DPRD Dukung Walikota Kirim Surat ke Presiden, Selesaikan Polemik Kantor Walikota Magelang

LAMBANG TNI. Kantor Walikota Magelang dipasang Lambang TNI, sejak Rabu (25/8) lalu. (foto : wiwid arif/magelang ekspres)
LAMBANG TNI. Kantor Walikota Magelang dipasang Lambang TNI, sejak Rabu (25/8) lalu. (foto : wiwid arif/magelang ekspres)

KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.COM – DPRD Kota Magelang mendukung langkah Pemkot untuk fokus pada penanganan Covid-19 terlebih dahulu, meski ada polemik pemasangan logo TNI di gedung Kantor Walikota, Rabu (25/8) lalu.

Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno mengatakan, sebenarnya pihaknya menyayangkan aksi pemasangan logo TNI di kantor pemerintahan tersebut. Hal ini menurutnya menunjukan kurangnya kesabaran dari sebuah instansi negara.

“Tingkat kesabarannya patut kita pertanyakan. Sangat disayangkan memang dengan pemasangan logo di kantor pelayanan masyarakat itu,” katanya saat ditemui usai Rapat Paripurna pengambilan sumpah PAW Anggota DPRD Kota Magelang, Jumat (27/8).

Pria yang akrab disapa Udi ini menuturkan, Pemkot Magelang memang harus tetap fokus pada penanganan Covid-19. Jalannya pemerintahan jangan sampai terganggung dengan adanya peristiwa tersebut.

“Usia pemerintahan kita kan sudah tua, jadi tidak terganggu lah dengan peristiwa ini. Mungkin kalau usia pemerintahannya baru 7-10 tahun bisa terganggu urusan ini, seperti dibully begitu. Tapi ini tidak, kita tetap jalan seperti biasa,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku, ia ikut tanda tangan surat yang dikirimkan Pemkot Magelang kepada Presiden Jokowi pada Kamis (26/8) lalu perihal masalah ini. Inti surat seputar pemberitahuan peristiwa ini sambil dilampiri dokumen-dokumen penting.

“Sertifikat memang masih milik Akademi TNI (Dephankam), tapi pada tahun 1985 ada berita acara penyerahan yang berisi tentang serah terima bangunan eks-Mako Akabri di Magelang. Berita acara ini bukti yang sangat kuat pada waktu itu,” jelasnya.

Terkait solusi membangun kantor walikota baru, Udi menyebutkan, sejauh ini belum ada pembahasan resmi di DPRD. Pemkot Magelang pun belum mengajukan resmi rencana pembangunan kantor tersebut.

“Kalau nanti ada, tentu harus dikaji dalam-dalam. Utamanya terkait lahan dan kekuatan pendanaan. Biaya tentu kita tidak bisa berdiri sendiri, karena pasti sangat besar. Bisa kita minta bantuan pusat atau provinsi, tapi tentu ini harus dikaji betul,” paparnya.

Artikel Menarik Lainnya :  Sebelum Buka, Tempat Wisata Harus Jalani Uji Coba

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Magelang masih terus berupaya untuk berunding dengan Akademi TNI terkait aset tanah dan gedung kantor Walikota Magelang sampai menemukan solusi terbaik dan bermartabat.

“Sejak tahun 2012 memang jadi polemik. Sampai sekarang belum ketemu solusinya, meskipun sempat ada titik terang. Kami tidak diam saja, kami terus negosiasi dengan pihak Akademi TNI untuk menemukan solusi terbaik dan bermartabat,” tutur Walikota Magelang, dr Muchammad Nur Aziz.

Ia mengatakan bahwa pada Kamis (26/8) pihaknya mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo memohon bantuan penyelesaian masalah ini. Termasuk surat kepada Panglima TNI, Mendagri, Menteri Keuangan, dan lainnya, serta melapor ke Gubernur Jawa Tengah. (wid)