilingan Padi Kabupaten Temanggung mendatangi Rumah Dinas Wakil Bupati. Hal ini terkait anjloknya penjualan produk beras lokal mereka sejak beberapa tahun terakhir.

Ketua Paguyuban Beras dan Penggilingan Padi Kabupaten Temanggung, Arief Mas’ud mengungkapkan, audiensi tersebut dimaksudkan untuk meminta kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Temanggung masalah proses distribusi beras pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang selama ini disinyalir hanya dikendalikan oleh supliyer tunggal saja.

Ironisnya, hal ini menyebabkan produksi beras lokal tidak terserap secara maksimal lantaran justru beras asal luar daerah seperti Pati, Purworejo, dan Demak yang membanjiri Kabupaten Temanggung.

“Begini, kami hanya ingin mengadukan nasib petani dan produsen beras lokal kepada Pemkab Temanggung. Ini dikarenakan, semenjak ada program BPNT justru beras asal luar daerah yang dibagikan kepada Kelompok Penerima Manfaat atau KPM melalui E-Warung. Bukan berasal lokal, sehingga kami sangat kesulitan untuk memasakan produk kami di daerah kami sendiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, ia dan anggota paguyuban lain sejatinya telah berusaha ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan program BPNT dengan menawarkan produk berasnya ke berbagai E-Warung. Namun demikian, pihak E-Warung justru menolaknya dengan dalih sudah ada pihak supliyer yang selama ini memasok beras untuk dibagikan kepada KPM.

Padahal, harga yang ditawarkan lebih murah dan kualitas dan mutunya juga diklaim lebih baik dari beras yang diterima oleh KPM selama ini.

“Saya hitung sudah dua tahun sejak program BPNT berjalan, kami pedagang beras lokal kesulitan memasarkan produk kami. Pelanggan yang biasanya beli beras di tempat kami, sekarang sudah tidak membeli lagi karena mereka menjadi KPM yang memperoleh bantuan dari pemerintah melalui E-Warung. Kami sudah coba menawarkan kepada E-Warung tersebut untuk ikut menjual produk beras lokal. Tapi hasilnya mentah karena mereka mengaku sudah ada supliyer yang memasok kebutuhan beras yang akan dibagikan. Mereka juga mengaku terpaksa menolak karena khawatir apabila izin mereka dicabut kalau tidak mengikuti saran pendamping program mengambil beras di supliyer tersebut,” bebernya.

Akibatnya, selain penjualan mereka anjlok hingga 40 sampai 50 persen, harga jual beras mereka jatuh karena tidak dapat bersaing dengan beras yang berasal dari luar daerah.
Oleh sebab itulah, mereka meminta agar Pemkab Temanggung segera mengambil langkah konkrit sebagai jalan tengah atas masalah yang tengah menghimpit itu.

“Ya sejak dua tahun lalu setelah program BPNT dimulai kami merasakan sekali adanya penurunan penjualan beras lokal. Memang harga sedikit mahal, tapi mutu dan kualitasnya di atas beras luar daerah yang didistribusikan kepada KPM, aromanya wangi. Kami hanya ingin program BPNT berjalan sesuai tujuan pemerintah pusat, yakni memberdayakan masyarakat sekitar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” desaknya.

Sementara itu, Ismadiyono (62), salah seorang petani asal Desa Karangtejo, Kecamatan Kedu berharap agar nasib para petani padi lokal segera menemui titik terang. Senada dengan Arief, ia juga mengaku harga gabah mereka anjlok semenjak adanya program BPNT, sekitar 2 tahun belakangan.

Penyebabnya adalah produksi gabah mereka kurang terserap dan tidak bisa bersaing akibat banyaknya beras asal luar daerah yang masuk ke Temanggung.

“Sejak dua tahun terakhir harga gabah yang dahulu mencapai Rp 4.500 per kilogram hanya laku sekitar Rp 4.000 saja per kilogramnya. Ini tidak bisa menutup biaya operasional menggarap lahan sampai panen, misal untung sangat tipis sekali. Kami mendesak pemerintah setempat peka atas apa yang kami rasakan,” akunya. (riz)