Belanja Pemerintah Harus Cepat

Belanja Pemerintah Harus Cepat
Belanja Pemerintah Harus Cepat

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Upaya Indonesia agar tidak masuk jurang resesi terus dilakukan. Salah satunya mempercepat realisasi belanja pemerintah. Tujuannya untuk menggenjot sejumlah program dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal III-IV 2020.

“Kita berupaya agar ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh positif,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Jumat (21/8). Menurutnya, upaya akselerasi belanja pemerintah dilakukan dari berbagai aspek. Di antaranya dari ketenagakerjaan. Salah satunya program kartu prakerja.

Dari empat gelombang sebelumnya, lebih dari 13 juta orang melakukan pendaftaran. Sebanyak sembilan juta orang telah melakukan verifikasi melalui email. Sedangkan tujuh juta lainnya dilakukan validasi nomor induk kependudukan (NIK).

Dari aspek pangan dan pertanian, pemerintah mendorong produk domestik bruto sektor pertanian triwulan II 2020 yang dinilai memasuki jalur pertumbuhan positif 2,19 persen. “Pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani di lahan Kalimantan Tengah juga tengah dikembangkan. Food estate ini diarahkan dapat membangun sistem produksi pangan modern dan berkelanjutan. Targetnya adalah memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani,” jelasnya.

Tahun ini, lanjutnya, pengembangan kawasan food estate di lahan rawa tersebut ditargetkan seluas 30.000 hektare. “Selanjutnya, pemerintah menggenjot berbagai fasilitas investasi. Baik berupa fasilitas perpajakan maupun nonperpajakan, kemudahan ketersediaan tanah, dan kesiapan infrastruktur,” tukasnya.

Menurutnya, hal ini sangat penting untuk memberikan sentimen positif kepada investor. Selain itu, mempercepat proses pemulihan ekonomi aspek perniagaan dan industri.

Di sektor UMKM, ada percepatan penyaluran dana bantuan produktif dan pinjaman super lunak melalui kredit usaha rakyat (KUR) super mikro. “Program ini untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang ingin berusaha,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan BUMN dan swasta bidang farmasi agar kebutuhan vaksin dapat segera diperoleh dalam jumlah banyak. Kerja sama antarnegara dan lembaga dalam uji coba vaksin juga telah dilakukan.

Artikel Menarik Lainnya :  Pimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah, Mensos Siap Bantu Kebutuhan Lumbung Sosial 4 Daerah di Kalteng

Untuk periode 2020-2024, kata Airlangga, sebagian proyek strategis nasional (PSN) dikerjakan dengan program padat karya. Hal ini bertujuan memberikan tambahan tenaga kerja langsung sebesar 209.139 orang.

PSN ini meliputi sektor bendungan, irigasi, jalan tol, penyediaan air bersih, sanitasi, bandara, pelabuhan, perkeretaapian, dan infrastruktur kawasan. “Dari kerja sama ekonomi internasional, pemerintah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan Korea Selatan untuk memberlakukan travel corridor arrangement (TCA),” paparnya.

Airlangga menyebut, TCA merupakan fasilitas kunjungan singkat bagi pebisnis dan diplomatik yang akan melanjutkan berbagai proyek kerja sama investasi dan bisnis secara bilateral. “Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Saat ini, Indonesia tengah membahas pengaturan TCA dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT),” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan optimalisasi belanja pemerintah dapat menjadi stimulus perekonomian dari ancaman resesi pada 2020.

“Tekanan untuk kontraksi, jelas makin ada. Selain itu, peluang pertumbuhan negatif sangat besar. Namun poinnya adalah bagaimana spending government bisa fokus menjaga masyarakat penghasilan rendah mendapatkan buffer,” kata Febrio.

Dia memastikan perekonomian yang lebih lambat karena adanya pandemi COVID-19 akan berdampak pada penambahan tiga sampai lima juta penduduk miskin baru. Hal ini juga bisa memberikan persoalan sosial baru.

“Bukan hanya pertumbuhan mengarah ke minus 1 atau 1,5 persen, 0,5 persen. Tetapi bagaimana menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah ditargetkan kepada kelompok rentan,” imbuhnya.

Karena itu, lanjutnya, percepatan realisasi belanja yang termasuk dalam program pemulihan ekonomi hingga 2021, diharapkan dapat menjaga kualitas hidup masyarakat miskin. “Ada strategi pemerintah untuk memperkuat konsumsi pada triwulan III dan IV dengan optimalisasi belanja agar perekonomian pada akhir 2020 tidak masuk ke resesi,” ucapnya.

Artikel Menarik Lainnya :  Pastikan Warga Terdampak Banjir Bandang Terakses Bantuan, Mensos Siapkan Lumbung Sosial di Kabupaten Garut

Strategi itu antara lain mengakselerasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui percepatan penyaluran dan ketepatan sasaran dari belanja bantuan sosial yang terus diperbaiki prosedurnya.

Kemudian, mempercepat pelaksanaan regulasi dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada program baru dalam PEN. “Terutama yang tidak didukung data valid, agar belanja existing dapat menjadi lebih implementatif,” tuturnya.

Selain itu, mendorong belanja pemerintah melalui percepatan belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal. Khususnya yang masih sulit dieksekusi melalui realokasi. Juga relaksasi pengadaan barang dan jasa. (rh/fin)