32 C
Magelang, ID
Senin, Agustus 3, 2020
Beranda blog

Berbagi 5 Ekor Sapi untuk Warga Kota Magelang, Aksi Dokter Aziz saat Idul Adha di Tengah Pandemi

Berbagi 5 Ekor Sapi untuk Warga Kota Magelang, Aksi Dokter Aziz saat Idul Adha di Tengah Pandemi
Berbagi 5 Ekor Sapi untuk Warga Kota Magelang, Aksi Dokter Aziz saat Idul Adha di Tengah Pandemi

MAGELANGEKSPRES.COM,USAI menggelar salat Idul Adha 1441 Hijriah, umat Islam di Kota Magelang melaksanakan penyembelian hewan kurban. Penyembelian hewan kurban dilaksanakan pada hari Jumat maupun Sabtu di masjid-masjid yang tersebar di Kota Magelang.

Hal tersebut juga dilakukan oleh Doktor dr HM Nur Aziz Sp PD KGH FINASIM yang menyumbangkan 5 ekor sapi untuk warga Kota Magelang. Hewan kurban tersebut dipotong di 3 tempat yakni di Cluster Sanggriya Wates, Tuguran dan Ngembik, kemudian disalurkan pada masyarakat di seluruh wilayah Kota Magelang. Bantuan yang diberikan di tengah pandemi Covid-19 diharapkan  bisa membantu meringankan beban warga yang terdampak langsung maupun tidak. “Hewan kurban disalurkan kepada masyarakat secara merata di Magelang Utara, Tengah dan Selatan. Semoga, bantuan tersebut bisa membuat masyarakat lebih sehat dan bahagia,” harapnya.

Dokter Azis, panggilan akrabnya, adalah putra daerah Kota Magelang yang akan diusung oleh koalisi 4 partai politik, antara lain PKS, Partai Demokrat,  Partai Golkar dan PKB yang masih dalam proses sebagai bakal calon walikota Magelang dalam Pilkada 2020. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultasi ginjal dan hipertensi itu akan berpasangan dengan KH drs Mansyur Siroj M.Ag.

Selain menyumbang hewan kurban, pria asal Kampung Tuguran, Kelurahan Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelang tersebut  juga ikut menyaksikan penyembelian di kampung Tuguran, tempat kelahirannya Sabtu (1/2).”Setiap tahun berkurban, tahun ini memang saya lebih banyak di Kota Magelang, ingin berbagi kebahagiaan kepada masyarakat Kota Magelang,” ungkapnya.

Sebagai putra daerah, Dokter Azis ingin mengabdi di tanah kelahirannya. Bekal ilmu yang diperolehnya selama ini, dharapkan bisa menjadi bekal untuk membangun masyarakat dan Kota Magelang menjadi lebih baik.

Menurut pemilik  RS Prima Medika, Pemalang dan RS Hawari Esa, Slawi bahwa Kota Magelang memiliki infrasruktur yang baik  sebagai kota jasa. Kota Magelang memerlukan sumber daya manusia yang lebih unggul, yang nantinya bisa mampu membangun kota dan masyarakatnya menjadi lebih sehat dan bahagia.(adv/hen)

Cedera Marquez Belum Pulih 100% di Brno

Cedera Marquez Belum Pulih 100% di Brno
Cedera Marquez Belum Pulih 100% di Brno

MAGELANGEKSPRES.COM,CERVERA – Waktu menjadi musuh utama Marc Marquez untuk memulihkan cedera pada lengan kanannya. Sebab, seri ketiga yaitu MotoGP Republik Ceko 2020 di Sirkuit Autodrom Brno, hanya tinggal sepekan lagi. Wajar apabila akhirnya The Baby Alien tidak yakin kondisi fisiknya bugar 100%.

Seperti diketahui, Marc Marquez mengalami cedera tulang humerus pada tangan kanannya usai terjatuh di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, 19 Juli 2020 malam WIB. Bukan kecelakaan yang menyebabkan tulangnya patah, melainkan hantaman ban belakang motor Honda RC213V ketika dirinya tersungkur di kerikil.

Juara dunia MotoGP 2019 itu sempat diprediksi absen membalap pada seri kedua MotoGP Andalusia 2020 yang berlangsung 26 Juli lalu. Sebab, Marc Marquez baru menjalani operasi bedah pada Selasa 21 Juli 2020 sore WIB. Namun, kejutan terjadi jelang seri kedua.

Marc Marquez sempat muncul di sirkuit dan diizinkan tim medis MotoGP untuk mengaspal. Setelah absen pada dua sesi latihan bebas (FP), dirinya sempat mengikuti FP3. Sayangnya, rasa sakit pada lengan kanan membuatnya harus mundur dari balapan.

Kini, pembalap bernomor motor 93 itu tengah memulihkan kondisi fisiknya jelang MotoGP Republik Ceko 2020, 9 Agustus mendatang. Marc Marquez mengakui, tubuhnya tidak akan berada dalam kondisi 100% bugar ketika tiba di Brno pekan depan.

“Tentu saja, saya tidak akan 100% ketika di Brno. Namun, mungkin saja saya bugar sepenuhnya di Red Bull Ring (seri keempat), Anda tidak pernah tahu. Karena semua sirkuit banyak memiliki tikungan ke kanan, segalanya menjadi lebih sulit,” papar Marc Marquez, dilansir dari Corse di Moto, Minggu (2/8/2020).

Ditilik dari pernyataan tersebut, ada kemungkinan kakak dari Alex Marquez itu baru kembali pada seri keempat di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, 16 Agustus mendatang. Apalagi, ia menyebut kondisi fisik adalah prioritas utama saat ini, bukan Kejuaraan Dunia MotoGP 2020.

“Kondisi fisik adalah prioritas. Namun, tujuan keduanya adalah Kejuaraan Dunia. Masih banyak balapan tersisa, apapun bisa terjadi. Saya ada di sini karena tidak akan pernah menyerah selama masih ada kesempatan,” tutup pembalap berusia 27 tahun itu.

Demi memulihkan cederanya, Marc Marquez menghabiskan waktu nyaris setiap hari bersama fisioterapis pribadinya, Carlos Garcia. Keduanya sama-sama berpacu dengan waktu agar sang pembalap bisa setidaknya menunggangi motor di Brno.

Juara dunia MotoGP enam kali itu boleh-boleh saja tetap optimis dengan peluangnya. Namun, Marc Marquez harus sadar dirinya kini sudah terpaut 50 poin dari pemimpin klasemen sementara Fabio Quartararo. Dengan 13 balapan tersisa, semuanya masih mungkin, kendati amat sulit. (net)

Arsenal Juara Piala FA, Lacazette Balas Olok-olok Giroud

Arsenal Juara Piala FA, Lacazette Balas Olok-olok Giroud
Arsenal Juara Piala FA, Lacazette Balas Olok-olok Giroud

MAGELANGEKSPRES.COM,LONDON – Kemenangan Arsenal atas Chelsea di final Piala FA juga berarti satu hal: The Gunners bisa membalas olok-olok mantan penyerangnya, Olivier Giroud, tahun lalu.

Arsenal sukses merengkuh gelar juara Piala FA usai menang 2-1 atas Chelsea dalam partai puncak di Wembley, Sabtu (1/8/2020) malam WIB. Dua gol Pierre-Emerick Aubameyang membalas gol Christian Pulisic yang sempat bikin Chelsea memimpin.

Memenangi trofi adalah satu hal, tapi buat penyerang Arsenal Alexandre Lacazette, sukses kali ini juga menghadirkan kesempatan penting: membalas olok-olok Giroud. Giroud seperti diketahui adalah mantan pemain Arsenal, yang menyeberang ke Chelsea pada Januari 2018 silam.

Nah, Giroud pada prosesnya sempat meledek Arsenal ketika mengantarkan Chelsea juara Liga Europa pada Mei tahun lalu. Giroud bikin satu gol untuk membantu Chelsea membungkam mantan timnya itu dengan skor 4-1.

“Terima kasih, Arsenal!” teriaknya sembari memegang trofi dalam video live yang kala itu diunggah rekan setimnya, Jorginho.

Olok-olok itu berbalik ketika Giroud berada di pihak yang kalah kali ini. Lacazette mengunggah ulang instastory, diduga milik seorang penggemar, yang menyoroti tingkah Giroud di bangku stadion, kala Arsenal sedang berselebrasi.

Lacazette turut membubuhkan gif dalam unggahan tersebut, menambah kesan ledekan untuk kompatriotnya tersebut. Keduanya bukan sosok yang asing satu sama lain, karena pernah jadi rekan di tim nasional Prancis. (net)

2.000 Pemudik Pulang Kampung, Diimbau Patuhi Protokol Kesehatan

SALAT IDUL ADHA - Bupati Asip Kholbihi mengikuti salat Idul Adha dengan protokol kesehatan di Masjid Al Muhtarom.
SALAT IDUL ADHA - Bupati Asip Kholbihi mengikuti salat Idul Adha dengan protokol kesehatan di Masjid Al Muhtarom.

MAGELANGEKSPRES.COM,KAJEN – Sekitar 2.000 pemudik di Jabodetabek dan sekitarnya pulang kampung halamannya di Kabupaten Pekalongan pada Idul Adha 2020. Para pemudik diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan selama berada di kampung halamannya.
“Hari Raya Idul Adha ini, ada sekitar 2.000 masyarakat Kabupaten Pekalongan yang berada di Jabodetabek mudik ke Kabupaten Pekalongan, saya mohon untuk menerapkan protokol kesehatan apabila berada di kampung halaman,” pesan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi usai salat Idul Adha di Masjid Muhtarom, Jumat (31/7/2020).
Bupati juga minta kepada kepala desa untuk memantau para pemudik yang datang tersebut.
Perlu diketahui tren kasus Covid-19 di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.
“Saat ini ada 51 kasus Covid-19 di Kabupaten Pekalongan, karena itu saya mohon kepada masyarakat untuk kesadaran untuk mencegah penyebaran virus corona,” ungkapnya.
Menurut Asip, walaupun ada kenaikan jumlah kasus Covid-19, untuk status Kabupaten Pekalongan saat ini masih kuning belum ada kenaikan status.
“Kabupaten Pekalongan masih urutan kelima, daerah yang risikonya masih rendah. Tetapi, peningkatan kasus Covid-19 perlu diwaspadai secara serius,” ujarnya.
Asip menambahkan, spirit di Hari Raya Idul Adha mampu membangkitkan kembali semangat rela berkurban.
“Semangat rela berkurban ini yaitu untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menjaga keselamatan masyarakat. Seperti selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun, selalu menjaga jarak, dan menjaga pola hidup sehat,” ujar dia.
Bupati juga berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk selalu sabar dan tabah dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19.
Selain itu, lanjut Bupati, yang lebih paling penting lagi yaitu ikhtiar untuk mencegah penyebaran virus corona harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kabupaten Pekalongan. (had)

Klinik Roboh Timpa Satu Pekerja

EVAKUASI - Tim PMI Kabupaten Tegal sedang melakukan evakuasi korban yang tertimpa bangunan roboh di Desa Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, 
EVAKUASI - Tim PMI Kabupaten Tegal sedang melakukan evakuasi korban yang tertimpa bangunan roboh di Desa Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, 

MAGELANGEKSPRES.COM,TEGAL – Sebuah bangunan klinik di Desa Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru roboh, Minggu (2/8). Akibatnya, satu orang tertimpa reruntuhan dan mengalami patah tulang.

Informasi ini berdasarkan laporan dari Tim Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tegal. Dalam laporan itu menyebutkan, korban bernama Eko Purwanto,32, warga RT 04 RW VI Desa Dukuhlo, Kecamatan Lebaksiu.

“Peristiwa itu terjadi sekitar jam sembilan pagi. Korban luka satu orang,” kata Ketua PMI Kabupaten Tegal, Iman Sisworo, melalui Kepala Markas Sunarto.

Dia menuturkan, semula pihaknya mendapat laporan dari salah satu anggota Galawi Rescue ihwal robohnya bangunan tersebut. Tanpa menunggu lama, PMI langsung menerjunkan anggotanya untuk melakukan assesment dan membantu proses evakuasi korban. Diperoleh informasi, korban sedang melakukan finishing bangunan tersebut. Mendadak atapnya roboh dan menimpa korban hingga terjepit. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke RSUD dr Soeselo setelah sebelumnya petugas PCS 119 Kabupaten Tegal melakukan observasi.

“Korban mengalami patah tulang. Langsung dibawa ke rumah sakit,” ujarnya.

Selain tim PMI, anggota Polsek Dukuhwaru juga membantu melakukan evakuasi. Termasuk petugas damkar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Galawi Rescue, dan RAPI Kabupaten Tegal. (yer/gun)

Grebeg Notoyudan Digelar dengan Protokol Kesehatan Covid-19

KIRAB BUDAYA. Warga Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo melakukan kirab budaya dengan berkeliling desa setempat,
KIRAB BUDAYA. Warga Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo melakukan kirab budaya dengan berkeliling desa setempat,

MAGELANGEKSPRES.COM,Harapan masyarakat Desa Legokasri Kecamatan Tlogomulyo untuk menggelar tradisi di bulan besar (dalam kalender jawa) akhirnya terkabul. Hanya saja pelaksanaan tradisi yang sering disebut dengan Grebeg Notoyudan ini harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pagi itu udara cukup dingin, termometer menunjukan angka 18 derajat celcius. Masyarakat di lereng Gunung Sumbing ini sudah mulai sibuk menyiapkan segala kebutuhan untuk menggelar tradisi yang sudah turun menurun sejak nenek buyutnya itu.

Udara yang dingin menusuk tulang sepertinya sudah tidak menjadi penghalang bagi masyarakat yang tinggal di ketinggian kurang lebih 1.200 Mdpl ini. Dengan penuh semangat masyarakat bergotong royong dan bahu membahu mempertahankan tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun ini.

Matahari mulai meninggi, cuaca sudah mulai semakin hangat, segala kebutuhan untuk tradisi yang sudah dianggap sakral ini dipersiapkan di satu titik. Ada dua gunungan besar akan akan diarak dalam kirab budaya sebelum tradisi ini dilaksanakan di mata air yang berada di lereng Gunung Sumbing itu.

“Ada dua gunungan, yang satu gunungan darat melambangkan hasil bumi dan satunya gunungan rombong melambangkan alam semesta,” terang Sutopo, salah satu tokoh masyarakat desa setempat, Minggu (2/8).

Tidak hanya gunungan saja yang diarak dalam kirab budaya tersebut, sejumlah tumpeng, ingkung dan jajanan pasar, serta arak-arakan kesenian dari desa setempat pun ikut andil dalam tradisi.

Setelah melakukan kirab budaya keliling desa, kemudian sesampainya di mata air yang berada di atas desa, para tokoh agama dan desa setempat kemudian melakukan doa bersama untuk meminta keselamatan dan keberkahan menjelang panen raya tembakau 2020 ini.

“Tidak hanya untuk masyarakat desa kami saja, namun untuk semua masyarakat di Temanggung, Jawa Tengah dan Indonesia, semoga wabah corona ini segera berakhir,” harapnya.

Ia menuturkan, gelaran tradisi ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini tradisi digelar dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Masyarakat yang terlibat dalam tradisi ini sebelumnya menjalani pengecekan kesehatan.

Selain itu pihaknya juga membentuk tim gugus tugas pencegahan Covid-19 sebelum tradisi ini dilaksanakan. Dengan dibantu anggota Linmas, tim gugus tugas ini melaksanakan tenggungjawabnya melakukan penjagaan dengan mengecek suhu tubuh kepada masyarakat yang akan mengikuti tradisi ini.

“Tempat cuci tangan, handsanitizer juga kami sediakan di setiap titik, masuk dan ikut dalam tradisi ini wajib memakai masker,” tegasnya.

Sementara itu Mbah Gajul salah satu sesepuh desa setempat menuturkan, meskipun dengan protokol yang ketat namun tradisi Grebeg Notoyudan atau nyadran kali (mata air) ini tetap berlangsung dengan khidmat.

“Alhamdulillah semua masyarakat bisa menaati semua aturan yang diberlakukan, sehingga tradisi ini bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga tetap menjaga jarak saat ikut dalam grebeg ini,” terangnya.

Ia berharap, ke depan kondisi ini bisa semakin membaik, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Apalagi saat ini petani tembakau sudah mulai memasuki panen raya.

“Semoga saja cuacanya mendukung, kualitas tembakau menjadi baik dan pabrikan bisa membeli tembakau dari petani dengan harga yang sangat wajar,” harapnya. (*)

Wabah Kian Menggila, Pilkada Sulit Ditawar

Wabah Kian Menggila, Pilkada Sulit Ditawar
Wabah Kian Menggila, Pilkada Sulit Ditawar

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Pandemi Covid-19 hingga bulan Agustus masih belum menunjukkan kata aman bagi seluruh penduduk di dunia secara umum, khususnya Indonesia. Meski demikian rasanya sulit menghentikan syahwat Pemerintah untuk menghentikan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Analis Kebijakan Publik dari Institute for Development and Governance Studies Fahmi Prayoga mengatakan, dengan persoalan kesehatan yang belum sepenuhnya terkendali, ditambah upaya pemulihan sektor ekonomi ini bukan persoalan yang main-main. Sementara pemerintah terus ngotot untuk melangsungkan pesta demokrasi.

Nah, mencermati data International Foundation for Electoral Systems (IFES), maka ada sekitar 47 negara yang akan melakukan pemilu di tahun 2020 ini. Beberapa negara yang sudah melaksanakan pemilu di antaranya adalah Polandia pada 12 Juli 2020, Singapura pada 10 Juli 2020, dan Kroasia pada 5 Juli 2020.

”Negara-negara tersebut memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilu di tengah pandemi covid-19. Indonesia harus belajar dan benar-benar mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi,” terang Fahmi, Minggu (2/8).

Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan upaya maksimal untuk semaksimal mungkin mengurangi kerumunan serta interaksi yang ada di TPS. Hal tersebut dapat ditambah dengan semua petugas sepatutnya menggunakan alat pelindung diri.

Serta, para pemilih wajib menggunakan masker, face shield apabila diperlukan, serta sarung tangan. Pemilih lansia yang rentan tertular covid-19 dapat diprioritaskan untuk memberikan hak suaranya di pagi hari.

”Orang-orang yang sudah menjalani rapid test dan dinyatakan reaktif harus dilayani door to door. Begitu pula dengan kondisi yang sudah terkonfirmasi positif covid-19. Karena perlu kita sadari bahwa pemilu di Singapura hanya berjumlah sekitar 2,65 juta pemilih. Sementara di Indonesia ada sekitar lebih dari 100 juta pemilih yang memiliki hak suara,” timpalnya.

Lalu apakah kita sudah benar-benar siap melaksanakan pilkada di tengah pandemi? Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan meskipun grafik penyebaran Covid-19 meningkat, kemungkinan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur sangat kecil kecuali memang ada sesuatu keadaan yang luar biasa terjadi.

”Sudah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Dan ini sudah final. Kemungkinan untuk diundur lagi ke 2021 sangat kecil,” terangnya.

Terkecuali sambung Guspari memang ada sesuatu keadaan yang sangat luar biasa terjadi. Kalaupun terjadi sesuatu hal yang luar biasa sehingga mengharuskan Pilkada 2020 diundur tentu akan dilakukan lagi pembicaraan antara pemerintah dengan DPR.

Menurut dia, secara konstitusi, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang awalnya ditetapkan pada tanggal 23 September 2020, karena ada wabah Covid-19 ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020 sudah melalui pembahasan dan kajian yang mendalam antara pemangku kebijakan terkait pilkada.

”Dan awalnya memang kami di Komisi II DPR mewacanakan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur menjadi tahun 2021. Setelah dilakukan pembicaraan yang intensif antara pemerintah dan DPR berdasarkan analisa dan kajian-kajian maka ditetapkanlah penundaan pilkada itu menjadi tanggal 9 Desember 2020,” ujarnya.

Politikus PAN itu menjelaskan penetapan tanggal pelaksanaan pilkada melalui beberapa pertimbangan misalnya Mendagri mengatakan ada 49 negara yang menjadwalkan pelaksanaan pemilu.

Mendagri juga penjelasannya tidak ada satupun dari negara tersebut melakukan penundaan menjadi tahun 2021 dan Indonesia adalah negara yang terakhir melaksanakan pilkada pada tahun 2020 ini.

”Pertimbangan lainnya juga karena tidak ada yang bisa menjamin kapan kepastian pandemi Covid-19 ini akan berakhir,” jelasnya.

Berdasarkan pertimbangan itu dilakukan pembahasan lebih lanjut, dan akhirnya Komisi II DPR RI bersama pemerintah menetapkan pelaksanaan Pilkada serentak menjadi tanggal 9 Desember 2020 sesuai usulan yang diminta pemerintah.

Oleh karena itu, Guspardi mengingatkan agar KPU sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pilkada di 270 wilayah di Indonesia meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota harus tetap berpedoman dan berkomitmen penuh terhadap protokoler kesehatan yang ketat dalam setiap tahap pelaksanaan Pilkada 2020.

”Karena salah satu syarat tahapan Pilkada 2020 dapat dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19 adalah wajib menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. (fin/ful)

Ibukota Bakal Diterjang Lonjakan COVID-19

Ibukota Bakal Diterjang Lonjakan COVID-19
Ibukota Bakal Diterjang Lonjakan COVID-19

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan kembali aturan ganjil genap di 25 ruas mulai Senin (3/8). Aturan ini diterapkan untuk ‘mengerem’ penularan COVID-19 yang masih saja tinggi. Namun, sistem ganjil genap justru diprediksi bakal meningkatkan lonjakan pasien COVID-19.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah menilai penerapan ganjil genap saat ini tidak tetap. Terlebih dengan alasan sebagai langkah antisipasi maraknya Klaster Perkantoran penyebaran COVID-19.

Kebijakan tersebut, dinilainya justru akan semakin menambah banyak pasien COVID-19. Terutama penyebaran dari angkutan umum, karena sulitnya melakukan physical distancing atau jaga jarak.

“Dengan ganjil genap ini, akan terjadi penularan yang tinggi. Orang berkerumun, antre di halte, stasiun. Mereka naik ojol, pakai helm ojol. Kan bisa menular lewat helm,” ujarnya, Minggu (2/8).

Menurutnya, kebijakan yang paling tepat untuk memutus penyebaran COVID-19 adalah dengan bersikap tegas kepada masyarakat yang tak menerapkan protokol kesehatan.

“Cara paling efektif, harusnya memberi tindakan tegas agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.

Dikatakannya, sistem ganjil genap di ibukota baru bisa diterapkan jika kurva pandemi COVID-19 di Indonesia sudah turun.

“Penerapan ganjil genap harus menunggu kurvanya turun. Saat ini saja belum sampai puncak. Masih jauh puncaknya,” ujarnya.

Penerepan di masa pandemi saat ini, justru dinilainya sebagai upaya PEmprov DKI Jakarta menambah pemasukan APBD DKI Jakarta. Sebab semakin banyak yang ditilang atau terkena sanksi makan akan semakin tinggi uang yang masuk.

“Kalau melanggar kan ada sanksi, apalagi ada e-tilang. Saya melihat ini menjadi peluang pemasukan bagi Pemprov DKI. Selama ini kan DKI Jakarta memperoleh penghasilan sekitar Rp1,1 sampai 1,5 miliar dari pelanggar lalu lintas itu,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan sistem ganjil genap merupakan kebijakan rem darurat (emergency break) mencegah klaster 19 perkantoran. Hal ini sesuai Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi.

“Dan di dalam Pergub 51 juga telah diatur bahwa dalam situasi tertentu ada dua ‘emergency break’ yang bisa diterapkan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya mekanisme ganjil genap kendaraan,” katanya.

Dijelaskannya, tujuan pengaturan tersebut muaranya adalah prinsip jaga jarak, baik di lingkungan kantor serta di pusat-pusat kegiatan.

Kebijakan itu diberlakukan karena pihaknya melihat volume lalu lintas di Jakarta terus mengalami kenaikan setiap harinya selama pelaksanaan PSBB transisi.

“Bahkan volume lalu lintas di beberapa titik Jakarta telah melampaui sebelum masa pandemi COVID-19,” ungkapnya.

Dicontohkannya di area Cipete, Jakarta Selatan saat pandemi COVID-19 belum berlangsung kondisi lalu lintasnya adalah sekitar 74.000 kendaraan per hari. Kemudian saat ini angkanya sudah terlampaui menjadi 75.000 kendaraan per hari.

Selanjutnya di Jalan Sudirman, Senayan, rata-rata volume lalu lintas sebelum masa pandemi itu sekitar 127.000 kendaraan per hari. Tetapi saat ini, kondisinya sudah sekitar 145.000 kendaraan per hari.

Kondisi tersebut, menurut Syafrin, memperlihatkan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menjaga agar tidak terjadi kepadatan di perkantoran ataupun di pusat-pusat kegiatan, seolah-olah belum efektif berjalan.

“Dan perlu dipahami juga semenjak pemberlakuan SIKM (surat izin keluar masuk) Jakarta ditiadakan pada tanggal 14 Juli lalu, maka instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta itu otomatis tidak ada lagi,” kata dia.

Oleh sebabnya, saat ini kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap menjadi satu instrumen Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan pergerakan orang.

“Sehingga, warga yang mendapatkan tugas atau mendapatkan bagian shift kerja dari rumah dengan plat nomor, misalnya yang bersangkutan ganjil di tanggal genap, maka warga tersebut akan tetap di rumah, tidak melakukan pergerakan yang tidak penting,” katanya.

Syafrin mengancam jika kepadatan lalu lintas tetap tinggi, maka sistem ganjil genap akan dilakukan 24 jam penuh atau sepanjang hari.

“Jika nanti analisa kami ternyata mobilitas warga tidak terjadi perubahan pada periode pelaksanaan PSBB transisi maka bisa saja kami menerapkan ganjil-genap sepanjang hari bahkan bisa juga mengenakan kepada kendaraan roda dua,” ancamnya.

Untuk saat ini, sistem Ganjil Genap hanya berlaku bagi kendaraan roda empat, bukan untuk kendaraan roda dua.

Sebagai langkah mengantisipasi lonjakan penumpang angkutan umum, pihaknya akan mengerahkan bus tambahan.

“Jadi tidak lagi bus sapu jagat yang disediakan, tapi seluruh armada yang ada dikerahkan untuk backup pelaksanaan kebijakan ganjil genap besok,” katanya.

Dinas Perhubungan akan menambah jumlah bus TransJakarta di sepuluh koridor sebanyak 25 persen.

“Bukan kapasitasnya, tapi 25 persen jumlah bus di setiap koridor yang bersinggungan dengan kebijakan ganjil genap. Jadi setelah kami petakan, ada sepuluh koridor yang langsung bersinggungan rutenya dengan luas jalan yang ada Ganjil Genap, maka 10 koridor tersebut seluruh armadanya kami tambah,” terangnya.

Penambahan tersebut dibenarkan Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas TransJakarta Nadia Disposanjoyo. Dikatakannya, pihaknya menambah 155 armada di 10 ruas koridor Bus Rapid Transit (BRT) yang saling bersinggungan dengan kawasan Ganjil Genap mulai Senin (3/8).

“Penambahan ini untuk memastikan selalu terjaganya kapasitas maksimum sesuai protokol pencegahan COVID-19 yaitu 50 persen dari kapasitas angkut dan mempercepat pengosongan halte pada jam-jam sistem ganjil genap diterapkan yaitu pagi pukul 06.00 – 10.00 WIB dan sore pukul 16.00 – 21.00 WIB,” katanya.

Lebih lanjut, armada-armada TransJakarta tambahan itu dipastikan sudah melewati proses sterilisasi maupun sudah disiapkan secara teknis sehingga dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

“Keseluruhan armada tersebut akan disebar di 10 koridor yang bersinggungan dengan 25 ruas jalan yang terkena imbas kebijakan Ganjil Genap,” ujar Nadia.

Sementara Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan sistem ganjil genap akan diterapkan di 25 ruas jalan Ibu Kota. Ruas jalan ini sebelumnya juga ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Terkait penambahan ruas jalan, dia menyebut sangat bisa dimungkinkan. Namun hal itu mesti dikaji dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan lainnya.

“Intinya akan kita koordinasikan dengan seluruh instansi terkait. Karena bagaimanapun lalu lintas ini kan multi stakeholder,” katanya.

Sambodo menjelaskan ruas jalan ditambah sistem ganjil genap mesti mendukung akses transportasi yang memadai. Sebab, di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi diyakini banyak pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum untuk menghindari aturan ganjil genap.

Selain itu, mesti ada perhitungan penambahan jumlah transportasi umum yang disediakan. Pasalnya kapasitas penumpang dalam satu kendaraan hanya dibolehkan 50 persen.

“Seberapa banyak perkiraan terjadinya perpindahan (kendaraan pribadi ke umum), serta apakah perpindahan itu mampu ditampung dengan jumlah transportasi umum yang ada,” ujar Sambodo.

Penambahan ruas jalan juga mesti diawali dengan sosialisasi selama 30 hari. Kemudian mesti ada rambu jalan yang menunjukkan ruas jalan menerapkan sistem ganjil genap.

“Ketika rambu dan sosialisasi sudah ada maka barulah kemudian aturan itu bisa ditegakkan,” tegas Sambodo.

Sistem ganjil genap akan diterapkan di 25 ruas jalan Ibu Kota. Ruas jalan ini sebelumnya juga ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Jam operasi ganjil genap di masa PSBB transisi akan sama dengan penerapannya sebelum masa pandemi, yakni pada pukul 06.00 WIB-10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB-21.00 WIB.

Dijelaskannya, selama tiga hari ke depan dari Senin (3/8) hingga Rabu (6/8), pihaknya tidak memberlakukan penindakan dan masih menerapkan sosialisasi.

“Tetapi mulai hari Kamis (7/8), berbarengan dengan selesainya Operasi Patuh Jaya tanggal 5 Agustus, barulah kita tindak kendaraan-kendaraan pelanggar aturan ganjil genap, baik secara manual maupun elektronik,” ujarnya.

Di sisi lain, Jakarta kembali menjadi daerah dengan penularan COVID-19 tertinggi pada Minggu (2/8).

Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, jumlah kasus positif di Jakarta bertambah 377 orang. Sedangkan Jawa Timur melaporkan penambahan kasus positif sebanyak 180 orang. Urutan ketiga terdapat Provinsi Sumatera Utara dengan penambahan 174 kasus.

Berdasarkan data Satgas COVID-19, penambahan kasus konfirmasi positif corona pada Minggu (2/8) sebanyak 1.519 orang. Dengan demikian akumulasi kasus positif mencapai 111.455.(gw/fin)

Info Grafis

Ganjil Genap Era COVID-19

Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan sistem ganjil genap pada Senin (3/8). Kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan penularan COVID-19 klaster perkantoran.

Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi.

Alasan Penerapan

Volume lalu lintas di Jakarta terus naik selama pelaksanaan PSBB transisi. Volume lalu lintas di beberapa titik Jakarta telah melampaui sebelum masa pandemi COVID-19.

Waktu Penerapan

Pukul 06.00 WIB-10.00 WIB

Pukul 16.00 WIB-21.00 WIB.

Sanksi

Senin (3/8) hingga Rabu (6/8) sosialisasi

Kamis (7/8) tilang, baik manual maupun elektronik

Langkah Antisipasi

Tambah 155 bus di 10 ruas koridor Bus Rapid Transit (BRT)

Koridor Penambahan Armada

KORIDOR 1 Blok M – Kota

KORIDOR 2 Pulogadung 1 – Harmoni

KORIDOR 3 Kalideres – Pasar Baru

KORIDOR 4 Pulogadung 2 – Tosari

KORIDOR 5 Kampung Melayu – Ancol

KORIDOR 6 Ragunan – Tosari

KORIDOR 7 Kampung Rambutan – Kampung Melayu

KORIDOR 8 Lebak Bulus – Harmoni

KORIDOR 9 Pinang Ranti – Pluit

KORIDOR 10 PGC 2 – Tanjung Priok

1. L2 Pulogadung – Harmoni Via Pramuka

2. 10D Kampung Rambutan – Tanjung Priok

3. 2F Rusun Cakung Barat – Pulogadung

4. 3A Rusun Pesakih – Kalideres

5. 11B Rusun Rawabebek – Penggilingan

6. 11C Rusun Pinus Elok – Rusun Pulo Gebang

7. 11K Rusun Komarudin – Penggililngan

Kendaraan Bebas Ganjil Genap

1. Kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas

2. Kendaraan ambulans

3. Kendaraan pemadam kebakaran

4. Kendaraan Angkutan Umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwana dasar kuning

5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik

6. Sepeda motor

7. Kendaraan angkutan barang khusus pengangkut Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas

8. Kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia

9. Kendaraan Dinas Operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah. TNI dan Polri

10. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara

11. Kendaraan untuk memberikan pertolongan kepada kecelakaan lalu lintas

12. Kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia antarbank, pengisi ATM dan pengawasan dari petugas Polri

13. Kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dan atau sesuai asas diskresi petugas Polri.

25 Ruas Jalan ganjil genap

1. Jalan Pintu Besar Selatan

2. Jalan Gajah Mada

3. Jalan Hayam Wuruk

4. Jalan Majapahit

5. Jalan Medan Merdeka Barat

6. Jalan M.H. Thamrin

7. Jalan Jenderal Sudirman

8. Jalan Sisingamangaraja

9. Jalan Panglima Polim

10. Jalan Fatmawati mulai dari Simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan Simpang Jalan TB Simatupang

11. Jalan Suryopranoto

12. Jalan Balikpapan

13. Jalan Kyai Caringin

14. Jalan Tomang Raya

15. Jalan Jenderal S. Parman mulai dari Simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan Jalan Gatot Subroto

16. Jalan Gatot Subroto

17. Jalan M.T. Haryono

18. Jalan H.R. Rasuna Said

19. Jalan D.I. Panjaitan

20. Jalan Jenderal A. Yani mulai dari Simpang Jalan Bekasi Timur Raya sampai dengan Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan

21. Jalan Pramuka

22. Jalan Salemba Raya Sisi Barat dan Jalan Salemba Raya Sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai dengan Simpang Jalan Diponegoro

23. Jalan Kramat Raya

24. Jalan St. Senen

25. Jalan Gunung Sahari

Korupsi Rp100 Miliar Dipidana Seumur Hidup

Korupsi Rp100 Miliar Dipidana Seumur Hidup
Korupsi Rp100 Miliar Dipidana Seumur Hidup

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Ada yang baru dari Mahkamah Agung (MA). Yakni munculnya penetapan peraturan pedoman pemidanaan (Perma) Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 itu, hakim harus mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara yang terdiri dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan atau meringankan, penjatuhan pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Berkaitan dengan kategori keuangan, dalam mengadili perkara Pasal 2 UU Tipikor, kategori terbagi menjadi 4, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar serta ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar.

Sementara dalam mengadili Pasal 3, kategori kerugian keuangan negara terbagi menjadi 5, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar, ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar serta paling ringan sampai Rp200 juta (selengkapnya lihat grafis).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terlebih dalam Perma 1/2020 disebut bahwa terdakwa perkara tipikor yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup.

”Tentu saja KPK tentu menyambut baik Perma dimaksud sekalipun tidak untuk semua pasal tipikor seperti pasal suap menyuap, pemerasan dan lain-lain serta tindak pidana korupsi lainnya,” terang Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/8).

Adapun Perma yang ditandatangani Ketua MA M Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020 tersebut bertujuan untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa. ”Tentu dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut tidak akan terjadi lagi adanya disparitas dalam putusan tipikor,” jelasnya.

Sedangkan, untuk menghindari disparitas tuntutan pidana, lembaganya saat ini juga masih dalam tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan tipikor untuk seluruh pasal-pasal tipikor. ”Baik pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, penyuapan, dan tindak pidana korupsi lainnya,” imbuhnya.

Pedoman pemidanaan itu bertujuan untuk memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Ketua Mahkamah Agung Dr. Syarifudin dalam penjelasan menyebut peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.

”Ini meneken peraturan tersebut pada 8 Juli 2020 dan resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Juli 2020,” singkaynya. (fin/ful)

//INFOGRAFIS//

KORUPSI DIPIDANA

SEUMUR HIDUP

MAHKAMAH Agung menetapkan peraturan pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup. Berikut rinciannya:

•Perma Nomor 1 Tahun 2020:

-Kerugian Negara: meliputi tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan.

-Rentang Pidana: Keadaan yang memberatkan atau meringankan.

•Pasal 2:

Meliputi kerugian negara dengan kategori terbagi menjadi 4, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar serta ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar.

•Pasal 3:

Kategori kerugian keuangan negara terbagi menjadi 5, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar, ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar serta paling ringan sampai Rp200 juta.

•Kategori Berat:

Meliputi kesalahan, dampak dan keuntungan tinggi, penjatuhan pidana adalah 16-20 tahun/seumur hidup dan denda Rp800 juta-Rp1 miliar. Apabila kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan sedang hukumannya adalah 13-16 tahun dan denda Rp650-Rp800 juta.

•Kategori Paling Berat:

Paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah 10-13 tahun dan denda Rp500-Rp650 juta.

•Paling Ringan:

Kategori paling ringan dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah penjara 1-2 tahun dan denda Rp50-Rp100 juta.

•Pertimbangan:

Peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.

•Resmi Diundangkan:

Ketua Mahkamah Agung meneken peraturan tersebut pada 8 Juli 2020 dan resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Juli 2020.

Sumber: Mahkamah Agung

Covid-19 Menanjak. Pilkada Tetap Lanjut

Covid-19 Menanjak. Pilkada Tetap Lanjut
Covid-19 Menanjak. Pilkada Tetap Lanjut

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Meski demikian tak akan mempengaruhi proses dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan Pilkada Serentak 2020 akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pilkada terus berlanjut meski grafik penyebaran COVID-19 terus meningkat. Sangat kecil kemungkinannya untuk diundur, kecuali jika ada sesuatu keadaan yang luar biasa terjadi.

“Pilkada tanggal 9 Desember 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 sudah final. Kemungkinan untuk diundur lagi ke 2021 sangat kecil, kecuali memang ada sesuatu keadaan yang sangat luar biasa terjadi,” kata politisi PAN ini dalam keterangannya, Minggu (2/8).

Dijelaskannya, bila terjadi sesuatu hal yang luar biasa dan mengharuskan Pilkada 2020 diundur, maka akan dilakukan lagi pembicaraan antara pemerintah dengan DPR.

Pilkada Serentak 2020 awalnya ditetapkan pada 23 September 2020. Namun, ditunda hingga 9 Desember 2020 karena ada wabah COVID-19. Penundaan tersebut sudah melalui pembahasan dan kajian yang mendalam antara pemangku kebijakan terkait pilkada.

“Awalnya memang kami di Komisi II DPR mewacanakan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur menjadi tahun 2021. Setelah dilakukan pembicaraan yang intensif antara pemerintah dan DPR berdasarkan analisa dan kajian-kajian maka ditetapkanlah penundaan pilkada itu menjadi tanggal 9 Desember 2020,” ujarnya.

Dikatakannya, penetapan tanggal pelaksanaan pilkada melalui beberapa pertimbangan misalnya Mendagri mengatakan ada 49 negara yang menjadwalkan pelaksanaan pemilu.

Dan menurut Mendagri, kata dia, tak ada satupun dari negara tersebut melakukan penundaan menjadi tahun 2021. Indonesia merupakan terakhir melaksanakan pilkada pada tahun 2020 ini.

“Pertimbangan lainnya juga karena tidak ada yang bisa menjamin kapan kepastian pandemi COVID-19 ini akan berakhir,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan pertimbangan itu dilakukan pembahasan lebih lanjut, dan akhirnya Komisi II DPR bersama pemerintah menetapkan pelaksanaan Pilkada serentak menjadi tanggal 9 Desember 2020 sesuai usulan yang diminta pemerintah.

Karenanya, dia mengingatkan agar KPU sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pilkada di 270 wilayah di Indonesia meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota harus tetap berpedoman dan berkomitmen penuh terhadap protokoler kesehatan yang ketat dalam setiap tahap pelaksanaan Pilkada 2020.

“Karena salah satu syarat tahapan Pilkada 2020 dapat dilanjutkan di tengah pandemi COVID-19 adalah wajib menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan pemungutan suara Pilkada 2020 serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai jadwal.

Hal tersebut diutarakannya sesui bertemu dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Kamis (30/7) sore.

Menurut Tito, Pilkada 2020 menjadi momentum bagi pemerintah melawan pandemi COVID-19.

“Kami ingin mereka bergerak menangani COVID-19. Kapan momentumnya? Momentumnya Pilkada. Kenapa? Karena bagi kepala daerah, bagi petahana atau kontestan, ini pertarungan,” terangnya.

Ditegaskannya, Pilkada 2020 di tengah COVID-19 merupakan suatu keharusan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan Pilkada tetap harus berjalan sesuai jadwal.

Pertama, tidak ada satu pun ahli atau otoritas yang menjamin kapan pandemi akan selesai. Kedua, praktik di negara lain, seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, dan Polandia, menyelenggarakan pemilu.

“Amerika Serikat nanti November itu jauh lebih masif daripada kita, pilpres, senator, kongres, beberapa gubernur negara bagian, dan lain-lain. Jadi ada yang mengubah bulan, setahun dalam catatan kami hanya beberapa yang menunda tahun, itu pun karena tradisi, petugas TPS-nya di atas 60 tahun seperti di Inggris,” terangnya.

Meski demikian, dia mengatakan, pilkada di tengah Pandemi COVID-19 bukan sesuatu yang mudah. Salah satu yang harus dipersiapkan, yaitu masyarakat selaku calon pemilih.

Menurut dia, di negara demokrasi, upaya pemerintah mengontrol masyarakat relatif akan lebih sulit.

“Itu akan lebih mudah kalau kelas menengah besar, mereka terdidik, terlatih, ekonomi baik. Tapi akan sulit mengendalikan publik mengendalikan masyarakat di negara demokrasi kalau masih banyak low classnya,” ucapnya.

Terlebih, menurutnya pada sistem negara yang desentralisasi, di mana ada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah.

“Coba lihat negara-negara yang satu, kedaulatannya ada di tangan satu orang atau oligarki sekelompok orang, relatif pengambilan kebijakan untuk pengendalian publiknya akan lebih mudah karena tangan besi mereka, tapi kan kita tidak ingin seperti itu. Kita negara demokrasi,” ujarnya.

Tito mengatakan Pilkada Serentak juga akan menjadi ajang pembuktian bagi calon kepala daerah. Sebab, para calon kepala daerah diharuskan mempunyai solusi mengatasi dampak pandemi COVID-19.

“Bagi mereka ya ini power struggle, inilah momentum yang sangat penting dan ini moment rakyat membuktikan kedaulatan rakyat itu cuma di satu poin, pada waktu election setelah itu diwakili DPR hanya di election saja kedaulatan rakyat itu langsung,” tambahnya.

“Kontestan harus bisa mengendalikan pendukungnya. Kalau ada kontestan enggak bisa mengendalikan pendukungnya gimana nanti jadi kepala daerah? Mengendalikan ratusan, jutaan ribu orang? Baru kendalikan seribu dua ribu engga bisa. Maka pilihlah pemimpin yang mampu menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Itulah ujian saat krisis ini,” terangnya.

Senada Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi juga mengatakan tahapan Pilkada 2020 terus berjalan meski penularan COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020.

“(Tahapan Pilkada) tetap berjalan. Saat ini sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tahapan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 tetap berjalan,” katanya.

Menurutnya, KPU juga terus mencermati perkembangan kasus COVID-19 di Tanah Air. Data penularan COVID-19 akan dijadikan acuan untuk mengantisipasi dan memastikan tahapan pilkada tak menyebarkan virus. KPU pun telah mengatur agar seluruh tahapan pilkada dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.

Hal itu dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

“KPU juga secara intensif berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan jika terjadi kasus di lapangan,” ujar dia.

Berdasarkan laporan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, hingga Minggu (2/8) jumlah kasus COVID-19 bertambah 1.519 orang. Sehingga secara total jumlah pasien yang telah terkonfirmasi positif virus Corona mencapai 111.455 orang.

Sementara jumlah pasien yang sembuh bertambah 1.056 orang, sehingga secara keseluruhan mencapai 68.975 orang. Sedangkan pasien COVID-19 yang meninggal bertambah 43 orang menjadi total 5.236 orang.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Sembilan provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara, 37 kota yang menggelar pilkada tersebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2020 bertambah sebesar 456.256 pemilih.

Angka 456.256 pemilih itu merupakan data pemilih pemula tambahan. Penambahan itu mengakibatkan saat ini total DP4 sejumlah 105.852.716 pemilih dari sebelumnya. 105.396.460 pemilih.(gw/fin)