Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

0
274
Banyak UU Benturan dengan UUD 1945
Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

JAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

“Karena itu UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Zulkifli dalam sambutannya pada Peringatan Hari Konstitusi bertema “Evaluasi Pelaksanaan UUD 45”, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin (18/8).

Ketua Umum PAN ini menyebutkan bahwa DPR juga membuat jumlah regulasi yang ada semakin tidak terkendali atau over regulation. “Sejak awal reformasi DPR telah banyak melakukan peningkatan peran yang pada akhirnya membuat jumlah regulasi yang ada semakin tidak terkendali, sehingga produk hukum yang dihasilkan DPR dan pemerintah bertentangan dengan UUD 1945,” jelasnya.

Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, wakil ketua MPR, dan anggota MPR serta sejumlah pejabat negara lainnya. Di sisi lain, jika merujuk pada banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh berbagai lembaga negara, maka menyebabkan obesitas terhadap regulasi menjadi semakin besar.

Selain itu, lanjut Zulkifli, ada pula beberapa isu hukum yang terjadi pada era kekinian. Misalnya saja seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, kemudian peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan yang baik.

Lalu peraturan perundang-undangan yang tidak menjanjikan kepastian hukum, banyaknya lembaga negara yang menuntut penambahan terhadap kewenangan yang ingin dimilikinya, serta sengketa antar lembaga negara. “Jelas ini merupakan beberapa bukti konkret dari problematika terkait dengan sistem hukum Indonesia pascareformasi,” jelas Zulkifli.

Sementara itu Wakil Sekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay lebih menyoroti soal komposisi penambahan kursi MPR. Ia secara tegas meminta partai politik yang setuju penambahan kursi pimpinan MPR RI menjadi 10 untuk ikut dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait dengan pimpinan MPR. “Partai-partai yang memiliki ide yang sama (mendukung 10 kursi pimpinan MPR) diharapkan untuk ikut memikirkan agar revisi UU MD3 bisa dilaksanakan sebelum akhir periode ini,” kata Saleh.

Menurut dia, revisi itu dilakukan secara terbatas, yaitu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan penambahan jumlah pimpinan MPR. Komposisi pimpinan DPR dan DPD, kata Saleh, tidak boleh diungkit-ungkit. Hal ini penting agar semua pihak tidak ada yang khawatir bahwa revisi UU MD3 akan melebar ke mana-mana. “Revisi itu harus dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat serta potensi kegaduhan dan kebisingan harus dihindari sejak awal,” ujarnya.

Kalau sudah ada kesepahaman dan kesepakatan terhadap revisi UU MD3 itu, menurut Saleh, tidak sulit sehingga tidak perlu waktu lama. Dalam masa persidangan ini, sudah sangat cukup untuk merevisi.

Saleh juga mengapresiasi partai-partai politik yang menyambut baik usulan 10 orang komposisi pimpinan MPR. Hal itu pertanda baik adanya keinginan untuk meneguhkan persatuan dan kebersamaan melalui lembaga MPR. “Untuk itu, partai-partai yang menyatakan persetujuan itu diharapkan dapat memperkuat landasan konseptual dan argumen rasional terkait dengan jumlah pimpinan MPR tersebut,” katanya.

Ia menilai persetujuan itu tidak cukup hanya disampaikan secara lisan sehingga perlu penguatan konsepsi dan argumen. Selain itu, menurut dia, partai-partai tersebut diharapkan ikut menyosialisasikan gagasan ini kepada partai lain dan juga kepada masyarakat luas. “Aspek yang masih perlu ditekankan adalah penambahan pimpinan MPR tidak ada sangkut pautnya dengan rencana amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945,” ujarnya.

Rencana amendemen itu telah lama diwacanakan, bahkan wacana itu menjadi salah satu fokus kajian MPR pada periode ini. Menurut dua, ada atau tidak ada penambahan pimpinan MPR, rencana amendemen itu tetap akan diajukan oleh fraksi-fraksi dan kelompok DPD RI. “Apakah nanti akan ditindaklanjuti atau tidak? Itu terserah pada MPR periode 2019 sampai dengan 2024,” kata Saleh. (ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here