Belum Tetapkan Tersangka Kredit Macet LPEI, Ini Alasan Kejagung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/10) bahwa pihaknya terus mendalami kasus penyaluran kredit oleh LPEI untuk mencari tersangka.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/10) bahwa pihaknya terus mendalami kasus penyaluran kredit oleh LPEI untuk mencari tersangka.

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka kasus kredit macet Rp4,7 triliun pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan pihaknya terus mendalami kasus penyaluran kredit oleh LPEI untuk mencari tersangka. Penyaluran tersebut diduga tanpa melalui prinsip tata kelola yang baik. Dampaknya membuat kerugian negara mencapai Rp4,7 triliun.

“Untuk mendalami kasus tersebut, saat ini pihaknya memeriksa lima orang saksi,” katanya dalam kerterangan tertulisnya, Kamis (7/10).

Disebutkannya para saksi tersebut adalah JS selaku Analyst pada Divisi Analisa Resiko Bisnis tahun 2014, YT selaku Kepala Divisi Pembiayaan Bisnis II periode 2011-2016, BR selaku Komisaris PT Jasa Mulya Indonesia, SSL selaku Pemegang Saham PT Jasa Mulya Indonesia, dan S selaku Direktur Utama PT Mulia Walet Indonesia, PT Jasa Mulia Walet, PT Borneo Walet Indonesia. Mereka diperiksa terkait proses pencairan dan pembayaran fasilitas kredit pada LPEI.

“Keterangan para saksi dibutuhkan untuk menemukan fakta apa yang didengar, dilihat dan dialaminya. Agar ditemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI,” katanya.

Sebelumnya Kejagung tengah usut kredit macet LPEI kepada 9 perusahaan. Diduga LPEI melakukan penyaluran kredit tanpa melalui prinsip tata kelola yang baik sehingga berdampak pada meningkatnya kredit macet/non performing loan (NPL) pada 2019 sebesar 23,39 persen.

“Dimana berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019, LPEI diduga mengalami kerugian tahun berjalan sebesar Rp4,7 triliun. Jumlah kerugian tersebut penyebabnya adalah dikarenakan adanya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN),” jelasnya.

Diterangkan Leonard, berdasarkan statement di laporan keuangan 2019, pembentukan CKPN di tahun itu meningkat 807,74 persen dari RKAT dengan konsekuensi berimbas pada profitabilitas (keuntungan). Kenaikan CKPN ini untuk mengkover potensi kerugian akibat naiknya angka kredit bermasalah di antaranya disebabkan oleh ke – 9 debitur.

Artikel Menarik Lainnya :  Obat-obatan dan Kosmetik Wajib Bersertifikat Halal, Inilah Alasan Menag...

“Bahwa salah satu debitur yang mengajukan pembiayaan kepada LPEI tersebut adalah Grup Walet yaitu PT Jasa Mulia Indonesia, PT Mulia Walet Indonesia dan PT Borneo Walet Indonesia dimana selaku Direktur Utama dari 3 (tiga) perusahaan tersebut adalah Sdr S,” ujarnya.

“Pihak LPEI yaitu tim pengusul, kepala Departemen Unit Bisnis, Kepala Divisi Unit Bisnis dan Komite Pembiayaan tidak menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0012/PDD/11/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Kebijakan Pembiayaan LPEI,” tambahnya.

Akibatnya, hal tersebut di atas menyebabkan debitur dalam hal ini Group Wallet yaitu PT Jasa Mulya Indonesia, PT Mulya Walet Indonesia dan PT Borneo Walet Indonesia dikategorikan macet sehingga mengalami gagal bayar sebesar Rp683,6 miliar yang terdiri dari nilai pokok Rp576 miliar dan denda serta bunga Rp107, 6 miliar.(lan/gw/fin)