30 C
Magelang, ID
Jumat, Mei 29, 2020
Beranda blog

Kabar Haji Masih Gelap

Kabar Haji Masih Gelap
Kabar Haji Masih Gelap

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Pemerintah Indonesia sampai hari ini, Kamis (28/5) menyatakan, bahwa belum juga mendapatkan pengumuman terkait kepastian penyelenggaraan haji 1441 Hijriah/2020 Masehi dari Pemerintah Arab Saudi.

Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), Achmad Rizal Purnama menyatakan, bahwa Pemerintah Arab Saudi sampai hari ini belum mengambil keputusan apa pun terkait pelaksanaan Haji 2020.

Informasi tersebut diperoleh berdasarkan komunikasi Kemlu RI dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, maupun dari perwakilan RI yang ada di Jeddah dan Ibu Kota Riyadh.

“Sampai hari ini keputusan untuk ibadah Haji tahun ini belum dikeluarkan,” ujar Rizal, Kamis (28/5).

Rizal menuturkan, meskipun Arab Saudi telah melonggarkan aturan karantina wilayah sebagai respons atas pandemi Covid-19, relaksasi tersebut belum mengarah ke keputusan penyelenggaraan haji tahun ini.

“Relaksasi itu mencakup pembukaan kembali masjid-masjid di Arab Saudi, kecuali di Makkah, mulai 31 Mei mendatang,” katanya.

“Namun, protokol kesehatan akan tetap diterapkan ketat, 20 menit sebelum azan masjid baru dibuka, dan 20 menit setelah shalat akan ditutup kembali,” imbuhnya.

Sementara itu, Kementerian Agama berharap Pemerintah Saudi segera memberi kepastian mengenai keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Juru Bicara Kemenag, Oman Fathurahman, informasi kepastian penyelenggaraan haji sangat penting mengingat waktu pelaksanaan rukun Islam kelima itu semakin dekat.

Selain itu, Kemenag harus melakukan beragam persiapan untuk penyelenggaraan haji seperti transportasi, konsumsi, akomodasi, kesehatan, dan hal terkait lainnya.

“Informasi mengenai kepastian penyelenggaraan ibadah haji menjadi penting bagi kami dalam menyiapkan kebijakan serta peraturan yang diperlukan apabila haji akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada tahun ini,” kata Oman.

Dapat disampaikan, Arab Saudi akan mulai mengurangi pembatasan pergerakan dan perjalanan pekan ini, setelah lebih dari dua bulan memberlakukan langkah-langkah ketat untuk menahan laju penyebaran virus corona. Pembatasan akan dicabut dalam tiga tahap, yang berpuncak pada diakhirinya jam malam mulai 21 Juni, kecuali di Mekkah. (der/fin)

H+2 Lebaran 9.000 Kendaraan Ditolak ke Jakarta

H+2 Lebaran 9.000 Kendaraan Ditolak ke Jakarta
H+2 Lebaran 9.000 Kendaraan Ditolak ke Jakarta

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Sebanyak 9.000 kendaraan ditolak masuk ke wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga H+2 Lebaran atau Rabu (27/5). Mereka dipaksa putar balik ke daerah asal karena tak memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan hingga H+2 Idul Fitri atau Rabu (27/5), sedikitnya ada 9.000 kendaraan yang akan masuk ke Jakarta dipkasa balik arah oleh petugas. Jumlah tersebut berdasarkan data dari 146 pos penyekatan Operasi Ketupat 2020 dari Jawa Timur hingga Lampung.

“Pantauan dua hari arus balik ini, sudah 9.000 kendaraan kami putar balik dari 146 pos penyekatan dari Jatim hingga Lampung,” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (28/5).

Dijelaskannya, berdasarkan pantauan langsung, situasi arus lalu lintas mulai dari Jakarta hingga Pejagan, Brebes, Jawa Tengah di ruas tol terlihat sepi dari kendaraan pribadi.

“Dari Jakarta sampai Pejagan, kondisi jalur A dan B terpantau sepi, di titik KM 47 dan KM 70 sampai Pejagan tidak ada antrean kendaraan, termasuk saya monitor di Kalikangkung juga tidak ada antrean,” katanya.

Hal itu membuatnya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang mematuhi aturan dan tidak melakukan perjalanan kembali ke Jakarta usai Idul Fitri demi memutus rantai penyebaran COVID-19.

“Jalan sepi dari Jakarta hingga Pejagan ini merupakan tanda kesadaran masyarakat sudah tinggi dan penyebaran COVID-19 pun akan semakin melambat,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi ketatnya pemeriksaan di pos penyekatan yang ditunjukkan dengan sikap tegas petugas yang tidak mengizinkan kendaraan tanpa SIKM.

“Pengecekan SIKM itu sudah menjadi standar pengecekan di setiap pos penyekatan, petugas juga sudah baik dengan menggunakan APD memeriksa kendaraan dan memeriksa suhu tubuh penumpang,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut ada 6.324 kendaraan yang menuju Jabodetabek ditolak.

“Data kami sekarang, posisi sampai semalam (Rabu, 27/5) itu total yang sudah diputarbalikkan di wilayah Jabodetabek adalah 6.364 kendaraan,” katanya dalam forum diskusi di Graha BNPB.

Seluruhnya diputarbalikkan oleh petugas yang berada di jalur-jalur penyekatan di sembilan jalan arteri dan dua jalan kolektor yang tersebar di perbatasan Kabupaten Tangerang, Bogor, dan Bekasi.

Syafrin menegaskan kebijakan memutarbalikkan kendaraan-kendaraan pengangkut penumpang tanpa SIKM untuk menekan volume orang di kawasan Jabodetabek yang saat ini masih menjadi episentrum penyebaran COVID-19.

“Karena memang tujuannya menekan angka penularan COVID-19. Kita tahu jumlah kasus positif pasien COVID-19 di Jakarta cenderung turun saat ini. Nah ini yang terus kita akan jaga,” katanya.

Tidak hanya pengecekan di ruas jalan, Syafrin menyebutkan pengecekan SIKM juga dilakukan di terminal serta stasiun.

Hingga malam kemarin (Rabu, 27/5) total 7 orang tanpa SIKM dari Terminal Pulo Gebang dan Stasiun Gambir telah diamankan dan diwajibkan menjalani isolasi mandiri.

Syafrin memperkirakan sekitar 1,8 juta orang meninggalkan kawasan Jabodetabek jelang Lebaran.

“Berdasarkan data kami jumlah orang yang sudah terlanjur mudik dan menggunakan angkutan umum kurang lebih sebanyak 750.000 orang. Di sisi lain yang menggunakan kendaraan pribadi berdasarkan data PT Jasa Marga yang keluar Jabodetabek itu total 465.500 kendaraan. Jika kita kalikan isinya dua orang per kendaraan maka total ada sekitar 900.000. Artinya saat ini jika dijumlahkan dengan orang yang pakai angkutan umum maka total orang yang keluar dari Jabodetabek ada 1,7 juta orang atau 1,8 juta,” katanya.

Lebih lanjut, Syafrin mengatakan para pemudik yang meninggalkan kawasan Jabodetabek dipastikan tidak kembali jika tidak memiliki SIKM.

“Yang akan masuk ke Jabodetabek itu wajib punya izin atau SIKM. Kami lakukan seleksi lewat penyekatan (di perbatasan). Siapa yang punya izin itu diperbolehkan untuk keluar-masuk, namun yang tidak (punya) kami putarbalik,” tegasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Beni Aguscandra yang turut berpartisipasi dalam diskusi itu, memastikan SIKM yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sulit untuk dipalsukan.

“Pemalsuan itu (kami antisipasi), kami bikin pakai QR Code. Jadi QR Code cukup dari HP nanti discan petugas dari Pak Syafrin (Dishub DKI) untuk memastikan itu palsu atau benar,” kata Benny.

Menurut Benny jika ditemukan pemalsuan SIKM, maka oknum yang bersangkutan dapat dijerat oleh UU ITE dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara akibat pemalsuan data.(gw/fin)

Protokol Kesehatan Pesantren Diterbitkan

Protokol Kesehatan Pesantren Diterbitkan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan protokol kesehatan bagi para santri yang akan kembali ke pondok pesantren menuju langkah kenormalan baru (new normal).

Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag Kamarudin Amin mennyampaikan, bahwa ada beberapa yang harus dipersiapan oleh para santri dari rumah sebelum sampai ke pondok. Pertama santri harus memastikan fisik dalam kondisi sehat.

Selain itu, para santri juga harus membawa peralatan makan dan minum sendiri dari rumah. Berbagai vitamin dan alat pelindung berupa masker dan sanitizer juga harus dibawa santri dari rumah.

“Sajadah juga upayakan bawa sendiri. Di perjalanan juga, kami sarankan menggunakan kendaraan pribadi. Nantinya pengantar juga diminta untuk tidak masuk hingga asrama,” kata Kamaruddin, Kamis (28/5).

Kamaruddin menambahkan, ketika sampai di pondok pesantren, para santri kembali harus menjalani tes Polymerase Chain Reaction (PCR) atau pun rapid test. Selama belum keluar hasil negatif.

“Santri diminta melakukan isolasi mandiri pada tempat yang disediakan pondok pesantren. Selebihnya tidak bersalaman, menjaga jarak saat berinteraksi termasuk saat salat,” terangnya.

Selama aktivitas di pesantren, lanjut Kamaruddin, santri diingatkan untuk selalu menggunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun dan selalu menyiapkan hand sanitizer. Menurutnya, vitamin yang dibawa dari rumah harus dikonsumsi rutin untuk menjaga imunitas tubuh.

“Yang paling penting tidak keluar lingkungan pondok, kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh. Pun wali santri atau keluarga sejak pengantaran tidak boleh menjenguk ketika tidak terpaksa,” imbuhnya.

Kamaruddin berharap, kepada pihak pondok pesantren ada bilik perawatan yang baik untuk santri selama di pondok. Hal ini untuk penanganan awal saat ditemukan santri yang sakit.

“Santri yang sakit harus segera diisolasi untuk dirawat di kamar khusus atau klinik Pesantren. Apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan walisantri,” tuturnya.

Sementara itu, Kemenag juga tengah membangun berkoordinasi lintas kementerian untuk menyiapkan kenormalan baru (new normal) di lingkup pondok pesantren. Salah satunya, dengan Kementerian Keuangan.

“Dengan Kementerian Keuangan kami koordinasi untuk menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan langkah new normal di pesantren,” ujarnya.

Selain itu, Kemenag juga berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) untuk pengadaan tes kesehatan bagi santri dan ustaz yang akan kembali ke pesantren di setiap daerah. Sarana dan prasarana juga harus diperhatikan guna peningkatan kualitas kesehatan dan gizi santri.

“Selain itu (dengan) Kementrian Perhubungan, agar dapat memberikan fasilitas transportasi bagi santri dan ustaz yang akan kembali ke pondok pesantren,” imbuhnya.

Kamarudin juga mengharapkan, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan radiogram kepada pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung penerapan kenormalan baru di pondok pesantren.

“Koordinasi dilakukan agar pembelajaran yang akan dijalani santri tetap berjalan lancar dan semestinya,” ujarnya.

Kemenag juga tengah berupaya menyusun metode baru untuk santri yang belum bisa kembali ke pondok pesantren. Sarana prasarana pendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) kembali dikaji agar lebih maksimal.

“Mempersiapkan sarana prasarana pesantren menghadapi kondisi new normal. Memberikan bantuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pondok pesantren,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga telah menerbitkan Panduan Kurikulum Darurat untuk tingkat Madrasah.

Panduan Kurikulum Darurat itu berlaku bagi jenjang pendidikan madrasah mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ahmad Umar menjelakan, bahwa Panduan Kurikulum Darurat tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020, tertanggal 18 Mei 2020 ini,

“Panduan ini merupakan pedoman bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah pada masa darurat Covid-19,” kata Umar.

Umar berharap, dengan adanya panduan ini pembelajaran pada masa darurat berjalan dengan baik dan optimal. “Dalam kondisi darurat, kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya, namun demikian siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran,” tuturnya. (der/fin)

Pendaftaran UTBK dan SBMPTN Berbarengan

Pendaftaran UTBK dan SBMPTN Berbarengan
Pendaftaran UTBK dan SBMPTN Berbarengan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) akan membuka pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada 2 Juni 2020.

Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT, Budi Prasetyo mengatakan, bahwa teknis pelaksanaan UTBK-SBMPTN tahun ini mengalami sejumlah perubahan karena digelar di tengah pandemi virus corona (covid-19).

Di mana, pendaftaran UTBK dan SBMPTN dilakukan secara bersamaan. Peserta UTBK langsung diminta memilih program studi beserta perguruan tinggi yang dituju ketika melakukan pendaftaran.

“Tahun ini terpaksa kita gabung, yang berkonsekuensi pada yang mendaftar. Jadi pengumumannya tahun ini langsung, lolos di prodi mana dan perguruan tinggi mana,” kata Budi dikutip dari Live YouTube, Kamis (28/5).

Budi juga memastikan, bahwa nilai UTBK tetap akan diberikan kepada peserta. Sebab, nilai UTBK sangat memungkinkan untuk digunakan kembali di jalur Mandiri jika peserta tidak lolos SBMPTN.

“Kita usahakan akan memberikan nilai UTBK bersamaan pengumuman SBMPTN. Karena ada beberapa perguruan tinggi kita lihat melakukan penerimaan mahasiswa baru mandiri yang menggunakan nilai UTBK,” jelasnya.

Budi menambahkan, bahwa perubahan selanjutnya terletak dari materi tes yang disederhanakan. Artinya, Tes Potensi Skolastik (TPS) menjadi satu-satunya tantangan peserta UTBK-SBMPTN.

“Yang diujikan hanya TPS saja untuk mengukur kemampuan kognitif peserta yang mencakup pengetahuan umum, penguasaan Matematika hingga kemampuan penalaran,” terangnya.

Budi menuturkan, dalam TPS itu menggunakan pembobotan tertentu bagi peserta. Tujuannya, untuk menentukan apakah peserta mampu masuk di program studi yang mereka pilih pada perguruan tinggi. Kemudian, setiap peserta hanya diizinkan melakukan maksimal satu kali tes.

“Mohon maaf ini karena kondisi dan waktu kita terbatas. Jadi hanya diizinkan ikut satu kali saja tes itu,” ujarnya.

Namun di sisi lain, Budi juga mengaku siap membuka kemungkinan pelaksanaan UTBK dan SBMPTN jika mengalami penindaan kembali. Hal tersebut akan mengikuti perkembangan arah kebijakan nasional di tengah pandemi virus corona.

“Kami tetap akan mengikuti perkembangan kebijakan nasional, sesuai arahan Kemendikbud, Majelis Rektor dan Gugus Tugas Covid-19,” katanya.

Budi memastikan, jika sampai terjadi penundaan, hanya akan berlaku untuk pelaksanaan hingga pengumuman UTBK-SBMPTN. Proses pendaftaran UTBK-SBMPTN akan tetap berlangsung pada 2-20 Juni 2020.

“Hanya tanggal pelaksanaannya kita geser. Misal dua minggu lagi aman, kita putuskan diselenggarakan dua minggu lagi,” ujarnya.

Yang terpenting, kata Budi, 74 pusat UTBK-SBMPTN saat ini sudah mempersiapkan pelaksanaan ujian, sesuai protokol kesehatan pada masa pandemi. Budi mengaku pihaknya telah mensosialisasikan tata cara pelaksanaan UTBK-SBMPTN di tengah pandemi.

“Mulai dari cek temperatur peserta, peserta wajib pakai masker, disediakan juga disinfektan. Mengatur jarak komputer, antre sebelum masuk kelas, skemanya sudah ada,” tuturnya.

Budi juga meyakini masih ada lokasi yang mampu melaksanakan UTBK-SBMPTN yang jatuh pada 5-12 Juli 2020 itu. Jikapun ditunda, setidaknya pihak LTMPT telah memegang data prodi dan perguruan tinggi peserta.

“Misal dari 74, ada empat zona merah yang betul-betul tidak boleh. Tapi sisanya mengizinkan, berarti 70 lokasi kita lakukan dulu, sisanya nanti,” Jelasnya.

Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Mohammad Nasih menambahkan, untuk bisa mengikuti pendaftaran UTBK-SBMPTN harus melakukan pembayaran pendaftaran terlebih dahulu sebesar Rp150 ribu.

Namun, peserta pemilik nomor pendaftaran KIP Kuliah tidak dikenakan biaya pendaftaran untuk mengikuti UTBK. Peserta yang bebas biaya mendaftar dengan KIP-K telah ditentukan oleh Kemendikbud.

Nasih menyebut, ada 74 pusat UTBK-SBMPTN pada tahun ini. Saat mendaftar, peserta diminta mengisi lokasi UTBK-SBMPTN yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

“Setelah itu simpan permanen data dan peserta dapat mengunduh kartu tanda peserta UTBK-SBMPTN. Lalu bersiap mengikuti UTBK-SBMPTN di lokasi yang dipilih antara tanggal 5 sampai 12 Juli itu. Pengumumannya sendiri nanti pada tanggal 25 Juli 2020,” tuturnya.

Nasih juga menyampaikan, bahwa pelaksanaan UTBK menerapkan protokol kesehatan pencegahan pandemi covid-19. Setiap peserta yang akan mengikuti UTBK wajib mengenakan masker dan harus dalam kondisi sehat, serta mengikuti prosedur pemeriksaan covid-19.

“Terdapat sejumlah prosedur yang harus dipatuhi peserta, mulai dari saat masuk ruang ujian, saat ujian dan setelah ujian. Nasih berharap UTBK dapat berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (der/fin)

Sepakbola Vietnam Tak Kenal New Normal

Sepakbola Vietnam Tak Kenal New Normal
Sepakbola Vietnam Tak Kenal New Normal

MAGELANGEKSPRES.COM,Jakarta – Vietnam sukses menggelar kembali sepakbola di tengah pandemi virus Corona. Laganya digelar dengan penonton, berlangsung meriah.

Nam Dinh melawan Hoang Anh Gia Lai menjadi laga pembuka Kualifikasi Piala Vietnam 2020, Sabtu (23/5/2020). Istimewanya, laga di Stadion Nam Dinh itu digelar terbuka. Panitia Pelaksana pertandingan memang menyiapkan tiket maksimal sebanyak 10 ribu lembar.

Suporter dengan bebasnya berkeliaran dan mendukung tim kesayangannya tanpa mengenakan masker. Nampaknya Vietnam tak mengenal istilah new normal yang mulai lazim dipraktikkan di penjuru dunia saat ini.

Sebenarnya pemandangan di Piala Vietnam itu bukan hal mengejutkan. Mereka memang sudah mengakhiri social distancing menjelang akhir April.

Cuma ada 327 kasus positif yang terkonfirmasi di sana. Hebatnya, 272 di antaranya berhasil sembuh dan tak ada pasien meninggal dunia berdasarkan data resmi pemerintah.

Keberhasilan Vietnam menangani Corona adalah andil besar pemerintah yang sudah melakukan tindakan preventif sejak kabar mencuatnya virus corona di Wuhan pada Desember 2019. Pembatasan masuk warga negara asing jadi salah satu langkah pertama Vietnam saat itu.

Hasilnya, masuknya virus Corona pun bisa dicegah sedini mungkin. Secara geografis padahal Vietnam berbatasan langsung dengan China.

Kehidupan di Vietnam pun kini sudah berjalan seperti keadaan normal. Sepakbola pun menikmati hasil kerja keras pemerintah dan kepatuhan warganya dalam menjalankan aturan.

Selain Vietnam, sebenarnya sudah ada Korea Selatan dan Jerman yang lebih dulu menggelar pertandingan sepakbola-nya lagi. Tapi Vietnam selangkah lebih maju dari Korsel dan Jerman yang masih menggunakan kaidah new normal dengan menggelar laga tertutup.

Korsel jadi yang pertama menggulirkan liga domestiknya (K-League) sejak 8 Mei silam. Bundesliga Jerman menyusul sepekan kemudian.

Kedua negara tersebut tak sembarangan melanjutkan kompetisinya masing-masing. Protokol kesehatan ketat dan pertandingan digelar tanpa penonton sudah diputuskan sejak jauh-jauh hari.

Padahal pemerintah Korsel sudah melonggarkan pembatasan sosial. Beberapa aturan dalam pertandingan di antaranya adalah pemain tidak boleh meludah di lapangan, pembatasan protes kepada wasit, hingga tak ada jabat tangan sebelum laga.

Jerman 11-12 dengan Korsel, mereka bahkan membuat panduan secara detail tentang protokol untuk menjalankan pertandingan. Pemain dan staf klub wajib menjalani tes dua kali dalam sepekan.

Jumlah orang yang menghadiri pertandingan juga diatur sedemikian rupa. Stadion tak boleh dihadiri lebih dari 322 orang.

Kesuksesan sepakbola Korsel dan Jerman juga tak lepas dari peran besar pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Meski tak jauh dari China sebagai lokasi awal penyebaran virus Corona, Korsel mampu menahan penyebaran virus di angka 11.344 dalam data teranyar.

Kurva penyebaran corona di Korsel sempat meningkat tajam pada pertengahan Februari setelah kegiatan kontroversial sebuah sekte di gereja di Kota Daegu. Kota itu sempat menjadi lokasi terparah kedua di dunia di luar Wuhan dalam kasus infeksi corona.

Untungnya pemerintah Korsel tanggap bencana. Pengalaman dari pandemi sebelumnya, jadi modal berharga. Tes massal secara masif dan ketersediaan fasilitas kesehatan jadi senjata utama Korsel.

Berangsur-angsur kurva penyebaran pun mulai melandai pada awal Mei lalu. Dengan kondisi itu sepakbola dirasa aman untuk digelar lagi.

Sementara Jerman menjadi salah satu negara Eropa tersukses meredam fatality rate virus corona. Hanya 8500 kasus kematian di Jerman meski ada kasus terkonfirmasi yang mencapai 182 ribu.

Latar belakang ilmuwan dari Kanselir, Angela Merkel, disebut-sebut jadi kunci sukses Jerman. Sama seperti di Korsel, kurva penyebaran corona di Jerman mulai melandai pada awal Mei.

Sementara itu, Indonesia saat ini sedang berada di tengah krisis virus Corona. Kurva terus menanjak dan belum lama ini menyentuh angka 1.000 kasus baru dalam sehari.

Di saat seperti ini, Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo justru dikabarkan ingin melonggarkan pembatasan sosial dan mengkampanyekan berdamai dengan virus Corona. Nasib sepakbola Indonesia, yang tengah rehat, sangat bergantung pada hasil kinerja pemerintah.

PSSI dalam beberapa kali pernyataannya menyebut bahwa nasib kelanjutan Shopee Liga 1 dan Liga 2 2020 bergantung status darurat bencana nasional yang ditetapkan pemerintah.

Kondisi Indonesia sangat jauh jika dibandingkan dengan Korsel, Jerman, apalagi Vietnam. PT Liga Indonesia Baru dan PSSI masih menunggu perkembangan situasi penyebaran virus Corona yang diumumkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dengan kondisi begini, masih mau menggelar sepakbola lagi, Indonesia? (net)

BWF Umumkan Regulasi Baru Kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020

BWF Umumkan Regulasi Baru Kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020
BWF Umumkan Regulasi Baru Kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020

MAGELANGEKSPRES.COM,FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) baru saja mengumumkan delapan poin penting terkait regulasi terbaru untuk kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020. Dalam delapan poin yang telah dirilis tersebut, salah satu yang terpenting adalah BWF memastikan pengumpulan poin jilid kedua untuk mendapatkan tiket Olimpiade Tokyo yang diselenggarakan pertengahan 2021 baru akan dimulai tahun depan.

Tepatnya BWF mengatakan pengumpulan poin untuk Olimpiade Tokyo itu akan dimulai pada pekan pertama hingga pekan ke-17 dari 2021. Hal tersebut dan ketujuh poin lainnya dikatakan BWF sudah mendapatkan persetujuan dari pihak Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan juga Komite Paralimpiade Internasional (IPC).

Dengan keterangan terbaru yang dirilis BWF itu, maka bisa dipastikan para atlet bulu tangkis dunia baru bisa mengumpulkan poin lagi di awal tahun 2021. Jadi, jadwal yang baru saja dirilis BWF pada pekan lalu untuk akhir 2020 dipastikan takkan masuk dalam perhitungan poin untuk Olimpiade Tokyo 2020.

Berikut 8 Poin Penting Terkait Regulasi Baru Kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020 yang Dirilis BWF:

  1. Semua poin peringkat yang diperoleh di turnamen diselesaikan selama periode kualifikasi Olimpiade asli akan dipertahankan di bawah daftar peringkat Race to Tokyo.
  2. Periode kualifikasi Olimpiade yang diperpanjang akan diperkenalkan dari Minggu 1-17 pada 2021 dan mencakup sejumlah turnamen terpilih yang ditunda, dibatalkan, atau ditangguhkan karena COVID-19.
  3. Turnamen yang memenuhi syarat ini dalam periode kualifikasi baru harus diselesaikan pada Minggu 17 tahun 2021.
  4. Turnamen dijadwal ulang untuk akhir tahun 2020 yang diuraikan dalam Kalender Turnamen BWF 2020 yang dirilis minggu lalu tidak akan diperhitungkan dalam kualifikasi. Hanya 2021 edisi dari setiap turnamen.
  5. Turnamen yang memenuhi syarat tersebut dalam periode kualifikasi baru ini sebaiknya dilakukan pada minggu yang sama dari tahun 2020 hingga 2021.
  6. Jika ini tidak memungkinkan, BWF akan mengizinkan sanksi pada tanggal lain dalam Minggu 1-17 pada tahun 2021 dengan persetujuan.
  7. Pemain dari Tiongkok dan Hong Kong Cina akan berhak mendapatkan poin dari Kejuaraan Tim Bulu Tangkis Asia 2021 karena perwakilan dari Asosiasi Anggota tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam Kejuaraan Tim Bulu Tangkis Asia 2020 di Manila karena pembatasan perjalanan COVID-19 yang dikenakan pada atlet. dari negara dan wilayah tersebut oleh Pemerintah Filipina.
  8. Pendekatan ini hanya diterapkan untuk turnamen tim tunggal yang dipengaruhi oleh situasi COVID-19 karena tidak ada turnamen tim lain yang termasuk dalam periode kualifikasi Olimpiade yang diperpanjang. Namun, pemain ditawari berbagai turnamen individu untuk dimasuki. (net)

CCAI Jateng Kampanyekan Cuci Tangan Pakai Sabun

CCAI Jateng Kampanyekan Cuci Tangan Pakai Sabun
CCAI Jateng Kampanyekan Cuci Tangan Pakai Sabun

MAGELANGEKSPRES.COM,SEMARANG – Sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan serta kebersihan diri dan lingkungan  demi mencegah penyebaran Covid-19, sejak pertengahan bulan April lalu Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) di Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan kelurahan yang berada di sekitar lokasi manufaktur untuk memberikan edukasi kepada warga akan pentingnya PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat), khususnya mencuci tangan dengan benar. Salah satu cara sosialisasi yang dilakukan adalah dengan memasang spanduk yang berisi langkah – langkah pencegahan penularan Covid-19, mulai dari melakukan karantina mandiri di rumah, menjaga jarak fisik, hingga mencuci tangan dengan benar. CCAI juga turut memberikan 6 unit tempat cuci tangan portabel di 5 desa, yakni, Harjosari, Lemahireng, Samban, Randugunting, dan Jatijajar.  “Rencananya akan kami gunakan setiap sosialisasi PHBS ke warga, karena unit tempat cuci tangan portabel jadi lebih mudah dipindahkan,” jelas Antuk, Lurah Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.

Kampanye PHBS juga telah sering dilakukan  di 7 sekolah di Kabupaten Semarang yang mendapat bantuan peningkatan akses fasilitas air bersih dan sarana sanitasi serta berbagai pelatihan mengenai hidup bersih dan sehat dari Coca – Cola Fondation Indonesia (CCFI). Program yang mulai dijalankan sejak tahun 2017 di SMPN 1 Bawen, SDN Harjosari 2, SDN Samban 2, SDN Jatijajar, SD Harjosari 1, SD Lemahireng 1, dan SD Lemahireng 2 ini masih aktif untuk meneruskan pelatihan PHBS kepada siswa lainnya.

CCAI Jawa Tengah juga mendukung warga di sekitar area produksi yang secara sukarela menjadi bagian dari Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 dalam bentuk pembagian 600 masker kain dan 2.000 kemasan produk minuman. “Kami juga berterima kasih kepada CCAI karena telah peduli dengan warga sekitar dengan meminjamkan beberapa tenda untuk posko keamanan pendataan pendatang, dan alat ukur suhu tubuh yang kami gunakan selama masa pandemi COVID-19 ini,” kata Nuryanto, Kepala Desa Randugunting – Kecamatan Bergas. Kabupaten Semarang. (rls/oko)

OJK Temukan 2.500 Fintech Ilegal

OJK Temukan 2.500 Fintech Ilegal
OJK Temukan 2.500 Fintech Ilegal

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan sejak periode 2017 hingga saat ini telah ditemukan sebanyak 2.500 perusahaan teknologi finansial ilegal atau fintech yang tak berizin beroperasi dan memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing mengatakan, menjamurnya fintech ilegal lantaran banyak masyarakat yang membutuhkan dana dengan mudah.

“Kalau di fintech pinjaman legal itu ada scoring, jadi yang mendapatkan pinjaman hanya yang eligible dan layak. (Yang tidak layak) ini menjadi peluang untuk fintech ilegal,” ujarnya, Kamis (28/5).

Rata-rata, kata dia, masyarakat yang menjadi korban fintech ilegal adalah masyarakat yang membutuhkan dana untuk konsumtif. Hal ini akan memberatkan masyarakat sehingga terjebak pada pinjaman ilegal.

Adapun OJK berkomitmen dan konsisten untuk memberantas fintech ilegal yang meresahkan masyarakat. Bermacam upaya yang dilakukan OJK, selain sosialisasi, juga menajlin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs web dan aplikasi agar masyarakat tak mengakses layanan pinjaman online tersebut.

Namun pelaku menyiasatinya dengan mengganti aplikasi dan fintech-nya. Kendati begitu, OJK akan terus gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat luas sehingga paham akan bahaya fintech ilegal.

“Makanya yang harus kita pengaruhi adalah edukasi kepada masyarakat, untuk lebih waspada. Ciri fintech ilegal ini melakukan penagihan dengan tidak beretika, memaksa kita mengizinkan akses kontak, ada juga pelecehan yang dialami masyarakat,” ujarnya.

Catatan OJK, sampai saat ini terdapat 151 fintech resmi, dan telah menyalurkan pinjaman kepada hampir 24 juta orang dengan outstanding kredit sebesar hampir Rp15 triliun.

Sementara itu, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, fintech ilegal menyasar ke konsumen kelas menengah bawah, karena banyak yang belum melek literasi keuangan.

Adapun untuk model bisnis P2P Lending, bahwa Payday Loan merupakan sektor yang paling bermasalah dan banyak menimbulkan kasus di masyarakat.

Payday Loan merupakan bisnis model yang memberikan sejumlah pinjaman uang dalam jangka waktu yang pendek namun dengan bunga yang besar sehingga banyak masyarakat yang tak bisa membayarnya.

“Fintech lending jenis Payday Loan menyasar konsumen kelas menengah ke bawah, di mana mayoritas masyarakatnya masih banyak yang belum melek literasi keuangan,” katanya.

Saran dia, jika konsumen ingin meminjam dana melalui fintech harus mengecek terlebih dahulu ke OJK. Langkah ini untuk menghindari fintech ilegal. “Pada intinya, pelanggan harus menyadari hak dan tanggung jawabnya saat melakukan pinjaman lewat online ini,” pungkasnya.(din/fin)

Siap Panas

Siap Panas
Siap Panas

Siap Panas

Oleh: Dahlan Iskan

Risiko terburuk sudah disiapkan.

Keputusan hidup-mati sudah diambil: dengan hanya satu suara yang tidak setuju dan enam suara absen.

Selebihnya, 2.878 suara setuju.

Itulah hasil sidang pleno DPR Tiongkok kemarin sore.

Maka syahlah UU Keamanan Hongkong. Segala tindakan subversi, infiltrasi asing dan separatisme dimasukkan sebagai tindakan kriminal.

Itu berarti secara terbuka Tiongkok sudah menyatakan sama sekali tidak takut pada ancaman Amerika. Termasuk ancaman dari negara-negara Barat – -baik ancaman fisik maupun ekonomi.

“Tiongkok sekarang sudah tidak sama dengan Tiongkok 100 tahun yang lalu,” ujar Menteri Luar Negeri RRT, Wang Yi.

Ucapan itu khusus untuk menanggapi sikap Amerika. Yang untuk pertama kali memberikan ucapan selamat kepada Tsai Ing-wen. Yang dilantik sebagai Presiden Taiwan untuk kedua kalinya.

Itu pertanda Amerika mengakui Taiwan sebagai negara tersendiri. Bukan lagi bagian dari Tiongkok.

“Tiongkok itu lho, tidak pernah punya maksud mengubah Amerika. Mengapa Amerika terus bermaksud mengubah Tiongkok,” ujar sang Menlu.

Sejak adanya keputusan jam 3 sore kemarin itu dunia sudah tahu sikap Tiongkok. Kini dunia tinggal melihat: apa tindakan Amerika.

Amerika seperti dihadapkan pada tiga front sekaligus: perang dagang, pembelaan terhadap Taiwan dan dukungan pada oposisi di Hongkong.

Tiga sumbu itu sudah dinyalakan bersamaan: tinggal Amerika –mau meledakkan atau bagaimana.

Di dalam negerinya sendiri Presiden Donald Trump sedang dipojokkan oleh dua persoalan: Covid-19 dan hasil jajak pendapat.

Hasil survey itu menyebutkan ia bakal kalah oleh Joe Biden di pilpres November nanti.

Tiga sumbu sekarang ini sudah menyala –lengkap dengan asapnya.

Di Hongkong, sidang pleno legistalif-nya juga sedang membahas pengesahan UU Penghinaan Simbol Negara. Yang menghina lagu kebangsaan nasional (Tiongkok) bisa dihukum 3 tahun.

Demo anti RUU itu meledak di Hongkong. Sejak hari Minggu lalu. Sekalian anti RUU Keamanan yang lagi dibahas DPR di Beijing.

Sidang pleno legislatif di Hongkong itu panas sekali. Puncaknya terjadi kemarin. Jam 11.00 siang. Seorang anggota DPRD melemparkan benda busuk ke arah ketua sidang.

Benda itu jatuh di lantai. Di depan meja pimpinan. Saking beratnya –tidak sampai ke sasaran.

Bau busuk benda itu luar biasa. Seorang anggota, wanita, sampai dilarikan ke rumah sakit –tercekik bau busuk itu.

Yang melemparkannya pun dibawa keluar ruang sidang: Ted Hui Chi-fung. Anggota oposisi dari Partai Demokratik.

Benda itu tak lain adalah sayur busuk. Sekarang kecil. “Demokrasi kita akan dibuat berbau busuk seperti itu,” ujar Hui Chi-fung. “Bau busuknya sudah kita hirup sekarang,” tambahnya.

Sehari sebelumnya pun gedung legislatif itu sudah heboh. Bau busuk merebak ke mana-mana. Tim keamanan dan pemadam kebakaran segera tiba.

Setelah ditelusuri, bau itu berasal dari lantai 9. Di lantai itulah Hui Chi-fung berkantor.

Rupanya tiap hari Hui Chi-fung sudah membawa sayur busuk ke gedung legislatif. Tapi baru bisa melemparkannya kemarin.

Apa pun, RUU itu pasti berhasil disahkan. Paling lambat besok. Mayoritasnya adalah pro-Beijing.

Dengan demikian pendemo tidak bisa lagi seperti tahun lalu: suka memelesetkan lagu kebangsaan Tiongkok.

Pendemo juga tidak bisa lagi seperti tahun lalu: menginjak-injak bendera Tiongkok, mengolok-oloknya dan membuangnya ke parit.

Atau tetap melakukannya. Dengan risiko masuk penjara.

Setelah UU Anti Penghinaan Simbol Negara itu diputuskan, DPRD langsung harus berdidang lagi: mengubah UUD Hongkong. Untuk memasukkan UU Keamanan Nasional yang baru diputuskan DPR di Beijing itu.

Semua itu, dari segi kepentingan Tiongkok, memang harus disyahkan buru-buru. Sebelum fokus ke persiapan pemilu Hongkong bulan September nanti.

Di Pemilu nanti oposisi diperkirakan akan menang. Tapi itu tidak lagi masalah bagi Tiongkok. Sudah terjamin: Hongkong tidak bisa lagi memisahkan diri.

Bahwa Hongkong mau berbeda dengan Beijing tidak apa-apa. Toh sejak awal sudah disepakati: satu negara dua sistem.

Demo besar-besaran sepanjang tahun lalu memang jelas sekali: mengarah ke kemerdekaan Hongkong. Yang mendapat dukungan Barat.

Kini Tiongkok sudah mengambil risiko: menghadapi yang terburuk di Hongkong.

Juga di Taiwan.

Untuk pertama kali pimpinan puncak Tiongkok tidak lagi menyanyikan lagu lama: mengusahakan penyatuan Taiwan secara damai.

Kata ‘secara damai’ itu tidak digunakan lagi. Itu terlihat dari pembukaan Sidang Pleno DPR di Beijing Senin lalu.

Di forum itu Perdana Menteri Tiongkok Li Kejiang tegas: mengusahakan penyatuan Taiwan – -tanpa kata secara damai.

Padahal, biasanya, setiap tahun, setiap pembukaan Sidang Pleno seperti itu, kalimat “mengusahakan penyatuan Taiwan” selalu diucapkan dengan tambahan “secara damai”.

Tiongkok melihat Taiwan sudah di batas lepas. Itu terlihat dari pernyataan Menlu Amerika Serikat Michael Pompeo.

Maka dalam hal Taiwan, Tiongkok juga sudah siap dengan risiko terburuk. Apalagi kapal perang Amerika sudah sering berada di Taiwan –seperti sudah siap membentengi Taiwan.

Tsai Ing-wen sendiri yang menyalakan sumbu: dua hari lalu. Dia menyatakan: orang Hongkong yang merasa terancam Tiongkok silakan lari ke Taiwan. Akan ditampung di Taiwan. Diberi pekerjaan. Dijamin kehidupan mereka.

Bisa jadi itu sebagai balas jasa. Tahun lalu Ing-wen dipastikan akan kalah pilpres. Lalu terjadilah huru-hara di Hongkong. Ing-wen berhasil membonceng huru-hara itu. Tiba-tiba namanyi melejit lagi: menang telak di pilpres lalu.

Tapi pernyataan Ing-wen itu sekaligus berarti penyalaan sumbu perlawanan pada Tiongkok.

Sudah tidak ada lagi diplomasi. Sudah habis basa-basi.

Tiongkok sudah bersikap jelas. Tiongkok sudah seperti sesumbar: ini dadaku, mana Donaldmu.

Kalau saja ada tebak-tebakan sikap apa yang akan diambil Donald Trump pasti pemenangnya M Nuh dari Jambi itu. (*)

Nasabah Bumiputera Keluhkan Pencairan Klaim

Foto: Kantor Bumiputera Cabang Purworejo.
Foto: Kantor Bumiputera Cabang Purworejo.

MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO- Sejumlah nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Purworejo mengeluhkan lambannya pencairan klaim dana asuransi mereka yang sudah lewat masa kontrak. Mereka berharap, pihak Bumiputera dapat bertanggung jawab dan mempercepat pencairan.

Dua nasabah yang berhasil dikonfirmasi yakni Sutarno SIP (63), mantan anggota DPRD Kabupaten Purworejo, dan istrinya Sri Iriantari (57), yang tinggal di RT 001 RW 004 Desa Mudalrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Pasangan suami istri ini mengaku kecewa atas lambannya pencairan Asuransi Bumiputera Cabang Purworejo

Sutarno menyebut, ada sejumlah polis asuransi yang diikutinya. Pertama, asuransi saat dirinya menjadi anggota DPRD dengan jumlah angsuran Rp300 ribu per triwulan dengan masa kontrak 5 tahun. Kedua adalah asuransi rumahan yang diikuti olehnya bersama istrinya dengan jumlah angsuran per triwulan Rp150 ribu per orang dengan masa kontrak 20 tahun.

“Kalau yang punya saya harusnya bulan Desember 2019 kemarin, artinya ini sudah telat 5 bulan. Sedangkan yang asuransi bersama istri sudah telat sekitar 2 bulan atau bulan Maret 2020. Kami sangat kecewa, apalagi di saat suasana pandemi corona seperti ini kami sangat membutuhkan uang, toh itu hak kami,” sebutnya, Selasa (27/5).

Menurut Sutarno, dirinya bersama istri sudah sering menanyakan atas keterlambatan pencairan dana asuransi itu melalui karyawan Bumiputera, warga Desa Kedumpoh Kecamatan  Loano. Namun, jawabannya selalu sedang dalam proses. Padahal, semua persyaratan untuk pencairan sudah lengkap sejak lama.

Baca Juga
80% Pasien Covid-19 Memungkinkan Diisolasi Mandiri

“Untuk asuransi yang rumahan totalnya Rp24 juta, itu belum termasuk bunga seperti yang dijanjikan pihak asuransi pada saat kami menyatakan bersedia menjadi nasabah. Sedangkan untuk asuransi yang punya saya sendiri totalnya Rp6juta, itu juga belum termasuk bunganya,” jelasnya.

Sutarno berharap, pihak asuransi dapat segera memberikan penjelasan dan melakukan pencairan klaim yang menjadi haknya

“Jadi ga cuma disuruh sabar-sabar tok (saja). Mau sampai kapan sabarnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala AJB Bumiputera Cabang Purworejo, Bambang Irawan, saat dikonfirmasi di kantornya pada Kamis (28/5) menyatakan bahwa pencairan klaim AJB Bumiputera bukan merupakan kewenangan kantor cabang, melainkan dilakukan langsung oleh kantor pusat melalui sistem antrean nasional. Nasabah dapat mengetahui posisi antreannya melalui aplikasi BPinfo yang dapat diunduh melalui playstore atau berkonsultasi langsung di kantor cabang.

“Pertama download dulu, yang kedua harus melakukan register. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemegang polis karena di situ nanti ada hubungannya dengan email, nomor HP, dan passwordnya. Seandainya pemegang polis nanti gagal dalam mengunduh BPinfo bisa kita bantu melalui kantor cabang setempat,” jelasnya.

“Jadi sistem kita itu di Bumiputera klaimnya saat ini adalah sistem antrean nasional, jadi kewenangannya penuh di pusat. Untuk masalah telat dan sebagainya, jadi itu ada aturan OJK. Kita di cabang mematuhi kebijakan pusat,” imbuhnya. (top)