Copot 7 Pamen, Kapolri Mulai Benahi Internal

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Pencopotan tujuh perwira menengah (pamen) oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo diharapkan menjadi langkah awal pembenahan internal kepolisian.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap tegas Kapolri Listyo Sigit yang mencopot tujuh perwira menengah yang bertugas di sejumlah wilayah.

“Perombakan ini bukan akhir, melainkan langkah awal pembenahan internal Polri agar terus menjadi harapan dan tumpuan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/11).

Komitmen itu ditunjukan Kapolri dengan mencopot tujuh pejabat kepolisian di beberapa wilayah jajarannya. yaitu;

  1. Kombes Pol Franciscus X. Tarigan, Dirpolairud Polda Sulbar ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).
  2. AKBP Deni Kurniawan, Kapolres Labuhan Batu Polda Sumut ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).
  3. AKBP Dedi Nur Andriansyah, Kapolres Pasaman Polda Sumbar ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).
  4. AKBP Agus Sugiyarso, Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumut ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).
  5. AKBP Jimmy Tana, Kapolres Nganjuk Polda Jatim ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).
  6. AKBP Saiful Anwar, Kapolres Nunukan Polda Kaltara ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).
  7. AKBP Irwan Sunuddin, Kapolres Luwu Utara Polda Sulsel ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).

Pencopotan satu Kombes tersebut tertuang dalam surat telegram nomor ST/2279/X/KEP./2021 per tanggal 31 Oktober 2021. Sedangkan, enam AKBP dicopot dalam telegram nomor ST/2280/X/KEP./2021 tanggal 31 Oktober 2021. Kedua telegram itu ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri.

Ia berharap sikap tegas Kapolri memberi efek jera di kalangan internal Polri sehingga dapat memperbaiki kinerja dan profesionalitas Korps Bhayangkara ke depan.

Artikel Menarik Lainnya :  Hukuman nya Ditambah Jadi 9 Tahun, ini Yang di Lakukan Edhy Prabowo

Hal itu, menurut dia, agar tidak ada lagi warga masyarakat yang mendapatkan ketidakadilan dari oknum-oknum polisi yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

“Polisi harus mengayomi masyarakat, bukan meresahkan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga diharapkan terus aktif bersuara jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Puan, pengawasan internal kepolisian dan peran aktif masyarakat adalah hal yang harus terus berjalan simultan demi perbaikan Polri ke depan.

Setelah perombakan internal tersebut, Puan meyakini konsep Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang diusung Kapolri bisa kembali berjalan dengan baik demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Banyak anggota polisi yang bekerja dengan baik tetapi kinerjanya tidak kelihatan karena yang viral adalah segelintir yang buruk. Saya harap konsep Presisi ini akan berjalan efektif setelah mengevaluasi dan memperbaiki segelintir oknum yang buruk tersebut,” katanya. (khf/fin)