Belum Terima Bansos, Warga Diminta Lapor

SAMBUTAN. Bupati saat memberikan sambutan pada kegiatan launching bansos untuk warga kelurahan. (Foto lukman)
SAMBUTAN. Bupati saat memberikan sambutan pada kegiatan launching bansos untuk warga kelurahan. (Foto lukman)

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES.COM – Bupati Purworejo, RH Agus Bastian SE MM meminta masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tahap 4 untuk segera melapor ke Pemerintah Desa atau Kelurahan jika belum terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos).

Hal itu disampaikannya saat launching bantuan sosial bagi warga kelurahan terdampak pandemi Covid-19 di Ruang Arahiwang Setda, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut Pemkab Purworejo memberikan bantuan sosial swcara simbolis. Bantuan berupa uang sebesar Rp300 ribu selama 12 bulan diberikan kepada untuk 965 KK dari 25 Kelurahan yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bupati dalam sambutannya mengatakan, tugas pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak di setiap daerah akan berjalan dengan baik apabila terdapat sinergi diantara seluruh pihak.

Kepada para pimpinan wilayah kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RT dan RW diminta untuk dapat berperan secara aktif, sehingga bantuan sosial dari Pemerintah ini tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

“Bagi warga yang belum terdaftar menerima bantuan, dapat melapor ke kelurahan dan desa masing-masing. Mudah-mudahan bantuan sosial ini, diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak pandemi, terutama selama kebijakan PPKM,” katanya.

Bupati menambahkan, pemberlakuan PPKM memerlukan langkah-langkah tambahan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk mencegah kerawanan selama pandemi.

Untuk itu pemerintah beserta stakeholder terkait terus bersinergi guna menjaga ketersediaan dan akses kebutuhan pokok bagi masyarakat di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

Dikatakan, bantuan ini bersumber dari APBD yang akan diberikan bagi warga di 25 Kelurahan yang masuk DTKS dan belum menerima bantuan dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

Artikel Menarik Lainnya :  Walikota Magelang Serahkan BST Rp 2 Juta pada 67 KPM

Sedangkan untuk Desa, bantuan diberikan dari BLT Dana Desa dengan besaran yang sama yaitu Rp300.000 selama 12 bulan di mana sasarannya ditentukan melalui musyawarah desa.

“Bantuan sosial harus disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Yang paling utama, agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos baik yang berupa uang, paket sembako maupun beras yang akan digulirkan,” katanya. (luk)