Azis Syamsuddin Mundur dari Wakil Ketua DPR RI, Golkar Siapkan Penggantinya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan terkait penahanan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/9). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Azis diduga memberi suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain sebesar Rp3,1 miliar. (Issak Ramdhani / fin.co.id)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan terkait penahanan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/9). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Azis diduga memberi suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain sebesar Rp3,1 miliar. (Issak Ramdhani / fin.co.id)

Azis Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Politikus Partai Golkar Azis Syamsuddin menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai wakil ketua DPR RI usai ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Partai Golkar dengan ini memberitahukan bahwa saudara Azis Syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 kepada DPP Partai Golkar Cq Ketua Umum DPP Partai Golkar,” kata Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Adies Kadir saat jumpa pers, Sabtu (25/9).

Oleh karena itu, ia menyampaikan DPP Partai Golkar dalam waktu dekat akan mengumumkan pengganti Azis Syamsuddin untuk posisi wakil ketua DPR RI.

Adies menerangkan sejauh ini belum ada kader yang ditunjuk oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mengisi posisi itu.

Namun, ia memastikan seluruh kader Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI punya kesempatan yang sama. “Semua punya kans. Semua kader berkualitas. Kami punya 85 orang (di Fraksi Partai Golkar DPR RI). Ini merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai Golkar,” kata Adies.

Kata Adies, Partai Golkar berjanji akan memberikan bantuan hukum kepada kader nonaktifnya Azis Syamsuddin. Bantuan tersebut berupa pendampingan advokat saat Azis Syamsuddin menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM terhadap seluruh kader Partai Golkar yang menghadapi permasalahan hukum dalam berbagai kasus apabila bantuan hukum tersebut diminta oleh kader,” lanjutnya.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengenakan rompi orange usai di periksa di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Azis diduga memberi suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain sebesar Rp3,1 miliar.
(Issak Ramdhani / fin.co.id)

Apabila Azis telah menunjuk kuasa hukum, Adies memastikan partainya bakal tetap mengawal kasus yang menjerat Wakil Ketua Umum Partai Golkar nonaktif tersebut. “Jika kader Partai Golkar yang bersangkutan ternyata telah menunjuk penasehat hukum lain dalam menghadapi permasalahan hukumnya, maka Partai Golkar akan tetap mengamati dan mengawal perkembangan kasus hukum yang dihadapi oleh kadernya,” ujarnya.

Artikel Menarik Lainnya :  Bupati Probolinggo dan Suaminya jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU, Ini Alasan KPK...

Lebih lanjut, kata Adies, Golkar selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kader yang mendapatkan permasalahan hukum untuk lebih berkonsentrasi menghadapi permasalahannya. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. “Oleh karenanya Partai Golkar memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada saudara Azis Syamsuddin untuk berkonsentrasi dan fokus menghadapi permasalahan hukumnya di KPK,” imbuhnya.

Kepala Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriansa meminta masyarakat jangan mengaitkan masalah pribadi para kader dengan urusan partai. Salah satunya kasus hukum yang tengah dihadapi oleh kader nonaktif Golkar, Azis Syamsuddin. “Kader dalam melakukan kegiatan, itu menjadi pertanggungjawaban oleh para kader, dan dipisahkan dengan kebijakan partai,” katanya saat jumpa pers, Sabtu (25/9).

Partai Golkar Menghormati Proses Hukum

Terkait penetapan Azis Syamsuddin sebagai tersangka oleh KPK, Adies menyampaikan Partai Golkar menghormati proses hukum yang saat ini berjalan.”Partai Golkar menghormati semua proses hukum yang saat ini dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Adies.

Ia pun menegaskan Partai Golkar mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap kasus hukum yang dihadapi oleh Azis Syamsuddin.”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap,” ucap Adies.

Diketahui, KPK telah mengumumkan penetapan Azis Syamsuddin sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) pada Sabtu (25/9). Suap yang diberikan diduga sebanyak Rp3,1 miliar.

Suap itu diduga diberikan untuk penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. (riz/fin)

Artikel Menarik Lainnya :  Siap-siap! Prabowo, Airlangga dan Muhaimin “Pede” Nyapres