Disiapkan Sebagai Alat Pembayaran Digital, DPR Warning PeduliLindungi Jangan Bocor Lagi

Aplikasi PeduliLindungi Jangan Sampai Bocor Lagi
Aplikasi PeduliLindungi Jangan Sampai Bocor Lagi

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Pemerintah berencana menjadikan aplikasi PeduliLindungi menjadi superapp (aplikasi super). Aplikasi ini nantinya bisa digunakan sebagai alat pembayaran digital.

Namun anggota Komisi I DPR Sukamta meminta agar rencana pemerintah menjadi aplikasi PeduliLindungi menjadi superapp harus dibarengi dengan aspek keamanan. Pemerintah harus memastikan data para pegguna aman.

“Pemerintah harus memastikan dan menjamin aspek sekuriti selain fungsi seperti ketahanan aplikasi yang kuat tidak mudah diretas, juga soal keamanan data pribadi. Jangan bicara tambah fungsi menjadi superapp kalau keamanan data pengguna belum memadai,” kata Sukamta dalam keterangannya, Minggu (3/10).

Pemerintah harus belajar dari pengalaman bocornya data aplikasi e-hac. Selain itu, juga sudah terlalu sering terjadinya kebocoran data pribadi.

Karenanya, politisi PKS ini menilai wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menjamin aspek keamanan. Sebab masyarakat memiliki hak sebagai warga negara untuk mendapat pelindungan dari negara.

“Jangan sampai ada lagi kebocoran data dan sikap pengelola yang terkesan saling lempar tangung jawab yang berakibat warga tercederai haknya dan menanggung kerugian,” ujarnya.

Dia memandang perlu ada perbaikan terhadap aplikasi PeduliLindungi karena masih terdapat ketidakstabilan aplikasi dan kerepotan pelaksanaannya di lapangan.

Hal itu, tergambar dari banyaknya keluhan warga, seperti tidak semua warga negara memiliki telepon pintar, sehingga harus mencari solusinya.

“Jangan hanya karena seseorang tidak memiliki telepon pintar lantas mempersulit warga untuk beraktivitas. Negara perlu memfasilitasi warga yang tidak bisa menggunakan smartphone karena berbagai persoalan tersebut,” katanya.

Menurut dia, vendor harus mengevaluasi dan membuat aplikasi PeduliLindungi yang nyaman dan user friendly, jangan malah membuat repot pengguna.

Ia menekankan bahwa pada dasarnya semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat berpergian.

Artikel Menarik Lainnya :  Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Pemerintah Dorong Ekspor Komoditas

Selain itu, Sukamta juga menyoroti terkait dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan melakukan pelacakan di setiap mobilitas masyarakat.

“Kalau untuk kepentingan penanggulangan pandemi, misalnya sebagai syarat berpergian, ini masih bisa dimengerti namun dengan banyak catatan. Akan tetapi, kalau untuk kepentingan bisnis dengan mengorbankan HAM warga, itu yang perlu dipertimbangkan,” ujarnya.(gw/fin)