Bukan Pinjam Pakai

Foto sekda joko budiyono
Foto sekda joko budiyono

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG  – Polemik lahan Kantor Walikota Magelang, Jalan Sarwo Edhie Wibowo Magelang yang kini telah dipatok oleh Akademi TNI, tak lepas dari peran sejarah. Pada tahun 1985 silam, awal muasal bangunan di atas lahan seluas 4 hektar tersebut rencananya akan difungsikan untuk Mako Akabri hasil penggabungan tiga matra. Namun kebijakan itu tidak terealisasi karena Mako Akabri tetap berada di Jakarta. Lantas, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) pada tahun 1985 memerintahkan Walikota Magelang saat itu Bagus Panuntun untuk menggunakan bangunan itu sebagai Kantor Walikota.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Joko Budiyono mengatakan, kurang tepat jika dalam perintah menggunakan kantor Akabri sebagai Kantor Walikota Magelang kala itu tidak dilengkapi berita acara yang melibatkan pihak Akabri selaku pemilik tanah yang sah. Sebab saat itu terdapat dokumen penyerta yakni Piagam Serah Terima Bangunan No: BA-D/047/I/1985/Setyek, tanggal 14 Januari 1985.

Dokumen tersebut punya kekuatan hukum sebagai bukti kelengkapan serah terima antara Panglima ABRI dalam hal ini diwakili oleh Mayjend Dading Kalbuadi Aslog Kasum ABRI, kepada Gubernur KDH Tk I Jawa Tengah atas nama Ismail, yang dalam hal ini mewakili Menteri Dalam Negeri.

“Piagam Serah Terima Bangunan ini juga terlaporkan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri Nomor: 011/03427 tanggal 4 Februari 1985, ” papar Joko, ditemui di kantornya, Selasa (7/7).

Baru-baru ini, Pemkot Magelang punya itikad untuk menuntaskan polemik lahan tersebut. Bahkan, Pemkot sempat mengajukan permohonan hibah kepada Menkeu RI untuk menindaklanjuti penyelesaian administrasi pertanahan atas aset hasil serah terima pada tahun 1985, karena belum balik nama atas nama Pemerintah Kota Magelang dan masih atas nama Dephankam Cq Mako AKABRI.

Hal ini dilakukan karena setelah berkonsultasi terkait masalah tersebut ke Ditjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri pada 1 Mei 2012, kemudian ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Kanwil DJKN Semarang, sehingga muncul arahan agar administasi aset diselesaikan pada tahun 2012. Demikian halnya Pemkot Magelang merasa perlu menyelesaikan dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara di tahun tersebut.

Baca Juga
DPRD Beri Dukungan Moral Pemkot

“Dari hasil konsultasi itu, maka alternatif yang bisa ditempuh adalah dengan cara hibah, sehingga proses diawali dengan menyampaikan Permohonan Hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara,” terang Joko.

Sebelum surat Permohonan Hibah ke Menteri Keuangan dan kementerian terkait lainnya, Walikota Magelang juga telah menyampaikan Surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 590/537/132 tanggal 27 April 2012, perihal Permohonan Fasilitasi Balik Nama Sertifikat Tanah dan Bangunan kompleks Kantor Pemerintah Kota Magelang, dengan tembusan Menteri Pertahanan RI, Menteri Keuangan RI, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat TNI, serta Dirjend PUM Kemendagri.

Joko juga menggarisbawahi peristiwa serah terima Kantor Walikota Magelang pada 14 Januari 1985. Menurutnya, saat itu belum berlaku ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 78/2014. Peraturan yang berlaku pada waktu itu adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-225/MK/V/4/1971 tentang Pelaksanaan tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara tanggal 13 April 1971.

“Dimana dalam peraturan tersebut tidak ada ketentuan pinjam pakai namun yang ada adalah mengenai penggolongan, inventarisasi serta penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara,” jelasnya.

Joko juga menepis bahwa permohonan hibah oleh Walikota Magelang kepada Menkeu sesuai surat No. 028/1323/132 tanggal 14 Nopember 2012, telah ditolak Menkeu.

“Dalam Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kemkeu No.S-152/KN.5/2013 tanggal 1 Februari 2013 tidak ditolak, namun dinyatakan bahwa berkas permohonan dikembalikan guna dilakukan pembahasan dan pengajuan kembali melalui Kementerian Pertahanan selaku Pengguna Barang,” katanya.

Sebelumnya, Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI, Letnan Jenderal Mar Bambang Suswantono mendesak Pemkot Magelang untuk segera pindah dari Kantor Walikota Magelang, Jalan Sarwo Edhie Wibowo, Magelang Selatan, yang ditempati sekarang. Jenderal bintang tiga tersebut memberikan tenggat waktu selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan.

”Ada dua opsi. Yang pertama ruslah (tukar tanah), tapi itu tidak mungkin dengan kondisi negara sekarang. Jadi satu-satunya jalan, walikota harus turunkan ego sektoralnya dan pindah dari aset kita itu,” kata Bambang, usai menghadiri penutupan pendidikan dan wisuda sarjana taruna Akmil tingkat IV Tahun Pendidikan 2019/2020 di Lapangan Pancasila kompleks Akmil Magelang, Senin (6/7).

Dia mengatakan, pindah menjadi satu-satunya jalan mengingat Pemkot Magelang tak akan sanggup menempuh ruslah dengan biaya sekitar Rp200 miliar, melihat dari kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang sangat kecil.

”Jadi harus ada yang ngalah. Walikota turunkan ego sektoralnya bahwa Anda tidak punya hak untuk memiliki aset itu. Kita juga dalam rangka menertibkan administrasi negara. Lha selama ini aset itu milik Akademi TNI, tapi jadi temuan BPK karena dipakai pihak lain. Saya pemiliknya dan saya akan gunakan (Kantor Walikota Magelang) sebagai kantor,” jelasnya.

Menurut Bambang, langkah tegas pihaknya itu bukannya secara tiba-tiba. Sudah 9 kali koordinasi sejak tahun 2011 sampai sekarang namun tak pernah ada hasil.

”Satu-satunya jalan, walikota pindah. Silakan kembali ke kantor semula di Alun-alun. Kalau jadi nggak enak karena kantornya kecil, ya itu urusannya lah,” papar dia.

Ia juga meminta, Walikota Magelang untuk legawa dan sepakat segera pindah. Pihaknya siap memberikan tenggat waktu selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan.

”Yang penting ada itikad baik dulu dari walikota soal rencana pindah. Kalau sanggupnya tahun depan, setelah pilkada yang monggo, kita akan atur itu. Tapi selama ini kan (pernyataan dari walikota) nggak keluar, tidak bersedia,” ujarnya. (wid)