DPR Minta Jokowi Tindak Oknum Menteri yang Terlibat Bisnis Tes PCR

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto. Foto: Humas DPR
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto. Foto: Humas DPR

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Presiden Joko Widodo menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis alat tes PCR.

Jokowi tidak boleh membiarkan menteri yang dipimpinnya ikut terlibat dalam bisnis ini karena dapat mengganggu upaya pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.

“Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah,” tegas Mulyanto, Rabu (3/11).

Mulyanto menilai tindakan menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis. Apalagi menteri yang terlibat dalam bisnis ini punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19.

Sehingga besar kemungkinan kebijakan yang dibuat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya.

“Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya,” tegas Mulyanto.

Ia mensinyalir konflik kepentingan (versted interest) dalam program penanggulangan Covid-19 sudah lama terjadi.

Sebelumnya dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih, adanya konflik kepentingan juga sudah terasa. Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah kordinasi BRIN dalam konsorsium riset Covid-19 terkesan lambat.

Padahal WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya. BPOM juga menyambut baik persiapannya. Namun karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu maka proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama. Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada Juli 2022.

“Keterlambatan itu ditengarai karena Menteri Luhut menggadang-gadang masuknya produsen vaksin China untuk diproduksi massal di Indonesia, yang juga direncanakan pada waktu yang bersamaan dgn produksi Vaksin Merah Putih.

Artikel Menarik Lainnya :  Disentil Jokowi, Kapolri Langsung Larang Anak Buahnya Sowan Ormas yang Sering Bikin Ribut

Ini kan terkesan ada bias kebijakan. Publik menduga ada udang di balik batu. Karena di saat fase krusial kita mengembangkan vaksin anak bangsa, justru yang dipromosikan adalah vaksin asing yang akan dibangun di dalam negeri. Ini kan kontradiktif,” jelas Mulyanto.

Seharusnya, lanjut Mulyanto, Pemerintah mendahulukan produk inovasi anak bangsa, agar menjadi tuan di negeri sendiri. Bukan melulu terlena pada produk impor.

“Jadi kalau para pejabat punya versted interest dan ikut bisnis Covid-19, mana mungkin penanggulangan Covid-19 di Indonesia bisa cepat selesai. Karenanya Presiden jangan Omdo, harus mengambil tindakan tegas soal ini,” tandas Mulyanto.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia.

Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi menerangkan, partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekannya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar. Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal.

“Kenapa bukan menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia adanya dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang kita sembunyikan di situ,” tegas Jodi Mahardi di Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Seperti diketahui, pada masa-masa awal pandemi tahun lalu, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat. GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis.

Hingga saat ini, tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya. Keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan, termasuk di wisma atlet.

Artikel Menarik Lainnya :  Waspada! Omicron Mengancam, Vaksin Masih Dianggap Penting

Menko Luhut selama ini juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau untuk masyarakat. Ketika kasus menurun, Ia juga menjadi pihak yang mendorong penggunaan tes antigen. GSI juga tidak pernah kerjasama dengan BUMN maupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka berinisiatif melakukan genome sequencing secara gratis utk membantu Kementerian Kesehatan.

“Partisipasi dari pak Luhut di GSI ini adalah bagian dari upaya yang bisa dilakukan untuk membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal dulu, selain juga berbagai donasi pemberian alat-alat tes PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus,” lanjut Jodi.

Jodi menambahkan, Menko Luhut selama ini memang kerap memberikan bantuan untuk berbagai kepentingan pengembangan Sumber Daya Manusia serta Research and Development di berbagai bidang. Seperti yang juga dilakukannya untuk Nusantic, salah satu startup di bidang bioscience, untuk mengembangkan reagen PCR buatan anak bangsa yang saat ini telah mulai diproduksi oleh Biofarma.

Menko Luhut dan rekan-rekan lainnya juga mengumpulkan donasi untuk kemudian menyumbangkan fasilitas test PCR kepada setidaknya 7 fakultas kedokteran di Indonesia, terdiri dari fakultas kedokteran UI, Unpad, Undip, UGM, Unair, Udayana, dan USU. Nilai donasi ini mencapai lebih dari Rp60 miliar.

“Pak Luhut tidak pernah mau membuka hal-hal yang sifatnya sumbangan seperti ini. Tapi silahkan saja dicek. Ini terpaksa kami buka supaya bisa menjadi pelajaran, karena kita tidak ingin ke depan ketika ada orang-orang di negeri ini yang berniat tulus untuk membantu jadi berpikir dua kali karena takut mendapat tuduhan macam-macam seperti ini,” tutupnya. (git/fin)