DPP PDIP: Capres-Cawapres Hak Prerogatif Ketum

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Hasto membantah isu dirinya dijemput tim KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) terkait kasus suap yang menjerat kader PDIP Harun Masiku dan Komisioner non aktif KPU Wahyu Setiawan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – DPP PDIP menegaskan kandidat capres-cawapres yang akan diusung pada Pemilu 2024 mendatang adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hal itu kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pra Rapat Kerja Nasional di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Minggu (31/10).

“Kami melakukan evaluasi dan penguatan kembali terhadap konsolidasi kepengurusan. Baik itu di struktur, badan, dan sayap partai di daerah. Tentu di Rakernas nanti akan lebih lengkapi lagi dibahas strategi menuju kemenangan. Setelah itu tentu saja turunan rakernas akan diimplementasikan di tingkat bawah sampai anak ranting,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Muslahuddin Daud, di Jakarta, Minggu (31/10).

Soal Capres-cawapres, lanjut Muslahuddin, seluruh kader PDIP tegak lurus bahwa keputusan itu merupakan hak Megawati. “Yang penting tugas kami adalah siapkan struktur dan gerak pemenangan. Kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan,” jelas Muslahuddin.

Hal senada disampaikan Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat. Dia mengatakan perhatian utama pihaknya adalah melaksanakan arahan serta instruksi DPP PDIP agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader.

Sementara soal capres-cawapres, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP.

“Tapi kami pastikan kami tak terganggu isu capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin mengganggu,” jelas Rachmat.

Begitu pula dengan Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri. Dia menegaskan Rakor Pra Rakernas ini adalah murni konsolidasi struktur dan lapangan. Soal capres-cawapres, Sulsel dipastikan tetap tegak lurus menyerahkan keputusan di tangan Ketua Umum Megawati sesuai amanat kongres.

Artikel Menarik Lainnya :  PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 6 Desember

“Sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau struktur dan lapangan siap, siapapun capres-cawapresnya, kami berjuang dengan penuh keyakinan untuk menang. Jadi itu alasannya kami tegak lurus menjalankan perintah ketua umum melakukan konsolidasi khususnya melalui pendidikan politik dan kaderisasi,” tegas Wittiri.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono pun mengakuinya. Dia menyatakan bagi kader PDIP, soal capres-cawapres tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat. “Justru hal-hal yang disebut terakhirlah yang lebih krusial dilakukan,” terangnya.

PDIP, lanjutnya, akan selalu belajar dari pengalaman di 2014. Yakni, Ketua Umum Megawati memutuskan Joko Widodo sebagai calon Presiden di 6 bulan sebelum pemilihan. Namun saat ini, sejumlah pihak berusaha memaksa partainya buru-buru menetapkan calon. “Kami pastikan, keputusan capres-cawapres diambil oleh ketua umum,” tegas Ono.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan semua pernyataan itu membuktikan soliditas seluruh kader dan struktur partainya di pusat maupun daerah.

“Seperti yang selalu dipesankan oleh Megawati, bahwa menjaga kepercayaan rakyat adalah hal utama. Itu bukan dilakukan dengan pencitraan tokoh semata. Tetapi lewat kerja-kerja konsolidasi serta pengorganisasian rakyat secara langsung di kehidupan sehari-hari. Itulah kunci kemenangan PDIP di 2024 nanti,” papar Hasto. (rh/fin)