Belum Ada Kepastian Kuota Haji, PKB Desak Jokowi Gunakan Jalur Diplomasi pada Arab Saudi

Ibadah Haji dan Umroh
Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH Maman Imanulhaq mendesak Presiden Jokowi melalui Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama segera melakukan upaya diplomasi untuk mempercepat pengumuman kuota Haji Indonesia.

JAKARTA, MAGELANGEKSPRES.COM – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan melalui jalur diplomasi untuk menekan pemerintah Arab Saudi untuk segera mengumumkan jatah kuota haji bagi Indonesia.

Sebab, sudah memasuki bulan suci Ramadhan, Pemerintah Arab Saudi belum juga mengumumkan jatah kuota haji bagi seluruh negara, termasuk Indonesia.

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH Maman Imanulhaq menyebutkan, persiapan haji sudah harus tuntas pada awal Syawal atau hanya tersisa satu bulan ke depan.
“Bila Saudi tak kunjung mengumumkan, persiapan bakal tidak optimal,” kata Imanulhaq , dalam keterangannya seprti dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Senin (4/4).

Imanulhaq mendesak Presiden Jokowi melalui Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama segera melakukan upaya diplomasi untuk mempercepat pengumuman kuota Haji Indonesia. Di samping pemerintah, lanjutnya, semua jalur komunikasi baik lewat DPR, Ormas, dan tokoh masyarakat harus terus dilakukan agar kuota haji segera mendapat kepastian.

“Kita tidak hanya bisa menunggu dan mendengar jawaban ‘InsyaAllah’. Kita butuh kepastian berapa jumlah kuota. Presiden harus turun tangan. Semua harus perkuat desakan ini lewat jalur diplomasi dan komunikasi,” tegas anggota Panja Haji Komisi VIII DPR ini.

Imanulhaq juga mengusulkan untuk menambah masa tugas pejabat Kantor Urusan Haji. Hal ini dilakukan mengingat masa transisi penyelenggaraan ibadah haji yang membutuhkan persiapan mendesak. “Buntut mundurnya pemberian kuota haji dari pemerintah Saudi membuat persiapan juga semakin minim.

Oleh karenanya kita perlu memperpanjang masa tugas Pejabat Kantor Urusan Haji yang saat ini rencana sudah habis,” ungkapnya.

Sebab, molornya waktu persiapan memang bukan salah Kantor Urusan Haji. Saat ini Pemerintah Arab Saudi terlihat sedang melihat dan mengevaluasi penyelenggaraan umrah Ramadhan sebagai bahan keputusan penyelenggaraan haji dan jumlah kuota haji seluruh dunia.

Maman melihat ada banyak hal yang dipertimbangkan pihak Saudi. Setelah dua tahun pandemi baik sarana, prasarana, para pekerja di semua bidang termasuk evaluasi umrah Ramadhan saat ini yang hampir tidak ada prokes.

“Memang kondisi saat ini adalah keadaan yang tak biasa. Lantaran pandemi membuat situasi serbaberubah, Saudi hingga saat ini masih melakukan pembenahan dan evaluasi dengan memaksimalkan jamaah umrah,” jelas Maman.

Di tengah situasi yang serba tak pasti, Panja Haji DPR RI Komisi VIII terus melakukan pertemuan baik dengan pihak Arab Saudi maupun pihak Indonesia seperti yang dilakukan tadi malam di Mekkah.

Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, Ketua Panja, Kapoksi semua Fraksi itu, juga dihadiri Dubes RI Dr. Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI Jeddah Eko Hartono, Dirjen PHU Prof. Hilman Latif, Kepala BPKH Dr. Anggito Ambimanyu, dan Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi.

Di akhir penjelasannnya, Maman mendorong diseminasi informasi yang gencar kepada calon jemaah haji di Indonesia. Informasi yang simpang siur membuat publik Tanah Air menjadi bingung. Terutama calon jemaah haji yang berhak berangkat dan sudah 2 tahun berturut-turur menunggu kepastian keberangkatan. (rmol/me)