25 C
Magelang, ID
Kamis, Februari 27, 2020
Beranda blog

Pemerintah Kucurkan Rp10 T untuk Atasi Dampak Korona, Beri Insentif Konsumsi Investasi

Pemerintah Kucurkan Rp10 T untuk Atasi Dampak Korona, Beri Insentif Konsumsi Investasi
Pemerintah Kucurkan Rp10 T untuk Atasi Dampak Korona, Beri Insentif Konsumsi Investasi

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Wabah virus korona membuat pemerintah harus mengucurkan dana insentif untuk menjaga kondisi ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan menjelaskan, rencana pemberian insentif itu telah dikonkretkan dalam hitungan rupiah.

Pemerintah akan menggelontorkan sedikitnya Rp 10,25 triliun untuk menaikkan konsumsi, investasi, maupun kunjungan wisata.

Keputusan pemberian insentif tersebut diambil dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden kemarin. Presiden Joko Widodo meminta ada kebijakan fiskal yang mampu mendorong konsumsi masyarakat. ”Perlu saya ingatkan lagi agar kita semuanya, kementerian dan lembaga, mempercepat belanja,” ujarnya. Termasuk kepada daerah untuk mempercepat belanja APBD.

Ratas itu menyepakati beberapa skema insentif. Mulai penambahan bantuan bagi keluarga penerima manfaat, subsidi perumahan, hingga tentu saja insentif pariwisata. Khusus yang terakhir itu hanya diberikan kepada sepuluh daerah yang selama ini menjadi tujuan wisata. Mulai Batam, Denpasar, Manado, Malang, hingga Labuan Bajo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pada prinsipnya instrumen fiskal ditujukan untuk mendukung konsumsi, investasi, dan mendorong sektor pariwisata. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terkoreksi akibat wabah Covid-19. Indonesia pun terkena imbasnya. Namun, fiskal bukan satu-satunya instrumen. Masih ada kebijakan moneter dari Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor keuangan.

Sri Mulyani berharap ketiganya mampu menetralkan dampak Covid-19. Bila pertumbuhan ekonomi Tiongkok terkoreksi 1 persen, dampaknya ke Indonesia sekitar 0,3 persen. ”Jadi, sekarang kita sedang berupaya mengurangi dampak negatif yang mungkin bisa menurunkan baseline growth (pertumbuhan dasar) kita hingga ke 4,7 (persen),” terangnya seusai ratas. Pertumbuhan dasar Indonesia sendiri saat ini 5,02 persen.

Penambahan manfaat, misalnya, menyasar sekitar 15,2 juta kelompok penerima manfaat. Tunjangan sembako mereka dinaikkan Rp 50 ribu per bulan atau 33 persen. Dengan begitu, tunjangan sembako mereka naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. ”Anggaran yang dipakai selama enam bulan tambahan ini Rp 4,56 triliun dan akan dimulai pada Maret,” lanjut Ani, sapaan Sri Mulyani.

Begitu pula insentif perumahan sebesar Rp 1,5 triliun. Rp 800 miliar untuk subsidi selisih bunga selama 10 tahun sehingga bunganya menjadi 5 persen. Sisanya, Rp 700 miliar untuk bantuan uang muka perumahan. Dari insentif itu, akan ada tambahan 175 ribu unit rumah baru yang bisa dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk insentif pariwisata, pemerintah membaginya ke dalam tiga golongan. Pertama, pajak hotel dan restoran (PHR). Kedua, insentif bagi wisatawan mancanegara. Ketiga, wisatawan domestik. Pemda diminta meniadakan PHR selama enam bulan ke depan. Sebagai gantinya, ada insentif dari pemerintah pusat untuk menggantikan pendapatan pajak tersebut.

Untuk mendongkrak kunjungan wisata dari luar negeri, digelontorkan hampir Rp 300 miliar. Termasuk untuk promosi maupun insentif bagi maskapai dan agen travel. Sementara itu, wisatawan dalam negeri diberi insentif hampir setengah triliun rupiah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, insentif akan menghasilkan potongan 30 persen harga tiket untuk seperempat kapasitas kursi pesawat di tiap penerbangan. Sebagai gambaran, bila yang digunakan adalah Boeing 737 berkapasitas 180 seat, yang disubsidi tiketnya 45 seat. ”Selama tiga bulan ke depan,” ucapnya.

Kemudian, insentif lainnya disalurkan melalui Pertamina dan PT Angkasa Pura (AP). ”Kalau dari Pertamina dan AP I-II adalah diskon terhadap produknya,” lanjut Budi. Yakni diskon avtur dari Pertamina dan diskon pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) dari PT AP.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto menerangkan, insentif diberikan pada tarif penerbangan menuju daerah pariwisata. Yakni Batam, Denpasar, Jogjakarta, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Toba, Tanjung Pandan, dan Tanjungpinang. Durasinya tiga bulan. Nanti penumpang menikmati diskon 40–50 persen dari tarif riil yang berlaku untuk 25 persen dari total kursi yang tersedia dari tiap penerbangan. Untuk sementara akan diberlakukan selama low season, yaitu dari Maret sampai Mei.

Pagi ini, sekitar pukul 10.00, KRI dr Soeharso akan menjemput 188 anak buah kapal (ABK) Indonesia dari kapal pesiar World Dream. Rencananya, mereka tiba Pulau Sebaru Kecil pada Jumat sekitar pukul 03.00. Sejak hari itu pula mereka akan menjalani masa karantina selama 14 hari.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengungkapkan, pasukan TNI kemarin (25/2) menuju Pulau Sebaru Kecil. Mereka akan memeriksa kesiapan RS yang menjadi tempat observasi para ABK World Dream. Jika ada kerusakan, akan dilakukan perbaikan. ”Rumah sakit tersebut ada delapan bangunan dengan 168 tempat tidur. Bisa dimaksimalkan hingga 200 tempat tidur,” tuturnya kemarin. Hari ini 30 anggota tim kesehatan juga berangkat ke Sebaru Kecil. Mereka akan mendampingi para ABK tersebut selama masa karantina.

Sesuai skenario, hari ini KRI dr Soeharso akan lepas jangkar di dekat Pulau Sebaru Kecil. Selanjutnya, sekoci mengantarkan seluruh peserta karantina ke pulau tersebut. ”KRI Soeharso akan tetap di sana dan dijadikan rumah sakit rujukan jika ada yang sakit,” terang dia.

Sementara itu, nasib berbeda dialami WNI yang menjadi kru kapal pesiar Diamond Princess. Hingga kemarin, mereka masih terjebak di kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Yokohama, Jepang, itu. Belum jelas kapan pemerintah menjemput mereka. Pembahasan masih seputar armada yang akan digunakan untuk menjemput para WNI tersebut. ”Rencana menggunakan pesawat yang sudah memiliki registrasi ke sana, yakni Garuda Indonesia,” ucap pria yang akrab disapa Yuri itu. Namun, dia menambahkan, pemerintah belum menentukan tanggal penjemputan. Alasannya bermacam. Pertama, antrean. Bukan hanya Indonesia yang ingin menjemput kru Diamond Princess. Pemerintah Filipina dan Hongkong juga ingin menjemput warga masing-masing.

Selain itu, pemerintah masih memikirkan cara untuk memindahkan para kru tersebut ke bandara dan mengevakuasi mereka kembali ke tanah air. Menurut Yuri, ABK di Diamond Princess tak bisa diperlakukan seperti penumpang pada umumnya. ”Warga Amerika yang dijemput, 21 orang menjadi positif (terinfeksi virus korona, Red),” ungkapnya. Hal itu juga menjadi atensi pemerintah. Sebab, pemerintah tak ingin mereka yang dijemput dalam kondisi sakit. Karena itu, persiapan sarana dan tenaga karantina patut diperhitungkan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Dirjen WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus di sela-sela pertemuan tingkat tinggi Dewan HAM PBB Sesi Ke-43 di Jenewa Senin waktu setempat (24/2). Keduanya membahas situasi global persebaran virus korona. ”Koordinasi dan kolaborasi global sangat penting untuk mengontrol dan mengatasi penyebaran Covid-19,” ujar Retno dalam keterangan tertulisnya kemarin. Kepada WHO, Menlu 57 tahun tersebut menyampaikan penanganan Covid-19 di Indonesia. Hingga kemarin, berdasar data Kementerian Kesehatan, belum ada kasus individu terjangkit virus korona.

Retno juga menjelaskan kondisi dan evakuasi WNI yang berada di luar negeri. Khususnya yang berada di wilayah terdampak virus tersebut. Dia juga menyampaikan hasil pertemuan menteri luar negeri se-ASEAN-Tiongkok di Vientiane, Laos, 20 Februari lalu. Ada tiga langkah penting. Pertama, koordinasi dan pertukaran informasi antarnegara ASEAN dan Tiongkok. Retno mengusulkan adanya jalur komunikasi hotline.

Kedua, memperkuat mekanisme ASEAN-Tiongkok dalam menghadapi krisis wabah Covid-19. ”Kemampuan mekanisme ASEAN-Tiongkok dalam mengatasi wabah SARS tahun 2003 memberikan pelajaran berharga untuk menghadapi virus korona saat ini,” terang alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada itu. Retno mengusulkan pembentukan ASEAN-Tiongkok Ad-Hoc Health Ministers Joint Task Force. Tim tersebut dapat memfokuskan kerja sama untuk pertemuan tim ahli, riset, dan produksi bersama vaksin. Juga bertukar informasi dan data penanganan Covid-19.

Ketiga, memperkuat strategi komunikasi menjadi sebuah keharusan. ”Komunikasi dan edukasi publik terkait wabah Covid-19 sangat penting untuk mencegah kepanikan dan kebingungan masyarakat akibat wabah itu,” ujarnya. Narasi publik yang akurat dan kampanye yang terkoordinasi, papar Retno, akan memberikan kepercayaan dan sentimen positif. Untuk mencegah stigma dan meminimalkan berita bohong atau hoax yang hanya akan memperkeruh situasi. (jpg)

Ekonomi Indonesia Merosot ke Level 4,7 Persen, Dampak Mewabahnya Virus Corona

Ekonomi Indonesia Merosot ke Level 4,7 Persen, Dampak Mewabahnya Virus Corona
Ekonomi Indonesia Merosot ke Level 4,7 Persen, Dampak Mewabahnya Virus Corona

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Ganasnya ‘serangan’ virus corona terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia terkena dampaknya. Virus yang telah menewaskan ribuan orang di sejumlah negara itu bisa melemahkan ekonomi Indonesia di level 4,7 persen tahun ini.

Hal itu seperti disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Dia menyebutkan, pelemahan ekonomi Cina sebesar 1 persen akan berdampak pada ekonomi Indonesia sebesar 0,3-0,6 persen.

Saat ini, kata bendahara negara itu ekonomi nasional berada di posisi 5-5,3 persen. Kondisi ekonomi tersebut bisa melemah jika terjadi pelemahan di Cina, Indonesia

“Kalau Cina turun 1 persen dari 6 persen ke 5 persen pengaruh ke kita 0,3-0,6 persen. Berarti baseline di 5-5,3 persen bisa antara 5-4,7 persen,” kata Sri Mulyani di Jakarta, kemarin (26/2).

Lebih jauh, Sri Mulyani menjelaskan, Cina selama ini sebagai mitra utama sektor perdagangan dan pariwisata dengan Indonesia. Jadi, apabila ekonomi Cina bermasalah, Indonesia pun akan terkena imbasnya.

Meski begitu, kata Sri Mulyani, pemerintah Indonesia akan melakukan sejumlah strategi untuk meng-counter dampak virus corona terhadap ekonomi di Tanah Air, misalkan dengan memberikan sederet insentif sehingga bisa menahan penurunan ekonomi.

Adapun Insentif yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp10,3 triliun. Insentif ini dialokasikan untuk tambahan manfaat kartu sembako, diskon liburan, insentif maskapai dan agen perjalanan, insentif bebas pajak hotel dan restoran serta kompensasinya ke pemerintah daerah (Pemda), hingga tambahan subsidi bunga dan uang muka (DP) rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Upaya lainnya adalah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan stimulus di sektor moneter dan keuangan.

Deputi BI Dody Budi Waluyo menilai, kebijakan stimulus ekonomi pemerintah senilai Rp10,3 triliun akan efektif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran yang sesuai ekspektasi.

“Dapat menopang pertumbuhan ekonomi berada di dalam kisaran 5 persen sampai 5,4 persen,” kata Dody.

Sementara itu, Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,04 persen tidak akan tercapai. Sebab adanya penyebaran virus corona yang muncul di Cina.

“Pertumbuhan nasional Indonesia diprediksi akan mengalami kontraksi,” kata Kepala Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Agus Eko Nugroho.

Hasil perhitungan P2E LIPI menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi sebesar minus 0,19 persen hingga 0,29 persen di mana pertumbuhan akan berada di angka 4,84 persen untuk kasus moderat dan hanya mencapai 4,74 persen jika kepanikan terus meluas.

Adapun sektor yang terdampak untuk pertam kali adalah sektor pariwisata. Sektor ini berpotensi kehilangan pendapatan mencapai USD2 miliar. Pada 2019 tercatat setidaknya ada 2 juta turis asal Cina yang berkunjung ke Indonesia dengan rata-rata lama tinggal adalah enam hari dan menghabiskan USD157/orang/hari.

Sektor perdagangan Indonesia juga diprediksi terdampak. Dia menyebutkan, lebih dari 495 jenis komoditas atau 13 persen dengan tujuan ekspor Cina akan terimbas. Sementara itu, sekitar 6,5 persen atau sebanyak 499 jenis barang impor dari Cina diperkirakan akan menyusut atau bahkan menghilang dari pasar Indonesia. Dampak yang ditimbulkan konsumsi rumah tangga akan turun hingga 0,8 persen.

Tak hanya itu, sebagian besar produk yang merupakan barang konsumsi strategis akan memiliki implikasi serius terhadap inflasi dalam negeri. Oleh karenanya, menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri di mana terjadi potensi pergerakan harga, maka pemerintah harus memantau dan mengantisipasi agar harga-harga tetap stabil.

Di sisi lain, Agus juga meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memberikan kelonggaran jatuh tempo KUR bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan terdampak dari pelemahan ekonomi Cina tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, proses penularan virus di dunia yang kian cepat dan meluas mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi 0,3 persen.

Pasalnya, menurut dia, akibat virus corona ekonomi cina terancam terkoreksi 2 persen. “Dengan persebaran virus, pertumbuhan ekonomi terkoreksi. Cina sekitar 2 persen, Indonesia 0,3 persen,” ujar Airlangga.

Untuk menghadapi tantangan global itu, Airlangga mengatakan, Indonesia perlu untuk mempertahankan daya beli yang memiliki porsi 57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Beberapa hal yang perlu didorong untuk menyikapi situasi ini adalah memertahankan daya beli yang mewakili 57 persen PDB dan terkait anggaran pemerintah yang langsung ditransfer ke masyarakat mencapai 14 persen kalau bersama dengan APBD 23 persen,” ujar dia.

Perkembangan terbaru, total korban tewas akibat virus corona di seluruh dunia menembus 2.700 dengan jumlah kasus lebih dari 80 ribu. Penyebaran terbaru berada di wilayah Timur Tengah dengan kasus terbanyak di Iran yang telah menjangkit lebih dari 96 orang, salah satunya Wakil Menteri Kesehatan Iraj Harirchi.(din/fin)

PSM Vs Shan United , Juku Eja Menang 3-1

PSM Vs Shan United Juku Eja Menang 3-1
PSM Vs Shan United Juku Eja Menang 3-1

MAGELANGEKSPRES.COM,Jakarta – PSM Makassar berhasil meraih tiga angka pertama mereka di ajang Piala AFC 2020. Hal itu dipastikan usai mereka mengalahkan Shan United dengan skor 3-1.

Berlaga di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, pada matchday kedua Grup H Piala AFC 2020, Rabu (26/2/2020) sore WIB, PSM tampil menekan sejak menit awal laga. Hasilnya mereka sudah mampu unggul ketika laga baru berjalan tiga menit.

Umpan silang Asnawi Mangkualam dari sisi kanan mengarah ke Giancarlo Lopes yang tak terkawal di depan gawang. Pemain asal Brasil ini kemudian melepaskan sundulan terukur untuk menggetarkan jala Shan United. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan PSM.

PSM tampil dominan dalam menguasai bola hingga pertengahan babak pertama. Namun mereka tampak kesulitan untuk mencetak gol tambahan karena rapatnya pertahanan Shan United.

Di menit ke-30, PSM punya peluang untuk menggandakan keunggulan. Sayang, sepakan Yakob Sayuri hanya membentur mistar gawang.

Skor 1-0 untuk keunggulan PSM tak berubah hingga turun minum.

Selepas jeda, tekanan PSM tidak mengendur. Mereka berhasil mencetak gol kedua di laga ini pada menit ke-52.

Gol ini bermula dari tusukan Leo Guntara di sisi kiri. Ia mampu menerobos hingga kotak penalti Shan United.

Mantan pemain Semen Padang ini lalu melepas umpan tarik. Yakob Sayuri yang berdiri di kotak penalti langsung menyambarnya. Bola meluncur deras ke gawang Shan United tanpa mampu dihentikan Thiha Si Thu.

Unggul 2-0, PSM lengah di menit ke-78. Shan United berhasil memperkecil ketertinggalan melalui pemain pengganti Htet Phyo Wal.

Sepakan jarak jauhnya tak mampu ditepis dengan baik Miswar Saputra, sehingga bola meluncur ke gawang PSM. Skor berubah 2-1 masih untuk PSM.

Shan United meningkat daya serang mereka di 10 menit akhir laga demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, justru PSM yang mampu mencuri gol di menit akhir laga.

Sodoran bola Yakob menemui Ferdinand Sinaga yang berdiri di depan mulit gawang. Dengan sekali sontekan, ia memastikan PSM menutup laga dengan kemenangan 3-1. Ini merupakan tiga poin pertama PSM di Grup H usai pada laga pertama kalah 1-2 dari Tampines Rovers. (net)

PTN Dapat Dana Riset Rp514 Miliar

PTN Dapat Dana Riset Rp514 Miliar
PTN Dapat Dana Riset Rp514 Miliar

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2020 mengucurkan dana riset senilai Rp514,2 miliar untuk khusus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

“Mulai tahun 2020, urusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk perguruan tinggi akan dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN,” kata Menteri Riset dan Teknologi Bambang PS Brodjonegoro, Rabu (26/2).

Bambang memaparkan, bantuan operasional perguruan tinggi negeri untuk penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2020 dialokasikan untuk dana penelitian untuk perguruan tinggi negeri non-badan hukum dan perguruan tinggi swasta sebesar Rp830,8 miliar (58 persen), dana pengabdian masyarakat untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sebesar Rp89,7 miliar (6 persen), dan dana penelitian untuk PTNBH sebesar Rp514,2 miliar (36 persen).

Dana penelitian untuk PTNBH diberikan kepada 11 perguruan tinggi negeri berdasarkan hasil penilaian kinerja penelitian. Perguruan tinggi penerima dana penelitian tersebut antara lain Universitas Indonesia (Rp70 miliar), Institut Teknologi Bandung (Rp65,8 miliar), Universitas Gadjah Mada (Rp64,6 miliar), Universitas Diponegoro (Rp48,5 miliar), dan Institut Pertanian Bogor (Rp48,5 miliar).

“Penerima dana penelitian untuk PTNBH lainnya adalah Universitas Airlangga (Rp42,5 miliar), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Rp42 miliar), Universitas Padjadjaran (Rp40,7 miliar), Universitas Hasanuddin(Rp37,9 miliar), Universitas Pendidikan Indonesia (Rp28,2 miliar), dan Universitas Sumatera Utara (Rp24,1 miliar),” paparnya.

Bambang jug amenyebutkan, penggunaan dana penelitian tersebut difokuskan untuk sepuluh bidang dalam Prioritas Riset Nasional yakni kesehatan dan obat, sosial humaniora, pangan dan pertanian, material maju, energi dan energi terbarukan, teknologi informasi dan komunikasi, kebencanaan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, serta transportasi.

Sedangkan berdasarkan tingkat penelitiannya, dana tersebut dibagi menjadi Penelitian Dasar sebesar Rp258,2 miliar, Penelitian TerapanRp161,1 miliar, Penelitian Pengembangan Rp21,4 miliar, dan Peningkatan Kapasitas Dosen Rp69,2 miliar.

“Kebijakan tersebut sesuai dengan kebijakan dan Rencana Induk Riset Nasional. Terlebih, pemerintah berharap agar riset yang dilakukan di perguruan tinggi bisa sejalan dengan apa yang menjadi prioritas nasional,” tuturnya.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Muhammad Dimyati menambahkan, penerima pendanaan penelitian untuk PTNBH tahun 2020 ini meliputi 4.014 proposal.

“Jumlah itu setelah pihaknya melakukan seleksi dari 5.613 proposal,” ujarnya.

Khusus untuk PTNBH, kata Dimyati, seleksi proposal penelitian dan anggarannya dikelola secara mandiri oleh PTNBH, namun tetap dalam koordinasi dan pengawasan Kemenristek/BRIN.

“Pengajuan proposal penelitian tetap dilakukan melalui laman Simlitabmas (Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) berdasarkan beberapa skema pendanaan penelitian, yaitu Penelitian Kompetitif Nasional (PKN), Penelitian Desentralisasi, dan Penelitian Penugasan,” pungkasnya. (der/fin)

Pendidikan Indonesia Darurat Guru

Pendidikan Indonesia Darurat Guru
Pendidikan Indonesia Darurat Guru

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dalam situasi darurat guru. Pernyataan tersebut menyusul, peristiwa yang dialami oleh puluhan siswa Seminari Bunda Segala Bangsa Maumere, Nusa Tenggara Timur yang dihukum pembinanya untuk memakan kotoran manusia (feses).

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Ramli mengatakan kejadian itu menambah rentetan kejadian memalukan yang dilakukan oleh oknum guru-guru di Indonesia.

Padahal, permasalahan sebelumnya terkait pengusutan korban susur sungai SMPN 1 Turi, Sleman yang merengut 10 nyawa siswa belum juga tuntas.

“Kesalahan fatal yang dilakukan oleh guru semakin tinggi, bahkan kejadian-kejadian tersebut sudah di luar nalar dan akal pikiran sehat manusia,” kata Ramli, Rabu (26/2).

Belum lagi, lanjut Ramli, pencabulan guru dan kepala sekolah terhadap siswa-siswinya semakin hari semakin banyak. Kemudian yang dominan terjadi, pemberian hukuman dalam bentuk kekerasan fisik terus terulang.

“Imbasnya adalah kejadian antarsiswa baik berupa penyimpangan seksual, bullying hingga menimbulkan korban serta perilaku-perilaku lain yang sesungguhnya sangat memalukan dalam dunia pendidikan,” terangnya.

Menurut Ramli, sederet kejadian ini, tak terlepas dari pola rekrutmen guru yang serampangan. Terlebih, kata Ramli, pemerintah cenderung lepas tangan dan membiarkan hal itu terus-menerus terjadi.

“Kemendikbud tidak pernah membuat aturan bagaimana pola rekrutmen guru nonPNS di sekolah-sekolah, sehingga yang terjadi adalah pola rekrutmen yang tidak jelas dan sama sekali tidak mempertimbangkan kompetensi sang guru,” katanya.

Rami berpendapat, persoalan kompetensi ini bukan hal yang sepele. Karena menyangkut empat kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru untuk bisa diberikan kepercayaan berdiri di depan kelas.

“Yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan yang paling penting adalah kompetensi kepribadian,” ujarnya.

Bahkan seorang guru mampu memperoleh NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) tidak melewati proses-proses yang sah untuk diangkat menjadi guru.

“Guru diangkat tanpa seleksi tanpa uji kompetensi dan bahkan para kepala daerah tidak mengerti kualitas para guru tersebut,” imbuhnya.

Ramli berharap, kejadian anak didik diberi hukuman memakan kotoran manusia tidak boleh terjadi lagi. Sama halnya dengan peristiwa susur sungai yang memakan begitu banyak korban tak boleh terulang.

“Terlebih lagi, terkait kejadian-kejadian berupa penyimpangan seksual dari guru kepada muridnya juga tak boleh lagi terjadi lagi,” ujarnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengutuk oknum guru yang memberi sanksi kepada 77 siswa Seminari Bunda Segala Bangsa Maumere, Nusa Tenggara Timur untuk memakan kotoran manusia (feses).

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, kejadian itu sangat mencoreng institusi pendidikan. Parahnya lagi, kondisi para siswa-siswa tersebut saat ini tengah mengalami trauma dan harus menjalani proses rehabilitasi.

“KPAI menyampaikan keprihatinan atas pemberian sanksi terhadap 77 siswa untuk memakan feses. KPAI mengutuk hal tersebut jika memang benar dilakukan oleh guru,” kata Retno.

KPAI juga mendorong oknum guru dan sekolah seminari tersebut untuk diperiksa. Sebab tindakan mereka sangat mengecewakan.

“Yang melakukan tindakan tersebut harus diperiksa oleh dinas terkait,” ujarnya.

Atas peristiwa ini, Retno menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Bahkan kantor wilayah Kemenag juga akan diajak berembuk.

“Sebab sekolah ini merupakan lembaga pendidikan bagi calon pendeta Kristiani (seminari),” pungkasnya. (der/fin)

2.547 Warga Brebes Terkena Gangguan Jiwa, 53 Orang di Antaranya Dipasung

DIAMANKAN – Petugas Satpol PP Brebes mengamankan ODGJ yang berada di jalanan Pantura 
DIAMANKAN – Petugas Satpol PP Brebes mengamankan ODGJ yang berada di jalanan Pantura 

MAGELANGEKSPRES.COM,BREBES – Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau orang gila di Kabupaten Brebes tercatat ada 2.547 kasus. Jumlah tersebut membuat kota bawang ini menempati rangking pertama di Jawa Tengah dengan jumlah warga yang gila. Parahnya lagi, 53 orang di antara jumlah itu saat ini masih dipasung.

Data tersebut berdasarkan catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes per Januari 2020. Semua ODGJ itu tersebar di 17 kecamatan yang ada dan ditangani oleh 38 puskesmas di Brebes. Kondisi kejiwaan mereka semakin parah, karena perlakuan keluarganya sendiri.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Brebes Imam Budi Santoso mengatakan, dari 38 puskesmas itu, puskesmas yang paling banyak menangani orang gila adalah Puskesmas Brebes dengan 165 kasus dan Puskesmas Wanasari 162 kasus. Kemudian puskesmas yang paling sedikit menangani yakni Puskesmas Kaliwadas Bumiayu 10 kasus dan Puskesmas Cekakak Banjarharjo 10 kasus.

Dari 53 orang yang telah dipasung, 3 orang sudah meninggal dunia. Ada pula 9 orang penderita gangguan jiwa yang sudah diamankan, tapi kemudian lepas dan tidak diketahui keberadaannya. Dari seleruh penderita tersebut, setiap bulan mendapatkan pengobatan dan pemeriksaan dari puskesmas.

”Kebanyakan penderita adalah dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Penyebabnya, selain karena ekonomi juga keturunan keterbelakangan mental dan depresi karena gagal kerja, halusinasi, dan ditinggal pasangan,” kata Imam, Rabu (26/2).

Terkait keberadaan ODGJ yang dipasung, Dinkes Brebes berharap agar keluarga tidak perlu melakukan hal itu. Akan lebih baik jika penderita dikurung atau dirantai. Sebab, jika penderita dipasung akan membatasi ruang gerak mereka. Perlakuan tersebut dilakukan untuk menghindari amukan mereka yang bisa melukai orang lain. ”Di Puskesmas Klikiran, Jatibarang menangani ODGJ bernana Sawen dan Triono dari Desa Buaran, Kecamatan Jatibarang. Saat ini mereka sedang menjalani pengobatan,” lanjutnya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Brebes Johan Asanni menambahkan, untuk penanganan ODGJ di Kabupaten Brebes sangat memerlukan rumah singgah untuk menampung pasien ODGJ. Hal ini karena Kabupaten Brebes menempati peringkat pertama di Jawa Tengah dengan jumlah ODGJ terbanyak.

”Kalau ODGJ yang berada di luar atau berkeliaran itu, bisa jadi mereka termasuk jumlah yang 2.547 kasus. Itu bisa juga kiriman dari daerah lain. Tapi jika ditampung di rumah singgah, ini akan memudahkan pengobatan mereka,” kata Johan.

Johan menuturkan, karena mayoritas keluarga penderita ODGJ adalah keluarga tidak mampu, maka mereka hanya mengandalkan BPJS. Sementara BPJS hanya mengcover paling lama 25 hari untuk perawatan pasien ODGJ. Padahal waktu perawatan yang dibutuhkan untuk menangani pasien itu adalah  minimal 3 bulan.

”Ini yang memang menjadi kendala pemerintah dalam menangani ODGJ. Juga yang paling utama itu adalah dukungan dari pihak keluarga untuk menangani pasien ODGJ. Kami juga berharap, petugas kesehatan bisa memberikan dukungan untuk kasus-kasus seperti ini,” pungkasnya. (fid/fat)

Organik Terjal

Organik Terjal
Organik Terjal

Organik Terjal

Oleh Dahlan Iskan

Ternyata Indonesia memang sudah bisa ekspor beras. Ironi tapi nyata. Dan ekspor itu ternyata dari Desa Kebon Agung, Sidoharjo, Wonogiri.

”Tadi malam kami kerja sampai larut malam. Menaikkan beras ke kontainer,” ujar Mahmudsyah dalam WA-nya kepada saya kemarin.

Mahmudsyah adalah staf PT Pengayom Tani Sejagad (lihat DI’s Way kemarin).

Yang diekspor itu adalah beras organik. Hanya beras organik.

Itulah beras hasil kerja 1.600 petani organik di Wonogiri. Yang tergabung dalam Asosiasi Petani Organik. Yang asosiasi itu menjadi pemegang saham 50 persen PT Pengayom.

Ini adalah tahun kedua PT Pengayom ekspor beras. Tahun lalu jumlah ekspornya 160 ton. Tahun ini naik menjadi 230 ton. Itu sesuai dengan komitmen yang datang dari Amerika, Singapura, dan Prancis.

Saya sungguh angkat topi –belakangan saya memang sering bertopi– pada kemampuan ekspor petani Wonogiri itu.

Jumlah ekspornya tidak penting bagi saya. Tapi bahwa bisa sampai ekspor, itu tidak mudah. Mencari partnernya tidak mudah. Merintisnya tidak mudah.

Memenuhi persyaratannya tidak mudah. Administrasi ekspornya njelimet.

Walhasil mereka membuktikan diri bisa ekspor. Kita-kita pengusaha yang mengaku lebih terpelajar tentu malu dengan para petani itu.

”Pernah sekali waktu kami kena komplain. Ditemukan batu kerikil satu buah di beras kami,” ujar Mahmudsyah. ”Kami pun menelusuri asal usul batu kecil itu. Rasanya tidak mungkin. Kami sudah memasang saringan di proses pengepakan beras kami,” ujarnya.

Akhirnya ditemukan. Ada orang masuk gudang tanpa lepas sepatu. ”Sejak itu pengawasan yang masuk ke sini sangat ketat,” tambahnya. ”Setelah kami bisa menjelaskan asal usul batu itu akhirnya kami tidak diklaim,” katanya.

Satu batu kerikil pun sudah akan bisa menjegal mereka. Apalagi kalau ada batu sebesar sembilan naga. ”Sejak itu tidak pernah ada lagi masalah,” katanya.

Merintis pasar ekspor memang sulit. Tapi lebih sulit lagi saat meyakinkan petani –agar mau beralih ke tanaman padi organik.

Perintis utamanya adalah almarhum Pak Budi, ayahanda Hanjar Lukitojati, direktur PT Pengayom itu.

Pak Budi hanya petani tamatan SD. Tapi ia menemukan ramuan pupuk cair pada zamannya. Almarhum adalah tipe petani yang sangat prihatin atas kian luasnya tanah pertanian yang mati –akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.

Pak Budi punya keinginan menghidupkan kembali tanah mati itu –lewat pupuk kandang dan pupuk cair organik bikinannya.

Waktu itu Hanjar masih sekolah di Pondok Modern Gontor Ponorogo. Tidak bisa membantu ayahnya merealisasikan ide-ide mulianya itu.

Tapi almarhum menemukan anak muda lulusan STM yang mau dibina. Namanya Harjanto. Waktu tamat STM Harjanto jadi sopir Suzuki Carry. Tugasnya mengantar penumpang bus yang baru turun dari Jakarta untuk ke kampung masing-masing.

Zaman itu, kata Harjanto, bisa mengemudikan mobil jadi pujaan gadis-gadis desa. Akhirnya ia kawin dengan gadis Kebon Agung, tetangga desanya.

Tugas Harjanto adalah mencari petani yang mau pindah dari pupuk kimia. ”Sulit sekali. Petani selalu bilang, kalau hasil panennya merosot siapa yang menanggung,” ujar Harjanto.

Akhirnya Pak Budi bikin jaminan. ”Setiap penurunan hasil panen ditutup oleh Pak Budi,” kenang Harjanto.

Didapatlah tiga petani di desa Kebon Agung. Masing-masing punya sawah 3.000 meter persegi. Mereka diajari cara-cara bertani organik.

Misal: sebelum tanah dibajak oleh traktor dihamburi dulu pupuk kotoran sapi.

Hasilnya: panen mereka turun 50 persen.

Biasanya 10 ton tinggal 5 ton.

Pak Budi pun membeli hasil itu dengan harga yang sama dengan 10 ton gabah padi biasa.

Tahun berikutnya bisa naik sedikit. Tahun ketiga baru bisa 8 ton. Pak Budi terus membelinya dengan harga 10 ton gabah biasa.

Delapan ton itulah hasil terbesarnya. Tidak pernah bisa sama: 10 ton.

Tapi karena harga beras organik 2,5 kali harga beras biasa hasil rupiahnya sudah jauh lebih besar. Saat itulah Pak Budi terbebas dari mensubsidi petani.

Hasil yang nyata itu mulai menarik perhatian petani lain. Anggota petani organik kian banyak.

Tapi Pak Budi keburu meninggal dunia.

Hanjar masih belum tamat sekolah.

”Kegiatan kami sempat terhenti tiga tahun,” ujar Harjanto.

Setelah tamat dari Gontor barulah Hanjar meneruskan rintisan bapaknya. Itu pun harus molor: Hanjar harus mengabdi dulu sebagai guru di Bogor –sesuai doktrin Pondok Gontor. ”Sebenarnya saya sudah mendaftar di IPB, tapi gak jadi. Kegiatan bapak saya sudah vacum terlalu lama,” kata Hanjar.

Prestasi Hanjar pasti membuat haru bapaknya –meski tidak sempat melihatnya. Mulailah dibentuk asosiasi petani organik. Kini anggotanya sudah 1.600 petani.

Kuncinya adalah keyakinan: tanah mati bisa dihidupkan. Pupuk kimia bisa diganti pupuk hasil ternak petani sendiri. Tani organik bisa lebih menguntungkan.

Tapi memang ada biaya transisi: tiga tahun pertama itu. Saat hasil panen petani menurun sementara itu.

Memang begitu terjal awalnya. Tapi begitu luhur hasilnya. (*)

Kementrian Koperasi dan UKM ingin Efesiensi Rampingkan Jabatan

Kementrian Koperasi dan UKM ingin Efesiensi Rampingkan Jabatan
Kementrian Koperasi dan UKM ingin Efesiensi Rampingkan Jabatan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM pada 2021 rencananya akan melakukan perampingan struktur organisasinya. Ini dilakukan sebagai implementasi dari Undang – Undang (UU) No. 20 tahun 2008 dimana sebanyak 18 Kementerian/Lembaga mempunyai tugas mengembangkan UMKM dimana Kemenkop dan UKM sebagai koordinatornya.

”Untuk itu, kerja-kerja di kementerian itu lintas deputi, misalnya dananya ada di Deputi A, programnya ada di Deputi B. Begitu juga dengan program di daerah, harus bersinergi. Rencananya kita hanya akan memiliki empat deputi yaitu Deputi Perkoperasian, Deputi Usaha Mikro, Deputi UKM dan Deputi Kewirausahaan,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan di Jakarta, Rabu (26/2).

Kepresnya, menurut Rully, mungkin dalam waktu dekat akan segera turun. ”Saya perlu menyampaikan hal itu supaya setiap daerah bisa menyesuaikan upaya kita mengurangi ketidakefisienan dan persoalan dalam implementasi kebijakan,” tambah Rully.

Pemberdayaan UMKM, jelasnya, juga dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan skala UMKM. Misalnya usaha mikro, maka persoalan pelatihannya berbeda dengan skala yang lain. Koperasi mempunyai karakteristik yang berbeda, bervariasi sebagai upaya memodernisasi koperasi, sebagia bagian perubahan yang harus dihadapi.

Sistem pengembangan KUKM juga menurutnya harus fokus pada komunitas, misalnya berdasarkan sektor produksinya. Karena jumlah UMKM sangat banyak yaitu 64 juta, koperasi 126 ribu, yang usahanya bermacam-macam. Ke depan Kemenkop ingin memiliki koperasi yang fokus pada sektor tertentu, sehingga memiliki hasil yang terukur.

”Prioritasnya pada koperasi sektor riil yang mampu melakukan ekspor, kita juga akan membantah opini publik bahwa koperasi itu kesannya simpan pinjam, padahal kan tidak hanya itu,” kata Rully.

UMKM kalau tidak mampu melakukan ekspor satu per satu, kata ia maka kalau dalam komunitas akan mudah melakukan ekspor, itu filosofisnya. ”Maka UMKM dan Koperasi jangan dipolarisasikan,” jelasnya.

Dalam rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, Forum Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil provinsi Jawa Barat tahun 2020 di Jatinangor, Sumedang, Selasa (25/2) Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Kadiskop dan UKM) Propinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji sangat mengapresiasi rencana perampingan struktur di Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurut Kusmana perampingan ini akan mempermudah daerah saat membutuhkan sesuatu yang terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UKM. ”Besar harapan kmi perubahan ini akan menambah kolaborasi sinergitas antara tugas pemerintah pusat dan daerah dalan melaksanakan kewajiban mengelola Koperasi dan UKM secara lebih efektif dan efisien,” harap Kusmana.

Ia juga mendukung klasterisasi pemberdayaan UMKM. ”Sangat tepat, kita ingin dalam satu ekosistem, pada saat memberdaykan koperasi dalam komunitas yang sama maka akan mempermudah penguatannya,” pungkas Kusmana. (dim/fin/ful)

Dilarang Dekati Pulau Seribu ,188 WNI Dievakuasi

pulau seribu
pulau seribu

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Pemerintah melarang nelayan dan warga setempat untuk mendekati Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, Jakarta. Pelarangan terkait observasi 188 warga negara Indonesia (WNI) awak kapal World Dream.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI M Zaenal mengatakan pihaknya telah mengevakuasi 188 WNI kapal MV World Dream yang dinyatakan negatif Covid-19 atau virus Corona menuju KRI dr Soeharso-990 di Perairan Selat Durian, Kepulauan Riau, Rabu (26/2).

“WNI yang dievakuasi terdiri atas 172 laki-laki dan 16 perempuan, proses evakuasi berjalan dengan baik dan lancar,” katanya dalam keterangan tertulisnya.

Dijelaskannya, transfer personel dilakukan dua sortie dengan menggunakan Transfer Boat MV World Dream menuju KRI dr Soeharso.

“Mereka diterima di KRI dr Soeharso dengan melalui prosedur pemeriksaan sesuai SOP protokol medis, selanjutnya akan bergerak menuju Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, yang diperkirakan akan tiba pada Jumat (28/2),” terangnya.

Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono meminta kepada masyarakat terutama nelayan di Kepulauan Seribu untuk tidak mendekati Pulau Sebaru, yang merupakan lokasi observasi 188 WNI dari wabah virus corona.

“Kesepakatan sterilisasi ada pengamanannya. Jadi tidak boleh masuk. Kalau sudah begitu (steril), masa ingin masuk,” kata Yudo.

Dijelaskannya, pengamanan Pulau Sebaru akan menerjunkan unsur seperti Kopaska TNI Angkatan Laut, Polair, KPLP, Paskhas AU dan Kopassus. Semuanya tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Terpadu yang diberangkatkan ke Pulau Sebaru.

Dalam pengamanan itu, kata Yudo, total 762 personel Kogasgabpad dikerahkan. Sebanyak 280 personel akan melakukan mengobservasi 188 WNI dari kapal World Dream di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

“Jumlah personel ini ada 762 personel satgas semua. Dari semua ya termasuk ABK KRI kemudian temasuk personel pengamanan, satgas pendamping, pendukung dan pengamanan,” jelas Yudo.

Terkait pengawasan, Yudo mengatakan area observasi telah dipasangi CCTV dan jaringan komunikasi.

“Sudah kami gelar komunikasi di sana, baik dari tempat ruangannya itu, bahkan juga pasang CCTV,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Budi Sylvana mengatakan 188 WNI tersebut juga akan menjalani pemeriksaan ulang sebelum ditempatkan di fasilitas observasi di Pulau Sebaru Kecil.

“Kami akan lakukan pemeriksaan ulang, laboratorium dan swab, itu kita lakukan di kapal, kemudian nanti turun ke Sebaru untuk observasi,” katanya.

Pemeriksaan swab atau usap tenggorokan dilakukan untuk mengidentifikasi organisme yang dapat menyebabkan infeksi di tenggorokan, termasuk mengetahui kemungkinan adanya virus corona.

Berbeda dengan penanganan WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, di Pulau Natuna, pemeriksaan swab akan dilakukan pada WNI dari Kapal World Dream.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan virus corona tak masuk ke Indonesia.

“Dinamikanya berbeda, Indonesia tidak mau kecolongan untuk itu. Kita berusaha mempertahankan. Kalau bisa jangan sampai ada di Indonesia,” katanya.(gw/fin)

Tiga Gubernur Kompak Mangkir dalam Rapat dengan DPR Bahas Penanganan Banjir

Ilustrasi rapat
Ilustrasi rapat

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kompak mangkir dari undangan rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Rabu (26/2). Padahal, agenda yang dibahas begitu urgen yakni penanganan banjir.

Ketidakhadiran tiga gubernur ini pun, menuai kritik dari mayoritas anggota DPR yang telah menunggu sejak pagi. Yang menarik, ketiga gubernur itu pun, dibanding-bandingkan dengan sikap Presiden Joko Widodo saat dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta.

”Kita ngundang para gubernur, karena punya itikat baik untuk menyelesaikan problem banjir. Bagaimana semua sinergi. Kenapa dipanggil, karena koordinasi sejak dulu pun sudah pernah dilakukan. Pak Presiden Jokowi saat jadi Gubernur DKI saja datang, karena merasa ini penting,” tegas Ketua Komisi V Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ditambahkannya, RDP yang hadir perwakilan dari Pemprov tentu tidak relevan, karena bukan pengambil keputusan. ”Soal banjir ini kan sudah kemana-mana dampaknya. Sampai ditarik-tarik ke ranah politik. Sudahlah, selesaikan. Rakyat sudah lelah, mereka butuh langkah kongkrit agar kendali banjir bisa satu arah. Kalau begini repot juga,” timpalnya

Ya, DDP Komisi V DPR rencananya mengupas tentang banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akhirnya ditunda karena ketidakhadiran tiga gubernur tersebut. ”Sekali lagi tolong sampaikan kepada gubernur masing-masing, rapat kita tunda dan akan dijadwalkan kembali untuk menunggu para gubernur datang,” beber Lasarus.

Keputusan menunda rapat tersebut diambil setelah sejumlah anggota Komisi V menyampaikan pendapat. Beberapa anggota Komisi V memang mengusulkan agar rapat ditunda.

Rapat akhirnya hanya mendengarkan paparan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono terkait dengan pembangunan infrastruktur terhadap sejumlah sungai yang menyebabkan banjir di Jabodetabek.

”Ya kalau dengan Pak Menteri PU PR kita sudah biasa rapat karena memang mitra kita. Sudah bolak-balik. Ada upaya komitmen yang dibangun. Untuk mengundang gubernur, Komisi V harus menyurati pimpinan DPR dan mendapat persetujuan dari Komisi II. Ini sudah bisa mengundang kok malah gubernur tidak ada yang datang,” kata Lasarus.

Dalam rapat tersebut, Lasarus memuji langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencegah banjir. ”Kita tidak tahu normalisasi atau naturalisasi sungai. Yang kita tahu Pak Menteri PU PR ini sudah melakukan kerjanisasi, tetapi terhambat karena ada kewenangan daerah yang tidak dikerjakan,” tuturnya.

Rapat untuk membahas penanganan banjir di Jabodetabek itu memang mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin. Namun, mereka hanya mengirimkan perwakilan yang Komisi V tidak bisa mengambil keputusan.

Rapat tersebut juga mengundang Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bagus Puruhito.

Usai RDP, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan banjir merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR selalu siap melakukan tugasnya, baik dalam ranah kordinasi maupun tugas-tugas dan tanggungjawabnya.

”Banjir ya persoalan kita. Persoalan pemerintah pusat dan daerah. Ketiaka ada pembagian wilayah, artinya ada ranah daerah pada tugas itu. Saya juga ga suka kalau penanggulangan banjir menjadi tanggungjawab satu pihak. Sinergi akan lebih baik,” terangnya.

Terkait kondisi DKI yang dalam kurun waktu sepekan kerap dilanda banjir, Basuki menegaskan, tidak hanya DKI, Bekasi, Tangerang juga menjadi daerah yang terdampak. Untuk Bekasi misalnya membutuhkan sekitar Rp4,4 triliun untuk mengatasi banjir dari hulu ke hilir. ”Hitungan pertama konsultan itu Rp4,4 triliun untuk memperbaiki Kali Bekasi dari hulu sampai hilir termasuk membangun bendungan Narogong,” jelasnya.

Di Bekasi ketinggian air bervariasi mulai dari 20 sentimeter hingga dua meter. ”Nah seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ada Sungai Cileungsi dan Cikeas dan di hulunya menjadi Kali Bekasi, lalu Bendung Bekasi dan baru kita tangani ruas per ruas, tapi kita sudah miliki desainnya secara keseluruhan. Sekarang kami sedang value engineering yang dikerjakan konsultan, kami review apa sudah benar termasuk cost-nya,” paparnya.

Basuki mengakui ada sejumlah perumahan yang memang cekung sehingga akan selalu didatangi banjir. ”Lalu ada lagi di atasnya lagi di Perumahan Nusa Indah yang daerah cekungan tapi harus direlokasi karena itu memang daerah galian C tapi dibuat jadi perumahan. Ini menurut Bu Bupati Bogor sekarang,” ungkapnya.

Basuki pun mendukung bila ada relokasi untuk masyarakat yang menempati perumahan tersebut. ”Saya minta bupati dialog dengan masyarakatnya, kalau mau direlokasi kita bikinkan rusun, apartemen supaya mereka pindah supaya bisa dipakai pengendalian banjir,” jelasnya.

Proyek senilai Rp4,4 triliun tersebut termasuk membangun bendungan Narogong itu. ”Semua Rp4,4 triliun sedang kita review termasuk cost-nya tapi tahun ini akan dikerjakan menyeluruh, sekarang sudah ada 6 kilometer yang siap dikerjakan, dari Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi bekerjasama untuk itu, mudah-mudahan 2-3 tahun selesai,” kata Basuki.

Di Bekasi, kecamatan yang terdampak banjir, yakni Bekasi Timur, Rawalumbu, Medan Satria, Bantargebang, Bekasi Barat, Pondok Gede dan Jatiasih. Lokasi yang terdampak mulai dari jalan raya hingga perumahan.

Masih disinggung soal penanganan banjir di Jakarta, Basuki menegaskan DKI merupakan Ibu Kota Negara. “Kalau soal ibu kota negara semua bertanggung jawab termasuk saya, jangan dibeda-bedakan kewenangan karena ini ibu kota negara, yang penting jangan ada duplikasi pekerjaan. Pompa mana saja datang duluan karena ini ibu kota negara kewenangan kan hanya untuk sistematika saja tapi kondisi darurat banjir kita bersama,” kata Basuki.

”Saya sudah persiapkan juga pompa-pompa mobile lebih banyak. Saya minta juga Pak Erick Menteri BUMN agar BUMN Karya membeli pompa-pompa ‘mobile’ lalu jadi aset mereka tapi saat begini akan jadi aset bersama,” ungkap Basuki.

Basuki pun mengakui sebelumnya pemerintah pusat sudah memberikan sejumlah pompa kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ”Pompa-pompa yang sebelum ini terkait jalan nasional kita serahkan semua, pada saat Gubernur Anies ini kita serahkan agar beliau bisa di’manage’ di satu tangan. Pompa dari APBN ada 104 sistem pompa, Pluit, Ancol, Melati, Karet, semua APBN kita serahkan supaya dikelola mereka, kita mau bangun lagi di Kali Item gak masalah,” kata Basuki.

Terulangnya banjir di Jakarta kali ini, menurut Basuki, adalah karena sistem drainase. ”Kalau menurut saya banjir Jakarta sekarang ini yang tadi pagi kondisi sungainya yang status Siaga 2 di Manggarai dan Karet yang lainnya masih empat dan tiga. Kesimpulannya kapasitas drainasenya yang lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya,” ungkap Basuki.

Untuk mengurangi besaran air yang masuk ke drainase Jakarta, Basuki mengaku sudah menyiapkan skenario di Kali Sentiong. ”Kami membuat pompa di hilir pompa Ancol di Mali Sentiong karena sekarang open makanya kalau pasang Kali Item banjir, sekarang sudah tender dan mau dibikin pintu kalau air laut pasang tidak bisa lagi masuk. Mudah-mudahan tahun depan sudah selesai karena pompanya besar sekali, tapi saya lupa kapasitanya sekitar Rp400-500 miliar biaya konstruksinya,” ungkap Basuki.

Sedangkan mengenai banjir di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Basuki mengaku sudah melakukan review sistem drainase termasuk dengan memperbesar embung Kemayoran. ”Tapi saya kira yang perlu kita sentuh sekarang drainase minimal harus dibersihkan semua,” tegas Basuki.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas SDA DKI Jakarta di Pos Pantau Manggarai, ketinggian air di Pintu Air Karet masih setinggi 690 sentimeter dengan status Siaga 1. Sedangkan untuk kondisi Pintu Air Manggarai hingga saat ini Pos Pantau Manggarai mencatat ketinggian air masih 915 sentimeter atau berstatus Siaga 2.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta hingga pukul 12.00 WIB mencatat ada 40 titik evakuasi yang dibangun di fasilitas-fasilitas umum di Provinsi DKI Jakarta dengan total pengungsi sebanyak 973 KK, 3.565 jiwa yang berada di 40 lokasi pengungsian itu.

Hingga saat ini, BPBD DKI mengatakan banjir yang kembali melanda Jakarta berasal dari curah hujan yang tinggi hingga ekstrem dengan ukuran sebesar 278 mm/ hari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkali-kali menyebutkan hingga saat ini seluruh jajarannya yang berada di Pemprov DKI Jakarta fokus menangani masalah banjir yang menyebabkan warga harus dievakuasi. (khf/dim/fin/ful)

.Ketua Komisi V Lazarus yang memimpin rapat mengatakan, tujuan rapat tersebut karena adanya indikasi kurangnya koorsinasi antara kepala daerah dengan pusat soal penanganan banjir. “Kami dari Komisi V memandang perlu untuk mengundang Menteri serta seluruh Pimpinan Provinsi yang berdekatan dengan DKI Jakarta terkait bagaimana koordinasi menangani banjir,” ujar Lazarus di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati menyayangkan ketiga gubernur yang turut diundang tak nampak batang hidungnya. “Pimpinan, sebenanya yang kita undang ini gubernur dari masing-masing provinsi. Ini adalah rapat yang sangat penting, ini bukan hanya untuk kita yang ada di sin. Tetapi ini untuk seluruh masyarakat mulai Jabar sampai DKI. Khususnya yang di DKI,” katanya.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Roberth Rouw. Ia mengkritik ketidakhadiran tiga gubernur tersebut. “Pimpinan daerah tidak punya hati untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat,” ujarnya.

Menurut dia, banjir yang melanda Jabodetabek merupakan peristiwa yang sangat memalukan. Ia pun meminta agar kepala daerah tidak merasa pintar dan jago dalam menangani masalah banjir. “Rapat yang begitu pentingnya seperti ini, Pak Menteri saja sudah berkenan hadir, seluruh mitra kota berkernan hadir, kenapa yang lainnya tidak. Untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini. Saya kira perlu dievaluasi,” ujarnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang hadir saat rapat membantah ada permasalahan koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan banjir di Ibu Kota. Meski Anies tak hadir dalam rapat penanganan banjir di Komisi V DPR RI, keduanya tetap berhubungan baik. Menurut Basuki, tak ada perdebatan dalam penanganan banjir di Jakarta. “Makanya kalau dibilang ada perdebatan sengit, nggak ada itu. Kalau saya sampai berdebat malu,” ujar Basuki. Meski Anies tak hadir dalam rapat, Basuki memastikan pihaknya akan tetap bekerja untuk menanggulangi banjir di Jakarta. “Saya kerja terus,” imbuhnya.

Bahkan, ia ingin masyarakat memahami, dalam penanganan banjir di Jakarta ini bukan hanya tanggung jawab Anies. Melainkan juga tanggung jawab pemerintah pusat. Pasalnya, DKI Jakarta masih menyandang status Ibu Kota Negara. “Sekarang yang saya sampaikan, tidak hanya karena wilayah Ciliwung-Cisadane. Tetapi ini Jakarta ibu kota negara. Jadi jangan dipecah-pecah kewenangan. Kewenangan itu kekuasaan saja, nggak suka saya. Tapi tanggung jawab. Jadi termasuk saya ini bertanggung jawab kalau ada banjir di Jakarta,” tegasnya.

Basuki memaparkan sejumlah penanganan. Fokusnya penangan wilayah sungai. Wilayah sungai tersebut adalah Cisadane, Ciliwung, dan Citarum. Wilayah Bekasi, sedang ditangani oleh balai besar di Jakarta. Dia mengatakan penanganan juga dilakukan dengan terus berkoordinasi dengan Pemerintah daerah. Termasuk, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Untuk penanganan Sungai Ciliwung, kata dia, kementerian sudah membuat masterplan. Dalam rencana itu, normalisasi atau pembangunan tanggul sudah dikerjakan sepanjang 16 km dari 33 km yang direncanakan.

Sedangkan untuk Kali Cisadane tanggul yang dikerjakan sebanyak 14,8 km dari yang direncanakan 72 km. Dia menuturkan titik banjir di Jabodetabek pada 25 Februari 2020 sebanyak 76 titik. Titik terbanyak berada di Kota Bekasi dan Jakarta Selatan, masing-masing 19 dan 17 titik. Banjir di hari itu, 65 persen dipengaruhi drainase dan 35 persen dipengaruhi sungai. Sedangkan pada 23 Februari banjir dipengaruhi drainase 86,6 persen dan sungai 13,4 persen. (khf/fin/rh)